Home News Pemkot Yogyakarta Siapkan Rp 7 Miliar Hadapi Pandemi Covid-19

Pemkot Yogyakarta Siapkan Rp 7 Miliar Hadapi Pandemi Covid-19

478
0
Komisi B DPRD Kota Yogyakarta bersama Dinas Pengeloaan Keuangan & Aset Daerah dan Bappeda Kota Yogyakarta mengadakan rapat persiapan penanganan Covid-19, Senin (23/3/2020). Foto : Istimewa

BERNASNEWS.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta menyediakan anggaran sebesar Rp 7 miliar untuk menangai pandemi Covid-19. Dana tersebut diambilkan dari pos anggaran dana cadangan sebesar Rp 2,8 miliar, dari Dana Bagi Hasil Cukai Rokok sebesar Rp 3,750 miliar dan dari BLUD RSUD Wirosaban sebesar Rp 1,18 miliar (akan diganti dalam APBD Perubahan 2020).

Anggota Komisi B DPRD Kota Yogyakarta Antonius Fokki Ardiyanto S.IP dalam rilis yang dikirim ke Redaksi Bernasnews.com, Senin (23/3/2020) malam, mengatakan, keputusan itu diambil dalam rapat Komisi B DPRD Kota Yogyakarta bersama Dinas Pengeloaan Keuangan & Aset Daerah dan Bappeda Kota Yogyakarta, Senin (23/3/2020) sesuai dengan Permendagri No 20/2020 berkaitan dengan penganggaran APBD untuk penanganan Covid-19 di masing masing daerah. Rapat dihadiri Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Pemkot Kota Yogyakarta Wasesa.

Dalam rapat itu juga dibahas dan disepakati bahwa karena sifatnya tanggap darurat bencana (non alam) maka pos mata anggaran ditempatkan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Yogyakarta tetapi user (pengguna) adalah Dinas Kesehatan dan RSUD Wirosaban. Anggaran digunakan untuk alkes dan mendukung kinerja Dinas Kesehatan dan RSUD Wirosaban, termasuk RS Pratama.

Selain itu, dibentuk gugus tugas Covid-19 dibawah kendali langsung Wakil Walikota Kota Yogyakarta Heroe Purwadi. Menurut Fokki, dalam rapat tersebut ada permasalahan yang harus menjadi komitmen bersama yang harus segera dikoordinasikan lebih intensif antara Pemerintah Kota Yogyakarta dan DPRD Kota Yogyakarta berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut.

Pertama, anggaran di atas dikalkulasi hanya bertahan satu bulan padahal masa tanggap darurat bencana sampai 29 Mei 2020 sehingga mulai dirancang berbagai skenario sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mensikapinya.

Kedua, sesuai dengan Permenkes yang baru terbit dalam penanganan Covid-19, maka diperbolehkan membeli alkes (salah satunya adalah APD Alat Pelindung Diri) bagi para medis diatas SHBJ.

Berkaitan dengan ini maka persoalan yang muncul adalah kelangkaan dan kecepatan barang. Karena itu, rapat juga merekomendasikan untuk segera berkoordinasi dengan Gugus Tugas Nasional berkaitan dengan telah datangnya bantuan dari Tiongkok untuk alkes penanganan Covid-19.

Di samping itu dengan keluarnya Permenkes yang memperbolehkan pembelian alkes di atas SHBJ Standart Harga Barang dan Jasa maka Komisi B akan menggunakan hak konstitusionalnya yaitu pengawasan secara melekat agar jangan sampai di tengah situasi bangsa dan negara sedang susah ada oknum-oknum yang melakukan korupsi karena adanya Permenkes ini.

Ketiga, harus mulai merencanakan asset (gedung) mana yang akan digunakan sebagai Rumah Sakit Darurat apabila kondisinya semakin memburuk dan daya tampung Rumah Sakit yang ada di Kota Yogyakarta over capacity.

Keempat, mulai direncanakan dan dieksekusi secepatnya penyemprotan desinfektan berbasis kampung, sehingga masyarakat menjadi tenang dan merasakan kehadiran negara di tengah tengah mereka. (lip)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here