Home Opini Pandemi Covid-19 dan PHK

Pandemi Covid-19 dan PHK

137
0
Dr. Y. Sri Susilo, SE, MSi. Dosen Fakultas Bisnis dan Ekonomika UAJY (Atma Jogja) dan Sekretaris ISEI Cabang Yogyakarta. (Foto: Dok. Pribadi)

BERNASNEWS.COM — Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemenaker) telah mencatat 1,4 juta lebih pekerja di Indonesia yang terkena dampak langsung wabah Covid-19. Para pekerja umumnya dirumahkan oleh perusahaan, sebagian lagi harus mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Perkembangan data terakhir tersebut hampir mencakup 34 provinsi dan bersumber dari serikat-serikat pekerja maupun asosiasi-asosiasi. Di sektor formal sebanyak 41.876 perusahaan telah merumahkan dan melakukan PHK sebanyak 1.052.216 tenaga kerja.

Untuk sektor informal yang terdampak itu ada sekitar 36.298 perusahaan.  Mereka telah merumahkan dan melakukan PHK sebanyak 374.851 tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja sektor formal dan informal yang terdampak Covid-19 adalah 1.427.067 pekerja (Data per 9 April 2020).

Jumlah pekerja yang terdampak tersebut dimungkinkan semakin banyak sejalan dengan masih berlangsungnya pandemi Covid-19. Di samping itu, jumlah tersebut dimungkinkan lebih rendah dari jumlah yang sebenarnya. Hal tersebut dikarenakan ada sejumlah perusahaan baik di sektor formal maupun informal yang belum atau tidak melaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) atau Kemenaker RI.

Fenomena PHK karena dampak pandemi Covid-19 tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia, namun juga terjadi di banyak negara. Sebagai contoh, US Department of Labor melaporkan jumlah klaim tunjangan pengangguran di Amerika Serikat (AS) pada akhir minggu pertama bulan April 2020 adalah 6,6 juta. Angka tersebut menurun dibandingkan pekan sebelumnya yang mencapai 6,86 juta. Dari medio Maret sampai akhir minggu pertama April 2020, jumlah klaim unemployment benefits AS mencapai hampir 17 juta. Dengan demikian jutaan orang di AS telah kehilangan pekerjaan terdampak pandemi Covid-19.

Dampak pandemi Covid-19 juga menerpa Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Berdasarkan data Disnakertrans DIY, ada 14.529 tenaga kerja formal dan informal yang dirumahkan maupun terkena PHK (Data per 3 April 2020). Dari jumlah tersebut, 14.055 yang merupakan pekerja formal dan 474 lainnya merupakan pekerja informal. Dampak Covid-19 terhadap perusahaan di DIY sudah mulai terasa pada bulan Maret. Pada akhirnya sejumlah  perusahaan yang “terpaksa” menghentikan sementara operasional bahkan sampai ada yang menutup usahanya. Keputusan tersebut berujung untuk merumahkan sementara dan atau melakukan PHK terhadap pekerjanya.

Penyebab PHK

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pekerja dirumahkan dan atau terkena PHK akibat pandemi Covid-19. Pertama, untuk sektor pariwisata (hotel, restoran, transportasi wisata, dan usaha penunjang wisata) pandemi Covid-19 menjadikan wisatawan mancanegara (wisman) dan wisatawan domestik (wisdom) yang datang ke tempat tujuan wisata menurun drastis atau dapat dikatakan nyaris nihil.

Kondisi tersebut menjadikan kegiatan di sektor pariwisata nyaris berhenti. Sebagai contoh, di DIY sudah 97 hotel ditutup sementara operasinya (Data per 8 April 2020). Untuk seluruh Indonesia jumlah yang ditutup sementara mencapai 1.226 hotel. Penutupan sementara tersebut mengharuskan manajemen hotel merumahkan sementara karyawannya. Jika kondisi pandemi Covid-19 masih berkepanjangan dimungkinkan potensi terjadi PHK di usaha perhotelan (hotel dan restoran). Kondisi yang sama juga terjalin pada kegiatan usaha yang terkait dengan pariwisata yaitu transportasi wisata dan usaha penunjang wisata.

Kedua, untuk sektor industri pengolahan khususnya skala besar dan menengah keputusan merumahkan sementara dan atau PHK karyawan disebabkan dari dua faktor yaitu sisi permintaan dan sisi penawaran. Dari sisi permintaan, terjadi penurunan permintaan yang signifikan. Hal tersebut terjadi disebabkan karena ditunda atau dibatalkan pemesanan dan atau permintaan pasar eskpor/domestik yang sedang menurun. Dari sisi penawaran, perusahaan-perusahaan mengalami hambatan memperoleh bahan baku yang diimpor, termasuk dari China, sehingga tidak dapat berproduksi.

Pasokan bahan baku impor nyaris terhenti sehingga tidak mungkin berproduksi. Kedua faktor tersebut menjadikan perusahaan-perusahaan di industri pengolahan harus merumahkan dan atau melakukan PHK terhadap pekerjanya. Sebagai contoh, beberapa perusahaan eksportir mebel di DIY harus menghentikan operasinya karena permintaan produk terhenti. Hal tersebut terjadi hampir semua pesanan ditunda atau dibatalkan serta tidak ada pesanan/permintaan baru. Kondisi tersebut memaksa perusahaan eksportir mebel merumahkan sementara karyawannya.

Faktor penyebab yang tidak langsung adalah melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS. Seperti diketahui nilai tukar sudah bergerak di sekitar Rp 16.000,00 per dolar AS. Kondisi tersebut menyebabkan meningkatnya biaya produksi bagi industri pengolahan yang bahan bakunya sebagian produk impor. Jika perusahaan bahan bakunya (sebagian) diimpor, sedangkan produknya sebagian besar untuk pasar domestik, maka kondisi tersebut tidak menguntungkan. Kondisi tersebut dalam jangka menengah dan panjang akan kelangsungan perusahaan dan berujung dengan potensi terjadinya PHK.

Catatan Penutup

Pemerintah sebenarnya telah memberikan kebijakan stimulus fiskal dan non fiskal. Di samping itu, Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga memberikan kebijakan stimulus terkait dengan penurunan suku bunga acuan (BI7DDDR) dan fasilitas relaksasi terkait dengan kewajiban dengan perbankan. Salah satu tujuan dari semua kebijakan stimulus tersebut adalah agar perusahaan-perusahaan yang terdampak pandemi Covid-19 mampu bertahan (survival).  Jika mampu bertahan maka diharapkan tidak terjadi keputusan PHK.

Pemerintah juga telah mengeluarkan kartu Prakerja bagi pekerja korban PHK. Pemegang kartu Prakerja akan menerima bantuan uang sebesar Rp 3.550.000,00 untuk biaya pelatihan dan insentif. Di samping itu, korban PHK direncanakan diberi insentif sebesar Rp 1.000.000,00 hingga Rp 5.000.000,00 untuk 3 bulan.

Keputusan PHK diharapkan merupakan alternatif keputusan yang terakhir oleh perusahaan. Pengusaha diharapkan mencari alternatif lain, antara lain: (1) mengurangi upah dan fasilitas pekerja tingkat atas (misalnya tingkat manajer dan direktur), (2) mengurangi shift kerja, (3)  membatasi/menghapuskan kerja lembur, (4) mengurangi jam kerja, (5) mengurangi hari kerja dan (6) meliburkan atau merumahkan pekerja secara bergilir untuk sementara waktu.

Selain ke-6 hal tersebut, perusahaan juga dapat memanfaatkan dana cadangan perusahaan. Pada umumnya perusahaan punya daya tahan arus kas (cashflow) sampai 3 bulan. Berdasarkan hal tersebut perusahaan yang terdampak pandemi Covid-19 kemungkinan mampu bertahan sampai bulan Juni 2020. Sebagai penutup, untuk perusahan-perusahaan industri pengolahan sebelumnya juga sudah terkena dampak yaitu penurunan (slowdown) pertumbuhan ekonomi dunia dan perang dagang AS-China.

Kedua faktor tersebut menjadikan terjadinya kecenderungan penurunan permintaan. Kondisi tersebut kemungkinan menjadi salah satu penyebab perusahaan-perusahaan memutuskan lebih awal merumahkan karyawan dan PHK. (Dr Y Sri Susilo SE MSi, Dosen Fakultas Bisnis dan Ekonomika UAJY (Atma Jogja) dan Sekretaris ISEI Cabang Yogyakarta)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here