Home Opini Penyandang Cacat dan Aksesibilitas Terhadap Ruang Publik

Penyandang Cacat dan Aksesibilitas Terhadap Ruang Publik

132
0
Ben Senang Galus, pemerhati masalah sosial budaya, tinggal di Yogyakarta

BERNASNEWS.COM – Semakin hari paradoks kehidupan semakin tidak asing bagi kita. Di satu sisi kita melihat kewewahan dan kemakmuran. Banyak orang berfoya-foya sekadar menghabiskan uang untuk kenikmatan daging. Tetapi di banyak tempat lainnya seperti di panti jompo, di pusat rehabilitasi sosial ataupun di desa, kita menyaksikan saudara-saudara kita menderita cacat, baik yang disebabkan oleh penyakit, kecelakaan maupun bencana alam.  

Di pihak lain, sangat banyak mereka yang kaya dan berkuasa tidak peduli dengan nasib kaum penyandang cacat (PC). Tidak hanya mereka yang dianggap abangan dalam beragama, mereka yang taat sekalipun, setelah mereka populer dan kaya, cenderung menikmati kesenangan sendiri atau paling jauh keluarganya.

Begitulah kiranya nasib kaum penyandang cacat. Mereka sering diperlalukan tidak wajar, diskriminatif, mereka sering terhempas dari realitas kehidupan sosial, bahkan ada anggota masyarakat menyebut mereka sebagai sampah dan tidak perlu diperhatikan.

Bias berpikir

Istilah penyandang cacat sebenarnya hanya merupakan sebutan yang dihasilkan oleh proses bias berpikir manusia itu sendiri dan kultur lingkungan yang tidak bersahabat. Hal inilah yang sesungguhnya merupakan sumber terjadinya proses diskriminasi terhadap kelompok masyarakat yang mendapat sebutan penyandang cacat.

Telah terjadi proses pencacatan terhadap sekelompok manusia oleh struktur sosial politik dan kultur yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Proses diskriminasi tersebut terjadi di segala aspek kehidupan dan penghidupan, misalnya di bidang peribadatan, pendidikan, pekerjaan, peran politik, perlindungan hukum, informasi dan komunikasi, aksesibilitas menggunakan fasilitas umum, layanan sosial dan kesehatan serta pengembangan budaya.

Hal tersebut mengakibatkan munculnya berbagai kesulitan bagi kelompok yang disebut penyandang cacat untuk mengakeses fasilitas publik, seperti trotoar, gedung perkantoran, tempat pariwisata dalam kehidupan sehari-hari.

Padahal para penyandang cacat (diffable) juga membutuhkan ruang publik yang memadai untuk mempermudah hajat hidupnya sehari-hari. Dengan penyediaan aksesibilitas dimaksudkan untuk menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih menunjang penyandang cacat dapat sepenuhnya hidup bermasyarakat, tidak menjadi obyek sosial tapi menjadi subyek dalam pembangunan. Itulah kiranya yang bisa disebut cacat, yaitu kurang bisa mengimbangi tantangan hidup, di mana kebebasan hidup terhalang oleh kultur budaya (termasuk kebijakan), politik, dan lingkungan yang tidak akses.

Jika kita pulang ke Manggarai dari arah barat dengan menggunakan transportase pesawat atau pun kapal laut, sudah pasti kita harus turun di Labuanbajo. Hampir setiap tahun saya pulang ke Manggarai, dan sudah pasti pulang dari kampung bersistirahat di Labuanbajo. Jika kita sempat mengamati sarana dan prasarana, infrastruktur: perkantoran pemerintah maupun swasta,  termasuk WC, di kota Labuanbajo  hampir 90 persen belum bisa diakses oleh penyandang cacat. Para pemakai kursi roda masih kesulitan dalam mobilitas terhadap ruang publik.

Trotoar yang tidak bisa dilewati, gedung-gedung sarana publik yang banyak tangga, dan lain sebagainya. Padahal kalau mau menerapkan dan merealisasikan suatu kebijakan publik, tidak perlu ada alasan bertele-tele. Hal itu hanyalah sebuah tindakan diskriminasi, yang menghalangi hak hidup orang lain. Penyandang cacat juga manusia yang punya martabat, punya hak yang sama dan derajat yang sama dengan manusia normal

Coba kita perhatikan di negara-negara lain yang sudah maju dalam membangun negaranya, menyediakan aksesibilitas di lingkungannya bagi penyandang cacat. Mereka sudah sadar bahwa hidup tidak selamanya mulus, muda, sehat dan sempurna, jadi tak lepas dari sarana dan prasarana yang memudahkan kehidupan mereka.

 Semua warga negara memiliki kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan yang sama. Hak menggunakan fasilitas umum. Hak mendapatkan pekerjaan yang sama. Hak mendapatkan pendidikan yang sama. Hak mendapatkan pelayanan yang sama. Hak berperan aktif dalam politik yang sama dan lain sebagainya.

Di negara-negara yang sudah memiliki sifat-sifat kemanusiaannya (human sense) tidak ada lagi perbedaan kesempatan antara orang yang disebut penyandang cacat dengan orang yang tidak cacat. Kesamaan kesempatan itu ditunjang dengan tersedianya hak-hak dalam menggunakan fasilitas publik. Dari mulai pedestrian, trotoar, sarana rekreasi, sarana peribadatan, bangunan kantor pelayanan umum, dan kendaraan sudah akses untuk kaum penyandang cacat.

Kenapa tata kota dan sarana publik dibuat sedemikian rupa? Jawabnya sungguh sangat bijak, “Pemerintah dan rakyatnya berpandangan bahwa kami pun suatu ketika akan mengalami cacat”, oleh karena itu dibangun konsep tata kota dan bangunan seperti ini,” itulah jawaban yang keluar dari pikiran orang-orang yang memiliki human sense, yang berorientasi masa depan (Aden Achmad, 2005).      

Solidaritas, kesadaran, wawasan, dan daya pikir orang-orang di negeri maju sudah sangat tinggi. Mereka yakin bahwa hidup ini tidak selamanya mulus. Jadi seolah-olah mereka telah mempersiapkan diri dengan sarana dan prasarana yang diciptakan bila mereka mengalami kecacatan yang bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, baik diakibatkan oleh penyakit maupun kecelakaan. Ini berarti memberikan kesamaan kesempatan (equal opportunity) bagi para penyandang cacat (diffable) untuk bisa berpartisipasi penuh dalam aktivitas sosial, politik, dan kebudayaan. 

Di Labuanbajo bisa tercipta accessibility for all bilamana para penguasanya punya hati nurani, kesadaran, dan kepedulian. Inilah yang menjadi persoalan di negeri kita. Pembangunan tata kota tidak ditunjang oleh tersedianya infrastruktur yang memadai bagi aksesibilitas penyandang cacat. Akibatnya para penyandang cacat tidak menikmati fasilitas publik yang semestinya mereka juga mempunyai hak yang sama untuk menikmati ruang publik tersebut.

Banyak fasilitas publik tidak bisa dinikmati oleh para penyandang cacat, seperti trotoar, mall, kantor pemerintah maupun alat transportase. Hal tersebut mengakibatkan munculnya berbagai kesulitan bagi penyandang cacat dalam kehidupan sehari-hari.

Tata Ruang

Maka dalam tataran ini-sebelum terlambat-Labuanbajo perlu adanya konsep ideal terpadu (integrated ideally concept) untuk memacu perubahan tata ruang, dimana secara ekologis berkelanjutan, sosial berkeadilan, ekonomi produktif dan budaya bergairah.

Pada konteks ini, yang harus dipahami adalah konstelasi masalah tata ruang merupakan pertautan erat antara berbagai soal, hukum, psikologi, sejarah, sosiologi dan lain-lain. Dan untuk merealisasikan hal tersebut, mutlak dibutuhkan kedalaman- keluasan-kepekaan wawasan otoritas publik (eksekutif/legislatif), karena ia punya misi menggabungkan sekaligus mengatasi parokialisme tiap pendekatan.

Desentralisasi tata ruang seiring penetapan undang-undang yang mengatur soal pemerintah daerah, maka telah terjadi perubahan sistem pemerintahan dan pembangunan yang berdampak pada tatanan dan sistem penataan ruang. Penataan ruang sebagai suatu kesatuan proses dan sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan dan pengendalaian ruang dalam praktiknya tergantung dengan kewenangan pemerintah dan sistem pembangunan. Untuk itu, tata ruang mesti dipikirkan sebagai titik masuk pembangunan daerah yang beradab (the development of a civilized area).

Sudah saatnya pengelolaan ruang di Labuanbajo, tidak sekadar sebagai economic and business battleground atau sebagai ajang bagi everyday war, melainkan sebagai wadah peradaban dan kebudayaan manusia (human civilization and culture).

Ke depan, perencanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan perlu dilihat sebagai management of conflict, tidak sekadar management of growth atau management of changes. Tujuan jangka panjang yang ideal perlu disenyawakan dengan pemecahan masalah jangka pendek yang bersifat inkremental.

Mekanisme development control yang ketat juga perlu ditegakkan. Lengkap dengan sanksi bagi pelanggar dan penghargaan bagi mereka yang taat  aturan. Hal lainnya penataan ruang perlu dilakukan secara total, menyeluruh dan terpadu, dan memudahkan aksesibiltas bagi penyandang cacat. Model-model participatory planning dan over the board planning atau perencanaan lintas sektoral selayaknya dilakukan secara konsekuen dan berkesinambungan.

Demikian halnya dengan kepekaan sosio kultural para penentu kebijakan dan para perencana seyogiyanya lebih ditingkatkan. Sedangkan, kekayaan khasanah lingkungan alam mestinya jadi perhatian dalam setiap perencanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup  dan sarananya yang benar-benar mendekati kemuliaan umat, yaitu bisa dinikmati oleh semua orang termasuk di antaranya yang disebut sebagai penyandang cacat (diffable).

Namun beberapa masalah dalam penyelenggaraan penataan ruang, seperti semakin tingginya konversi penggunaan lahan; meningkatnya permasalahan bencana banjir dan longsor; urban sprawl; semakin meningkatnya kemacetan lalu lintas dan perumahan kumuh, serta semakin berkurangnya ruang publik di perkotaan; kurang memadainya kapasitas kawasan metropolitan terhadap tekanan jumlah penduduk; dan kurang seimbangnya pembangunan kawasan perkotaaan, merupakan fakta empirik dan yuridis tentang penataan ruang yang belum mampu mewujudkan kehidupan masyarakat yang nyaman, aman, produktif dan berkelanjutan.

Dari uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa saat ini terdapat kebutuhan yang mendesak akan pengaturan penyelenggaraan penataan ruang yang meliputi hakikat ruang, konsep dasar penyelenggaraan penataan ruang dan pengelompokan penataan ruang yang meliputi; integrasi pengaturan ruang  parkir, trotoar, pengaturan pengelolaan pengembangan wilayah, pengaturan pengelolaan kawasan perkotaan; alternatif arah pengembangan kelembagaan; konsep peran masyarakat dalam penataan ruang; penegakan hukum di bidang penataan ruang melalui pengaturan sanksi penerapan zoning regulation, dan standar pelayanan minimal; maupun pertimbangan eco-region dalam penataan ruang.

Karena penataan ruang tersebut sangat terkait dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup, yang pada akhirnya akan mendukung upaya mewujudkan masyarakat Indonesia yang berkeadilan dan sejahtera, sebagaimana tujuan besar dari pembangunan nasional. (Ben Senang Galus, pemerhati masalah sosial, tinggal di Yogyakarta)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here