Pemerintah Daerah Diminta Tak Buat Kebijakan Sendiri

    480
    0
    Presiden Joko Widodo saat memberi keterangan pers di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (31/3/2020). Foto : Philipus Jehamun/Bernasnews.com/repro MetroTV

    BERNASNEWS.COM – Presiden Joko Widodo meminta pemerintah daerah untuk tidak membuat kebijakan sendiri-sendiri yang tidak terkoordinasi. Semua kebijakan di daerah harus sesuai dengan peraturan, berada dalam koridor Undang-Undang dan PP serta Keppres.

    “Untuk mengatasi dampak wabah virus Corona, saya telah memutuskan dalam Rapat Kabinet bahwa opsi yang kita pilih adalah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB.┬áSesuai Undang-Undang, PSBB ini ditetapkan oleh Menteri Kesehatan yang berkoordinasi dengan Ketua Gugus Tugas Covid-19 dan kepala daerah. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan,” kata Presiden dalam keterangan pers mengenai Program Perlindungan Sosial menghadapi Dampak Pandemi Covid-19 dan dipublikasikan di https://setkab.go.id, Selasa (31/3/2020).

    Presiden Joko Widodo saat memberi keterangan pers di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (31/3/2020). Foto : Philipus Jehamun/Bernasnews.com/repro MetroTV

    Menurut Presiden Joko Widodo, pemerintah telah menetapkan Covid-19 sebagai jenis penyakit dan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Dan oleh karena itu, pemerintah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat.

    Dikatakan, pemerintah juga sudah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Keppres Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat untuk melaksanakan amanat Undang-Undang tersebut. Dengan terbitnya PP ini semuanya jelas.

    “Para kepala daerah saya minta tidak membuat kebijakan sendiri-sendiri yang tidak terkoordinasi. Semua kebijakan di daerah harus sesuai dengan peraturan, berada dalam koridor Undang-Undang dan PP serta Keppres tersebut,” tegas Presiden.

    Presiden Joko Widodo saat memberi keterangan pers di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (31/3/2020). Foto : Philipus Jehamun/Bernasnews.com/repro MetroTV

    Menurut Presiden, Polri juga dapat mengambil langkah-langkah penegakan hukum yang terukur dan sesuai Undang-Undang agar PSBB dapat berlaku secara efektif dan mencapai tujuan mencegah meluasnya wabah.

    Presiden juga mengatakan bahwa kita harus belajar dari pengalaman dari negara lain tetapi tidak bisa menirunya begitu saja. Sebab semua negara memiliki ciri khas masing-masing, baik luas wilayah, jumlah penduduk, kedisiplinan, kondisi geografis, karakter dan budaya, perekonomian masyarakat, kemampuan fiskal dan lain-lain. (lip)

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here