Home Politik Pemda Wajib Memanfaatkan TIK untuk Pelayanan Informasi Publik

Pemda Wajib Memanfaatkan TIK untuk Pelayanan Informasi Publik

353
0
Anggota DPRD DIY Dr Stevanus C Handoko S.Kom MM (kanan) bersama Komisioner KID DIY Rani (kiri) saat memaparkan materi dalam acara public hearing di Balai RW 03 Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta, Selasa (25/8/2020). Pubkic hearing diikuti 100 peserta dari berbagai latar belakang profesi dan terbagi dalam 4 sesi, masing-masing sesi diikuti 25 peserta. Foto : Philipus Jehamun/Bernasnews.com

BERNASNEWS.COM – Pemerintah derah (pemda) dapat melakukan pelayanan informasi publik melalui media luar ruang, media cetak, media elektronik, media daring dan/atau bersemuka. Dan untuk mendukung pelaksanaan informasi publik, pemerintah daerah (pemda) wajib memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Demikian salah satu pasal yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) DIY tentang Tata Kelola Keterbukaan Inonformasi Publik yang dibahas dalam public hearing yang diadakan oleh Anggota DPRD DIY Dr Stevanus C Handoko S.Kom MM di Balai RW 03 Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta, Selasa (25/8/2020). Pubkic hearing diikuti 100 peserta dari berbagai latar belakang profesi dan terbagi dalam 4 sesi, masing-masing sesi diikuti 25 peserta.

Dalam Raperda itu disebutkan bahwa Pelayanan Informasi Publik adalah kegiatan menyediakan, mengumumkan, memberikanan layanan informasi kepada penggun dan/atau pemohon informasi publik. Sementara informasi publik adalah informassi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggara negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya sesuai dengan UU tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Anggota DPRD DIY Dr Stevanus C Handoko S.Kom MM (tengah) dalam acara public hearing di Balai RW 03 Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta, Selasa (25/8/2020). Pubkic hearing diikuti 100 peserta dari berbagai latar belakang profesi dan terbagi dalam 4 sesi, masing-masing sesi diikuti 25 peserta. Foto : Philipus Jehamun/Bernasnews.com

Menurut Stevanus C Handoko keterbukaan informasi dan pelayanan informasi publik sangat penting agar masyarakat dapat mengikuti dan mengetahui apa yang sudah, sedang dan akan dikerjakan pemerintah atau pemerintah daerah yang menggunakan APBD/APBN.

Sementara pembentukan Rauiperda tentang Tata Kelola Keterbukaan Infomasi Publik ini dimaksudkan sebagai payung hukum bagi Badan Publik, dalam hal ini pemerintah, dalam menyampaikan informasi publik maupun bagi masyakat dalam mendapatkan informasi publik.

“Raperda ini juga sebagai dasar hukum pembentukan Komisi Informasi Daerah (KID) yang selama 9 tahun berdiri hanya berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub),” kata Stevanus C Handoko dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini.

Rani, Komisioner KID DIY yang juga menjadi narasumber dalam public hearing itu mengaku, meski sudah 9 tahun dibentuk namun keberadaan KID belum banyak diketahui masyarakat. Akibanya, belum banyak masyarakat yang memanfaatkan KID untuk menyelesaikan sengketa ketikan mengalami kesulitan atau hambatan dalam mendapatkan informasi publik yang dibutuhkan dari Badan Publik.

Karena itu, Rani sangat mendukung Raperda tersebut untuk memperkuat posisi atau kedudukan KID dalam membantu masyarakat mendapatkan informasi publik yang dibutuhkan dari Badan Publik. Karena dalam Raperda ini juga akan diatur kewajiban badan publik untuk menyediakan dan menyebarkan informasi publik agar diketahui dan dimanfaatkan oleh masyarakat. (lip)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here