Home News Penonatktifan 75 Pegawai KPK Dapat Dipertanggungjawabkan

Penonatktifan 75 Pegawai KPK Dapat Dipertanggungjawabkan

56
0
Petrus Selestinus. Koordinator TPDI dan Advokat Peradi Foto: Dok Pribadi

BERNASNEWS.COM – Koordinator TPDI & Advokat Peradi Petrus Selestinus mengatakan bahwa keputusan BKN tentang 75 Pegawai KPK yang  dinyatakan  tidak   lulus TWK dan Keputusan Pimpinan KPK menonaktifkan75 Pegawai KPK dalam proses Pengalihan Pegawai KPK menjadi ASN merupakan keputusan tertulis Pejabat Tata Usaha Negara. Keputusan ini bersifat konkrit, final dan individual yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata yang dapat dipertanggungjawabkan dan sah secara hukum.

“Kita harus ingat, setiap Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final, hanya boleh diubah dengan dua pendekatan yaitu pendekatan menggunakan asas contrarius actus, yaitu mencabut kembali Keputusan Tata Usaha Negara oleh Pejabat Pembuat Keputusan yang bersangkutan atau melalui pendekatan gugatan ke PTUN yang berwenang untuk dibatalkan,” kata Petrus Selestinus dalam siaran pers yang diterima Bernasnews.com, Minggu (30/5/2021).

Menurut Petrus Selestinus, tidak pada tempatnya dan sangat disayangkan jika Novel Baswedan dkk, Bambang Widjojanto dkk, ICW dan Koalisi Guru Besar Anti Korupsi melakukan politicking dan akrobat politik kepada lembaga-lembaga di luar Badan Peradilan, menciptakan kegaduhan dan mengabaikan upaya hukum yang ada.

Presiden dan Pimpinan KPK Harus Memilih

Dalam keadaan demikian, Presiden dan Pimpinan KPK harus memilih dan pilihannya adalah mengedepankan kepentingan strategis nasional yaitu hanya menerima calon Pegawai ASN yang lolos TWK, karena di dalam UU tentang ASN ditegaskan bahwa ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku, Komitmen, Integritas Moral, Kompetensi dan lain-lain.

Menurut Petrus Selestinus, baik Bambang Widjojanto, Koalisi Guru Besar Anti Korupsi maupun ICW mengabaikan upaya hukum dan memilih cara politisasi kasus 75 Pegawai KPK nonaktif, dengan membawa kasus ini ke Presiden, Komnas HAM dan Kapolri. Pada satu sisi, cara ini merupakan politicking tetapi pada sisi lain menunjukkan bahwa Pimpinan KPK Firli Bahuri dkk mampu menjaga Independensi KPK, dari pengaruh tekanan kelompok manapun.

Koordinator TPDI dn Advokat Peradi Petrus Selestinus. Foto: Dok Pribadi

Pernyataan Bambang Widjojanto yang menyebutkn bahwa Presiden sebagai pejabat tertinggi ASN memiliki otoritas untuk mengambil alih persoalan TWK Pegawai KPK dengan merujuk ketentuan pasal 3 ayat (7) PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen ASN, lagi-lagi sebagai pandangan yang absurd dan provokatif.Sebab pasal 3 ayat (7) itu jelas dimaksudkan untuk mereka yang sudah jadi ASN terkait sistem merit dan peningkatan efektifias penyelenggaraan pemerintahan.

Dikatakan Petrus Selestinus, ide absurd dan provokatif dari Bambang Widjojantoyang meminta Presiden Jokowi mengangkat 75 Calon Pegawai ASN yang dinyatakan tidak lolos TWK dan agar Presiden Jokowi mendelegitimasi atau membatalkan keputusan Ketua KPK atas 75 Pegawai KPK nonaktif, sama saja dengan memasang jebakan dan meminta Presiden Jokowi dan Pimpinan KPK untuk masuk dalam jebakan itu.

Sebagai mantan Pimpinan KPK dan saat ini Ketua TGUPP Pencegahan Korupsi pada Pemda DKI Jakarta, Bambang Widjojanto, mestinya paham bahwa Presiden Jokowi dan Pimpinan KPK Firli Bahuri dkk, sama-sama terikat pada sifat independensi KPK, sebagaimana secara tegas dinyatakan dalam pasal 3 UU No. 19 Tahun 2019 dan penjelasannya. 

Pada fase ini Bambang Widjojanto telah menggunakan kaca mata kuda, sehingga tidak dapat membedakan mana yang menjadi  wewenang Pimpinan Presiden dan   mana   yang  menjadi  tugas  dan tanggung jawab Pimpinan KPK, juga mana metode TWK dan mana konten TWK, di sini ada garis demarkasi yaitu independensi KPK yang ditaati oleh Presiden Jokowi dan Pimpinan KPK.

Tuduhan yang tidak bertanggung jawab dan absurd dari Bambang Widjojanto yaitu menyalahkan metode TWK yang diterapkan BKN sebagai memuat unsur-unsur yang potensial bersifat rasisme, intoleran, melanggar HAM, dan berpihak pada kepentingan perilaku koruptif dan bersifat otoriter, di sini nampak Bambang tidak dapat membedakan mana metode dan mana konten TWK, tetapi itulah politicking. (*/lip)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here