Home News Pansus Covid-19 DPRD Kota Usul Beri Sankem bagi Warga Meninggal karena Covid-19

Pansus Covid-19 DPRD Kota Usul Beri Sankem bagi Warga Meninggal karena Covid-19

156
0
Ketua Pansus Covid-19 DPRD Kota Yogyakarta Antonius Fokki Ardiyanto S.IP saat memimpin rapat kerja dengan instansi terkait penanganan Covid-19 di Gedung DPRD Kota Yogyakarta, Jumat (11/6/2021). Foto : kiriman Fokki

BERNASNEWS.COM – Pansus Covid-19 DPRD Kota Yogyakarta mengusulkan agar warga yang meninggal karena Covid-19 di Kota Yogyakarta diberi santunan kematian (sankem). Usulan itu disampaikan dalam rapat kerja (raker) dengan beberapa OPD berkaitan dengan penanganan Covid-19 di Kota Yogyakarta yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan, Jumat 11 Juni 2021.

Rapat kerja dihadiri langsung Plt Kepala Dinas Dukcapil Septi Rejeki dan dari Dinsos dihadiri Kepala Dinas Maryustion serta Sekretaris Dinas Kesehatan diwakili Arin.

Dalam rapat yang langsung dipimpin Ketua Pansus Covid-19 DPRD Kota Yogyakarta Antonius Fokki Ardiyanto SIP disampaikan beberapa hal. Pertama, berkaitan dengan adanya keluhan warga masyarakat terkait NIK ganda sehingga yang bersangkutan belum bisa divaksin karena NIK sudah dipakai orang lain.

Setelah dilakukan klarifikasi bersama Disdukcapil dan Dinkes maka fakta yang terjadi adalah adanya kesalahan input data dari petugas lapangan sehingga berakibat adanya NIK ganda. Solusi yang sudah dilakukan adalah yang bersangkutan tetap divaksin dan dicatat secara manual lebih dahulu serta melaporkan ke Kemenkes untuk memperbaharui datanya. Sedangkan secara konsep Dinkes akan bekerja sama dengan Disdukcapil untuk kembali melakukan penyisiran data NIK sehingga bisa diantisipasi adanya NIK ganda.

Kedua, berkaitan dengan persoalan bantuan makan bagi warga masyarakat yang melakukan isolasi mandiri. Dalam konteks ini untuk bantuan makan sebagai wujud negara hadir sudah bergulir kembali melalui dana refokusing Dinas Sosial. Diharapkan dengan melihat tren yang cenderung naik sejak bulan April 2021 maka Dinas Sosial akan menghitung dan mengkaji sehingga dalam pembahasan APBD Perubahan bisa dihitung penambahan anggarannya seperti apa.

Ketiga, masalah pemakaman bagi masyarakat yang meninggal karena suspect Covid-19. Tentang masalah ini memang agak rumit karena Dinas Sosial tidak punya kewenangan bagi warga masyarakat yang tidak berkategori terlantar. Sedangkan yang terlantar sudah menjalin komunikasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Sleman untuk bisa dimakamkan di daerah Kapenawon Prambanan khusus makam Covid-19.

Pertanyaannya, menurut Fokki, bagaimana yang tidak terlantar? Menurut Mas Tion-panggilan akrab Kepala Dinas Sosial, Naker Trans, selama ini sudah menjalin komunikasi dengan tempat pemakaman umum yang menjadi kewenangan pemerintah kota yaitu TPU Dukuh dan TPU Kuncen yang dikelola oleh Kemantren Mantrijeron dan Kemantren Wirobrajan.

Berkaitan dengan hal itu maka secara kongkrit pansus meminta supaya ada santunan kematian bagi warga masyarakat Kota Yogyakarta yang meninggal karena Covid-19 mengingat biaya bedah bumi menurut informasi sangat tinggi sebesar Rp 4,5 juta. Santunan kematian ini tentu menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dimana Silpa-nya dalam APBD sangat besar yaitu sekitar Rp 318 miliar. Hal ini bisa dilakukan melalui mekanisme BTT (biaya tidak terduga) bila ada political will dari eksekutif sebagai wujud negara hadir.

“Karena itu mengingat kemampuan keuangan daerah maka pansus mengusulkan adanya anggaran santuan kematian bagi warga Kota Yogyakarta yang meninggal karena suspect Covid-19. Karena mengingat keuangan daerah mampu tentu saja berdasarkan kemampuan dan secara regulasi juga mempunyai legal standing yang kuat,” kata Anggota Fraksi PDI Perjuangan ini.

Keempat, berkaitan dengan persiapan menghadapi tren kasus Covid-19 yag cenderung naik maka disampaikan oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Arin bahwa ketersediaan bed baik yang ICU dan yang tidak masih terkondisi termasuk persoalan oksigen. Dalam kesempatan itu Pansus juga meminta kepada Dinas Kesehatan agar secara ekstra memantau perkembangan situasi Covid-19 sehingga dapat segera diambil kebijakan-kebijakan sebagai wujud bahwa keselamatan rakyat menjadi hukum tertinggi.

Selain itu, pansus juga menawarkan kepada Dinas Kesehatan untuk dapat menggunakan Gedung DPRD sebagai lokasi vaksinasi massal dan ini disambut baik oleh Dinkes yang memang kesulitan mencari lokasi yang luas dan representatif. (lip)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here