Home News Pengurus Pusat PKB Tamansiswa akan Ajukan Judicial Review UU Cipta Kerja

Pengurus Pusat PKB Tamansiswa akan Ajukan Judicial Review UU Cipta Kerja

994
0
Guru Besar Fak Kehutanan UGM dan mantan Ketua Umum PP PKBTS Ki Prof Dr Cahyono Agus. Foto : Istimewa

BERNASNEWS.COM – Pengurus Pusat Perkumpulan Keluarga Besar Tamansiswa (PKBTS) mengkritisi RUU Cipta Kerja yang baru saja disahkan menjadi UU oleh DPR RI. PP PKBTS secara khusus mengkritisi Pasal 65 yang menyatakan bahwa pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan dapat dilakukan melalui perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

“Keberadaan pasal ini sama saja dengan menempatkan pendidikan sebagai komoditas yang diperdagangkan.  Sesuai dengan pasal 1 huruf d UU No 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, mendefinisikan ‘usaha’ sebagai setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba,” kata Ki Prof Dr Cahyono Agus, Ketua Umum PP PKBTS, dalam pernyataan sikap yang disampaikan kepada media, termasuk Bernasnews.com, Senin (5/10/2020).   

Karena itu, menurut Prof Cahyono Agus, apabila pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan dilakukan melalui Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam UU Cipta Kerja, itu berarti menempatkan pendidikan untuk mencari keuntungan. Hal ini jelas-jelas bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan salah satu tujuan negara adalah untuk mencerdaskan bangsa, dan pasal 31 UUD 1945 Tentang Pendidikan dan Kebudayaan, yang menjelaskan tentang pendidikan yang berhak untuk diambil oleh setiap warga negara, tentang kewajiban mengikuti pendidikan dasar, kewajiban negara dalam membiayai Pendidikan serta mencerdaskan bangsa melalui pendidikan.

Dengan dasar pertimbangan tersebut, Prof Cahyono Agus bersama Sekretaris Umum PP PKBTS Ki Hazwan Iskandar Jaya M.Ed, dengan tegas menyatakan bahwa PP PKBTS tetap menolak klaster pendidikan dan kebudayaan sebagai komoditas yang diperdagangkan untuk dimasukkan ke dalam UU Cipta Kerja.

“Apabila Sidang Paripurna DPR RI tetap mengesahkan hal tersebut, maka kami akan memperjuangkan melalui judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Karena sebelumnya, insan Tamansiswa juga terlibat aktif dalam menolak UU BHP (Badan Hukum Pendidikan) dan RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional) yang keduanya dibatalkan oleh Mahkamah Konsitusi (MK) maupun terkait pasal-pasal dalam UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). (lip)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here