Home News Pemkot Perlu segera Eksekusi 5 Kebijakan yang Jadi Fokus

Pemkot Perlu segera Eksekusi 5 Kebijakan yang Jadi Fokus

484
0
Antonius Fokki Ardiyanto S.IP. Foto : Dok Pribadi

BERNASNEWS.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakata perlu segera mengeksekusi 5 prinsip kebijakan yang menjadi fokus dalam menghadapi wabah Covid-19 dan dampaknya. Sebab, rakyat sudah menunggu kehadiran Pemkot Yogyakarta untuk mengatasi masalah yang dihadapi sebagai dampak penyebaran virus Corona atau Covid-19.

Hal itu disampaikan Antonius Fokki Ardiyanto S.IP, Anggota Komisi B DPRD Kota Yogyakarta, menanggapi apa yang disampaikan Wakil Walikota Yogyakarta yang juga Ketua Harian Gugus Tugas Covid-19 Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi. Dalam pernyataannya, Heroe Poerwadi mengatakan bahwa Pemkot Yogyakarta saat ini tengah menyusun ulang APBD agar fokus dan mengalokasikan anggaran untuk penanganan wabah Covid-19 dan mengatasi dampaknya.

Menurut Heroe Poerwadi, dalam musrenbang Kota Yogyakarta, pekan lalu, disampaikan bahwa refokusing dan realokasi APBD Kota Yogyakarta diarahkan pada 5 kebijakan prinsip, yaitu penanganan masalah Covid-19, pemulihan sosial ekonomi, bantuan dan afirmasi bagi warga yang terdampak, proses kebangkitan sosial ekonomi Kota Yogyakarta dan selektif pada kebijakan strategis RPJMD (Baca juga: .APBD 2020 Kota Yogyakarta Fokus pada 5 Kebijakan Prinsip).

Menanggapi hal itu, Fokki-sapaan Antonius Fokki Ardiyanto, mengatakan, dalam menghadapi masalah Covid-19, Komisi B DPRD Kota Yogyakarta telah melakukan rapat dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang dihadiri langsung oleh Wasesa, Kepala BPKAD Kota Yogyakarta.

Dalam rapat tersebut terungkap bahwa dana yang sudah dipakai untuk penanganan Covid-19 di Kota Yogyakarta sebesar Rp 18,7 miliar yang bersumber dari belanja tidak terduga Rp 2,8 miliar, pergeseran anggaran seluruh OPD Rp 10,6 milia dan dana BLUD RSUD, Puskesmas dan Pratama. “Dan ini sudah habis digunakan (terdistribusi),” kata Fokki.

Karena sudah habis, menurut Fokki, maka ada alokasi anggaran tahap dua yang akan disiapkan yaitu menggeser anggaran Dinas PUPR sebesar Rp 43,95 miliar ke rekening Dana Tidak Terduga. Dengan demikian, total dana penanganan Covid-19 dari dana tidak terduga sebesar Rp 46,83 miliar.

Di samping itu, menurut Fokki, ia sempat menanyakan tentang posisi keuangan Pemkot Yogyakarta yang sebenarnya seperti apa (dalam konteks uang riil yang ada) dan terkonfirmasi bahwa posisi keuangan Pemkot sebesar Rp 270 miliar yang bersumber dari SILPA Rp 66 miliar dan Pendapatan Pajak Rp 109,7 miliar.

Dengan posisi keuangan pemkot seperti tersebut, menurut Fokki, maka selalu Anggota DPRD Kota Yogyakarta ia meminta menyampaikan Wakil Walikota selaku Ketua Harian Pelaksana Gugus Tugas Covid-19 Heroe Purwadi agar tidak sekadar berwacana tapi harus segera eksekusi kebijakan-kebijakan tersebut.

“Dana dana tahap awal sebesar Rp 18,7 miliar sudah ada dan segera sampaikan ke rakyat alokasi dana tersebut buat apa saja. Dan rencana dana yang Rp 43,95 miliar buat apa, itu yang harus dijelaskan ke rakyat,” kata Anggota Fraksi PDI Perjuangan Kota Yogyakarta ini. (lip)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here