Home News Pegiat Difabel Tolak Raperda Penyelenggaraan Pendidikan Khusus

Pegiat Difabel Tolak Raperda Penyelenggaraan Pendidikan Khusus

43
0
Penyandang Difabel Tunanetra mengikuti UTBK di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Kamis (15/4/2021). Foto Ilustrasi: Dok Bernasnews.com

BERNASNEWS.COM – Karena tidak dilibatkan dalam proses pembahasan, pegiat difabel Jogj menolak Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus. Mereka meminta DPRD DIY agar menunda pembahasan Raperda tersebut karena selain tidak dilibatkan dalam pembahasan, isi Raperda tersebut juga belum memenuhi hak-hak kaum difabel.

“Dalam raperda difabel ini sangat kurang ada andilnya dari teman-teman distabilitas sehingga membuat kami kecewa dan menolak raperda yang akan disahkan. Selain itu, dalam susunan raperda yang akan disahkan belum memenuhi hak-hak dari distabilitas,” kata Famid, salah seorang pegiat difabel, saat beraudiensi ke DPRD DIY, Selasa (21/9/2021). Audiensi dihadiri langsung perwakilan pegiat difabel dan melalui telekonferensi oleh Biro Hukum serta Dinas Sosial.

Menurut Famid yang dikutip Bernasnews.com dari laman dprd-diy.go.id yang diunggah hari Selasa, 21 September 2021, saat ini ada dua raperda yang masih dalam tahap pembahasan di DPRD DIY yang berkaitan dengan kaum difabel. Pihaknya merasa kecewa karena tidak dilibatkan dalam pembahasan naskah akademik maupun penyusunan draf raperda tersebut. Karena itu, ia meminta agar pengesahan raperda yang kini tengah dibahas itu diundur.

Sementra Gus Anes, pegiat difabel lainnya, mengatakan bahwa dasar hukum yang digunakan untuk Raperda Penyelenggarn Pendidikan Khusus itu dirasa kurang tepat yakni Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang masih dalam proses amandemen.

“Saat ini teman-teman difabel dapat mengakses youtube dan media lain yang sudah masuk dalam UU Sistem Pendidikan Nasional,” kata Gus Anes yang merasa keberatan dengan landasan yang digunakan terlalu lama yakni UU Nomor 20 Tahun 2003.

Menurut kaidah hukum, kata Gus Anes, ketentuan yang baru akan menghapus ketentuan yang lama. Anes mengatakan paradigma apapun harus mengacu pada hal yang sangat fudamental, sehingga raperda ini bertentangan dengan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

“Saya memohon kepada legislatif untuk menunggu aturan lebih khusus terhadap Raperda Pendidikan Khusus untuk pengesahan (terlebih dahulu) revisi Perda tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas,” kata Anes

Sedangkan Rudi, pegiat difabel lainnya, juga meminta agar pembahasan Raperda Penyelenggaraan Pendidikan Khusus ini ditunda dan perlu dikaji kembali. Ia berharap kalangan difabel dapat dilibatkan dalam setiap pembahasan kebijakan terkait kalangan difabel.

Sementara itu, Budi dari Dinas Sosial mengatakan bahwa Perda Nomor 4 Tahun 2012 diusulkan oleh Dinas Sosial. Saat ini draf Perda berada di Biro Hukum yang saat ini sedang diproses. “Revisi ini dilakukan karena isinya tidak sinkron dengan undang-undang, sedangkan untuk pendidikandalam raperda ini dituliskan diselenggarakan dengan inklusi dengan pendidikan khusus,” kata Budi.

Sedangkan Suryanto dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY mengatakan layanan pendidikan yang disampaikan para pegiat difabel sudah diatur dalam raperda. Hanya saja aturan-aturan tersebut tidak ditunjukkan secara khusus. “Raperda ini sangat menguntungkan bagi teman-teman difabel karena kami dapat memberikan pelayanan secara lebih baik dan apabila raperda ini cepat disahkan akan lebih baik,” kata Suryanto.

Huda Tri Yudiana, Wakil Ketua DPRD DIY yang menerima audiensi para pegiat difabel tersebut mengatakan bahwa langkah yang perlu diambil saat ini adalah menyelesaikan proses amandemen Perda Nomor 4 Tahun 2012 agar dapat digunakan sebagai acuan dalam pembahasan Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus.

Sementara Ketua Pansus Pembahasan Raperda Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Sofyan Setyo Darmawan mengaku sepakat untuk menunda pembahasan raperda ini. Karena yang harus dilakukan saat ini adalah menyelesaikan revisi Perda Nomor 4 Tahun 2012.

“Pendidikan khusus ini sangat kontradiktif yang mungkin akan dipertimbangkan untuk diubah. Dalam raperda kita harus garis bawahi tentang kuantitas yang akan ditambahkan dalam raperda tentang kuantitas pelayanan yang tidak hanya kualitas layanan,” kata Sofyan.

Hal ini juga disepakati Anggota Pansus Bambang Setyo Martono dan Nurcholis. “Saya setuju dengan masukan-masukan dari teman-teman, mungkin dengan masukan-masukan tersebut dapat mendorong penyempurnaan dan menghindari kerancuan dalam pembuatan raperda difabel dan pendidikan khusus,” kata Nurcholis. (lip)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here