Home Opini Pemulihan Kondisi Ekonomi

Pemulihan Kondisi Ekonomi

715
0
Bakti Wibawa, Perekayasa Ahli Madya BPPT, Wakil Ketua IV ISEI Yogyakarta. (Foto: Dok. Pribadi)

BERNASNEWS.COM — Melonjaknya kasus positif dan kematian menunjukkan bahwa situasi Covid-19 saat ini hampir mendekati puncak pandemi kedua. Gelombang pertama Covid-19 terjadi usai libur akhir tahun 2020 yang lalu, sedangkan gelombang kedua  ini seperti ulangan, terjadi usai liburan lebaran 2021 ini, meskipun sudah ada larangan mudik juga dari pemerintah yang cukup kuat. Cukup membuat was-was dan kawatir, karena telah muncul varian baru yang lebih cepat menular dan meluas melalui klaster-klaster baru serta menimbulkan banyak korban. Dalam waktu singkat jumlah penderita Covid-19 meningkat dengan sangat pesat. Rumah-rumah sakit penuh, dan para tenaga medis menjadi kewalahan, maka gelombang kedua pandemi tidak bisa terelakkan.

Hal yang perlu diperhatikan sekarang adalah bagaimana caranya supaya pemerintah dan masyarakat selalu bahu membahu mempersiapkan diri untuk memasuki gelombang kedua ini. Oleh karena itu berbagai pihak, baik pemerintah dan non pemerintah selalu menekankan pentingnya peran masyarakat dalam menjaga disiplin protokol kesehatan dan ‘saling menjaga satu sama lain’. Dampak dari gelombang kedua ini tentu saja tidak hanya pada aspek kesehatan masyarakat, namun yang juga sangat nyata terasa adalah pukulannya pada kegiatan ekonomi nasional bahkan ekonomi global.

Selain pada sektor kesehatan dan sektor ekonomi, ternyata dampak pandemi ini juga telah menghancurkan sebagian besar  kegiatan adat, seni dan budaya. Kegiatan masyarakat dengan acara-acara yang mengandung akhiran ‘an’, yang sering ditandai dengan kerumunan, makanan, minuman dan hiburan sangat terpukul. Ijin untuk mengadakan berbagai kegiatan acara seperti arisan, peresmian, penyambutan, pengajian, sekatenan, tujuh belasan, reunian, juga ijin untuk acara-acara hajatan terkait  dangan peristiwa metu (kelahiran), manten (pernikahan), mati (kematian), yang selain terbatas juga sangat terpangkas.

Pada gilirannya untuk penanganan wabah Covid-19 pasti akan  ada pemberlakuan  pembatasan-pembatasan kegiatan masyarakat untuk acara, seperti lebaran dan liburan, yang dipastikan  akan menimbulkan kerumunan dan penularan secara masif. Tentu saja acara-acara kesenian dan adat kebudayaan yang biasa menyertainya juga banyak terpangkas. Banyak pekerja seni dan penggiat adat – budaya yang terhempas. Dampak beratnya untuk semua kegiatan itu sebenarnya mulai terasa sejak pada triwulan II tahun 2020 yang lalu dan masih terus berlanjut hingga sekarang. Tentu saja imbas dari dampak-dampak terhadap kondisi kesehatan dan situasi sosial kemasyarakatan tersebut akhir muaranya adalah juga di sektor ekonomi.

Untuk menekan laju penularan Covid-19 yang mengganas, sejak  awal terjadi pandemi hingga saat ini tercatat pemerintah telah menerapkan berbagai pembatasan kegiatan sosial, mulai dengan istilah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro. Sama-sama pembatasan, bedanya PSBB paling ketat, karena hanya mengizinkan sektor-sektor esensial yang beroperasi sehari-harinya, seperti kesehatan, bahan pangan (makanan, minuman), energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar (utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai obyek vital nasional dan obyek tertentu), serta kebutuhan sehari-hari.

Setelah PSBB maka ada PPKM (Jawa-Bali) pemberlakuannya dilakukan secara sepihak oleh pemerintah pusat. Dan pemerintah daerah yang ditentukan wajib menjalankan ketentuan yang telah disusun pemerintah pusat. Sementara pembatasan  pada saat ini pemerintah tetap mempertahankan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro. Tampaknya Pemerintah telah mempelajari dengan seksama berbagai opsi penanganan Covid-19 dengan memperhitungkan kondisi sosial, ekonomi, politik Indonesia dan juga pengalaman negara lain. Penerapan PPKM secara mikro masih menjadi pilihan cara penanganan yang dianggap paling efektif, karena dilakukan hingga tingkat terkecil dan dapat berjalan tanpa harus mematikan ekonomi rakyat.

Pemberlakuan pembatasan kegiatan apapun skalanya, pasti terjadi penurunan kegiatan ekonomi secara signifikan (nyata) di segala bidang, segala lini. Penurunan-penurunan itu memang akan terus terjadi dan semakin menekan masyarakat kecil jika tidak disertai dengan pemberlakuan kebijakan lain. Pemerintah juga terus berusaha keras untuk keluar dari masalah multi dimensi ini, lewat berbagai kebijakan. Diantaranya, pemerintah telah  mengeluarkan kebijakan dengan tujuan untuk terjadinya pemulihan situasi dan kondisi  ekonomi. Kemudian muncul  pengertian Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN. Program PEN merupakan salah satu rangkaian kegiatan untuk mengurangi dampak adanya pandemi Covid-19 terhadap perekonomian nasional.

Program PEN adalah aksi pemerintah untuk melindungi masyarakat miskin dan mendukung dunia usaha (kecil, menengah & korporasi), BUMN dan perbankan untuk bertahan dan bangkit dari tekanan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Sudah menjadi teori, ekonomi itu bergerak karena ada dua kekuatan, sekaligus ditetapkan menjadi fokus program PEN, yaitu sisi Permintaan (demanddan sisi Penawaran (supply),  sisi konsumsi dan sisi produksi. Pada pelaksanaannya dalam menjalankan konsep ini, semua yang terlibat harus berbagi beban. Untuk menjamin    berputarnya dua kekuatan tersebut, maka lembaga keuangan pemerintah dan pelaku usaha harus bergotong-royong memikul beban dan menanggung risiko sesuai bagian masing-masing.

Program PEN telah diarahkan untuk mendorong perekonomian pada triwulan pertama tahun 2021 ini. Secara rinci pemulihan ekonomi nasional tersebut ada lima hal, yakni: (1) Percepatan realisasi program perlindungan sosial yang mencakup Program Keluarga Harapan (PHK), penyaluran bantuan sosial, Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yang konon sudah terealisasi  sekitar bulan Januari 2021 yang lalu.(2) Percepatan penganggaran dan realisasi Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) yang juga sudah tersalurkan pada bulan Maret 2021 yang lalu. (3) Program padat karya kementerian/lembaga pada Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Perhubungan.  (4) Insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) kendaraan bermotor dan PPN perumahan yang mulai diberlakukan pada Maret 2021 yang diharapkan mampu mengungkit permintaan masyarakat kelas menengah. (5) Percepatan program vaksinasi tahap kedua untuk menciptakan kepercayaan dan ketenangan pada masyarakat.

Terlihat adanya usaha pemerintah yang sungguh-sungguh untuk selalu mengambil langkah secara sinkron, seiring sejalan, antara sisi kesehatan dan sisi ekonomi. Dari sisi kesehatan, pemerintah juga memberikan fasilitas kepabeanan untuk impor alat kesehatan dan vaksin di tengah pandemi Covid-19, melaksanakan percepatan program vaksinasi massal tahap kedua, penambahan fasilitas kesehatan seperti rumah-rumah sakit khusus-darurat dan tambahan dana dan personil tenaga kesehatan dengan melibatkan satuan-satuan pertahanan keamanan, trantib, BNPB, dan lain-lain.

Dari sisi ekonomi, pemerintah juga menjalankan program Pemulihan Ekonomi Nasional ini sebagai respons atas penurunan aktivitas masyarakat yang berdampak pada ekonomi, khususnya pada sektor informal atau UMKM. Berbagai stimulus yang diberikan dalam program PEN secara tidak langsung terbukti mampu meningkatkan ketahanan ekonomi secara keseluruhan bantuan sosial yang dinilai efektif meningkatkan permintaan terhadap perekonomian. Beberapa kali pemberian bantuan sosial telah dilakukan, nyata-nyata sudah membantu masyarakat terlepas dari tekanan ekonomi selama ini. Pemberian bansos ini memang seyogyanya terus dilakukan hingga konsumsi masyarakat sudah mulai berjalan stabil, sehingga dunia usaha juga telah merespon juga dengan meningkatkan produksinya yang secara tidak langsung membuka lapangan kerja kembali. Hukum ekonomi tentu akan berlaku, jika permintaan agregat meningkat tentu akan diikuti dengan penawaran agregat. Barang dan jasa  yang diminta dan ditawarkan sama-sama meningkat.

Semoga merebaknya gelombang pandemi Covid-19 kali ini segera berhenti. Diharapkan kondisi kesehatan dan ekonomi masyarakat segera pulih, kegiatan terkait adat, budaya dan seni juga semarak kembali. Imunitas masyarakat bertambah, badan sehat kuat lagi, bersemangat dan bergairah lagi, kegiatan ekonomi bergulir kembali, semua dapat bergembira dan bersenang-senang kembali. (Bakti Wibawa, Perekayasa Ahli Madya BPPT, Wakil Ketua IV ISEI Yogyakarta)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here