Tuesday, May 24, 2022
spot_imgspot_img
spot_img
HomeNewsPemerintah Siapkan Jaring Pengaman Sosial secara Menyeluruh

Pemerintah Siapkan Jaring Pengaman Sosial secara Menyeluruh

BERNASNEWS.COM – Jaminan dan jaring pengaman sosial harus bisa dilakukan secara menyeluruh dan memberikan dukungan terhadap langkah-langkah di bidang kesehatan, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tanpa menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan pokok.

”Tadi mungkin sudah disampaikan oleh Menteri Sosial, ini termasuk dalam paket ini seluruh Rp 110 triliun yang sudah dicanangkan untuk penambahan bansos dan dari APBN yang existing atau yang sudah ada, juga akan dilakukan refocusing realokasi untuk penambahan bansos,” kata Menkeu dalam Rapat Terbatas Kabinet secara daring, Selasa (7/4/2020), seperti dilansir laman http://kominfo.go.id, Selasa (7/4/2020).

Menurut Menkeu, Presiden Joko Widodo telah memutuskan untuk PKH, yang selama ini sudah diberikan kepada 10 juta (penerima) dengan tambahan untuk pemberian bulanan. ”Untuk bantuan sembako 20 juta penerima, masing-masing Rp 200.000 per bulan untuk 9 bulan ke depan sampai dengan Desember. Kartu Pra Kerja tadi telah disampaikan oleh Bapak Menko Perekonomian Rp 20 triliun untuk 5,6 juta penerima. Bansos tambahan untuk Jabodetabek yaitu 4,1 juta penerima, sebanyak 2,5 juta penerima di DKI dan 1,6 juta penerima di Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi,” imbuh Menkeu.

Bantuan ini, menurut Menkeu, untuk memberikan BLT kepada mereka, satuannya sama seperti Kartu Pra Kerja Rp 600.000 selama dua atau tiga bulan.. Hal ini juga seperti yang sudah disampaikanyakni listrik gratis bagi 24 juta pelanggan, listrik diskon 50 persen untuk 7 pelanggan. ”Dana bansos tadi bersumber dari dana desa 30 persendari Rp 70 triliun atau Rp 21 triliun yang dipakai untuk membantu rakyat desa miskin yang belum mendapatkan PKH,” kata Menkeu.

Pemerintah, menurut Menkeu, juga memberikan KUR untuk 11,9 juta UMKM, termasuk 22.000 TKI yang akan mendapatkan fasilitas penundaan pokok dan bunga dari kredit usaha rakyat ini, termasuk sektor pertanian serta penundaan cicilan dan bunga untuk kredit UMi dan Mekaar untuk 11,4 juta.

”Jadi maksud dari keseluruhan anggaran pemerintah ini betul-betul akan dibuat agarseperti yang disampaikan oleh Pak Halim, tidak ada rakyat yang tidak mendapatkan. Dan kita akan terus memperbaiki database-nya sehingga target seluruh program bantuan sosial dan bantuan kepada usaha kecil menengah betul-betul bisa dipenuhi,” ujarnya.

Menkeu juga menjelaskan, sebagaimana disampaikan Menko Perekonomian bahwa masih ada beberapa inisiatif yang sedang dikaji seperti bantuan kepada UMKM di luar KUR dan UMi. Dan bantuan kepada petani dalam rangka untuk mendukung daya beli mereka atau nilai tukar mereka dalam periode sedang melakukan panen.

”Ini yang sedang dihitung dan mekanismenya akan masuk dalam Rp 110 triliun yang ada dalam paket yang telah disampaikan oleh Bapak Presiden. Di luar itu mungkin kita juga akan sampaikan dengan daerah, koordinasi agar APBD di daerah juga dilakukan realokasi karena sekarang ini yang dilaporkan oleh Bapak Mendagri, masih banyak bansos  itu terbatas kepada anggaran yang awal, belum dilakukan perubahan,” kata Menkeu di akhir keterangan. (lip)

spot_img
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_img

Most Popular

Recent Comments