Tuesday, May 24, 2022
spot_imgspot_img
spot_img
HomeOpiniPenanggulangan Fenomena Klitih di Yogyakarta

Penanggulangan Fenomena Klitih di Yogyakarta

bernasnews.com – Di awal bulan April 2022, Yogyakarta digegerkan dengan munculnya kejadian Klitih yang menewaskan seorang remaja. Bahkan menjadi headline di berbagai media cetak dan sosial, baik lokal maupun nasional. Kejadian tersebut membuka tabir kembali bahwa Yogyakarta memang masih belum aman dari kasus-kasus Klitih.

Dalam bahasa Jawa “Klitih” merupakan kegiatan jalan-jalan dan keluar rumah bersama teman-teman dengan tujuan mengisi waktu luang. Namun berjalannya waktu istilah Klitih mengalami pergeseran makna menjadi suatu kegiatan yang memiliki unusr kejahatan dijalanan dengan melakukan perundungan dan penganiayaan dengan senjata tajam yang tujuan melukai bahkan sampai kematian.

Fenomena Klitih ini menjadi sesuatu yang meresahkan masyarakat bahkan menjadi teror di malam hari bagi warga masyarakat. Lebih parah lagi aksi Klitih ini dilakukan sebagian besar oleh para remaja di bawah umur, walaupun memang beberapa kejadian dilakukan oleh orang dewasa yang biasanya tergabung dalam suatu komunitas atau geng.

Berbagai upaya sudah dilakukan, dalam rangka penanggulangan fenomena Klitih di Yogyakarta, namun Klitih ini seakan menjadi fenomena tahunan yang biasanya terjadi di awal-awal tahun maupun bulan suci Ramadhan yang seharusnya diisi dengan berbagai kegiatan ibadah dan amal kebaikan.

Penanggulangan aksi-aksi Klitih ini tidak cukup dilakukan oleh aparat penegak hukum Kepolisian, namun harus melibatkan berbagai unsur, seperti orang tua, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga pendidikan dan masyarakat pada umumnya. Setidaknya ada dua upaya yang dapat dilakukan dalam penanggulangan Klitih, yaitu:

1. Upaya Preventif
Upaya preventif merupakan pencegahan terjadinya aksi-aksi Klitih. upaya ini yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya sebuah kejahatan. Upaya preventif dapat dilakukan oleh aparat Kepolisian maupun unsur masyarakat lainnya. Setidaknya ada lima unsur yang harus dilibatkan dalam upaya preventif, yaitu para orang tua yang memiliki anak remaja, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga pendidikan dan aparat penegak hukum.

Berbagai kegiatan yang dapat dilakukan dalam upaya preventif, seperti orang tua harus selalu memantau kegiatan anak-anaknya khususnya yang memiliki anak usia remaja, tokoh masyarakat harus melakukan pembinaan di lingkungan sekitar, tokoh agama harus memberikan penyuluhan dan penguatan spritual keagamaan, lembaga pendidikan terutama tenaga pendidik harus selalu memantau dan mengenali sikap dan perilaku anak didiknya.

Jangan lagi punya alasan bahwa kewajiban lembaga pendidikan hanya sebatas pada jam belajar dan masih dilingkungan pendidikan, namun tenaga pendidik harus memastikan dengan berkomunikasi kedua orang tua bahwa anak didiknya sudah berada di rumah masing-masing bersama orang tuanya. Sedangkan aparat kepolisian melakukan upaya pencegahan dengan kegiatan Patroli secara Rutin dan melakukan pemetaan wilayah-wilayah rawan yang berpotensi terjadinya Klitih.

Selain itu juga mengoptimalkan fungsi-fungsi Bhabinkamtibmas untuk melakukan pembinaan dan pemantauan wilayah binaannya sekaligs melakukan sosialisasi dan penyuluhan terkait aksi-aksi kejahatan jalanan dan kriminalitas lainnya.

2. Upaya Represif
Upaya represif penegakan hukum (law enforcement) atas suatu kejahatan. Kepolisian sebagai penegak hukum memiliki tugas pokok melakukan penegakan hukum sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Selain itu, Kepolisian diberikan kewenangan dalam penegakan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Terkait aksi-aski Klitih yang biasanya dengan menggunakan senjata tajam, pelaku dapat dijerat dengan pidana secara berlapis, yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat no 12 tahun 1951, Pasal 170 dan Pasal 351, Pasal 358 KUHP dengan ancaman penjara mulai 4 tahun sampai sepuluh tahun. Begitu juga jika pelaku di bawah umur dapat diterpakan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dari penjelasan di atas, menunjukkan bahwa maraknya aksi-aksi Klitih di Yogyakarta harus menjadi dorongan kepada seluruh unsur masyarakat dan aparat penegak hukum untuk mengoptimalkan lagi fungsi-sungsi sosial kemasyarakatan sebagai upaya preventif dan fungsi aparat penegak hukum untuk lebih gencar lagi dan profesional dalam penanggulangan Klitih.

Khusus dalam penegakan hukum, secara yuridis aksi-aksi Klitih secara jelas masuk kejahatan jalanan yang memiliki unsur-unsur pidana yang dapat dijerat secara berlapis. Aparat penegak hukum jangan lagi lengah dan menganggap bahwa aksi-aksi Klitih ini merupakan aksi kenakalan remaja dan anak-anak, tetapi harus dipastikan bahwa hal ini merupakan kejahtaan jalanan yang dapat mencelakai bahkan kematian orang lain.

Kepolisian harus memastikan bahwa para pelaku aksi-aksi Klitih harus mendapatkan ganjaran dan balasan atas perilaku dan kejahatannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku tanpa tebang pilih dan atas desakan masyarakat. (Dr, Kelik Endro Suryono, SH, M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta) (Ted)

spot_img
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_img

Most Popular

Recent Comments