Home News Paguyuban Lurah ‘Suryo Ndadari’ Tolak Perpres Nomor 104 Tahun 2021

Paguyuban Lurah ‘Suryo Ndadari’ Tolak Perpres Nomor 104 Tahun 2021

91
0
Bupati Sleman Hj Dra. Kustini Sri Purnomo menerima surat permohonan peninjauan kembali Perpres Nomor 104 Tahun 2021, tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022, dari perwakilan Paguyuban Lurah se-Kabupaten Sleman yang tergabung dalam komunitas ‘Suryo Ndadari’, Rabu (15/12/2021), di Pendopo Parasamya Sleman. (Foto: Istimewa)

BERNASNEWS.COM — Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo beserta jajarannya menerima kedatangan Paguyuban Lurah se-Kabupaten Sleman yang tergabung dalam komunitas ‘Suryo Ndadari’, Rabu (15/12/2021), di Pendopo Parasamya Sleman. Kehadiran para Lurah tersebut bermaksud untuk menyerahkan surat permohonan Peninjauan Kembali  Perpres Nomor 104 Tahun 2021, tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022.

Kepala Kalurahan Triharjo Irawan, SIP sekaligus perwakilan Suryo Ndadari menyebutkan, bahwa Perpres tertanggal 29 November 2021 tersebut juga mengatur soal APBDes, khususnya Dana Desa (DD). Jika sesuai dengan Perpres tersebut maka setidaknya 40 persen dari DD harus dialokasikan untuk BLT.

“Serta dukungan pendanaan penanganan Covid-19 paling sedikit 8 persen. Menurutnya hal tersebut tidak relevan mengingat mayoritas kalurahan di Kabupaten Sleman telah berstatus Zona Hijau,” ungkap Irawan.

“Apakah masih realistis kita memberikan 40 persen per desa? Padahal kita yang sudah berusaha mengurangi (penerima BLT) di tahun 2020-2021 tentang dampak Covid, ini malah angkanya bertambah,” imbuhnya.

Suasana pertemuan Paguyuban Lurah se-Kabupten Sleman ‘Suryo Ndadari’ bersama Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo, Rabu (15/12/2021). Foto: Istimewa.

Pihaknya menilai Perpres tersebut justru menyulitkan pihak kalurahan dalam melaksanakan kegiatannya. Sebab menurutnya pihak kalurahan sudah melakukan musyawarah bersama masyarakat tentang program pembangunan dan pemberdayaan di tahun 2022 dengan pendanaan yang bersumber dari Dana Desa.

“Maka dinilai kurang bijak jika harus memangkas atau menghilangkan program yang telah disusun tersebut. Kami harap pemerintah pusat bisa menghormati adanya otonomi tentang desa dan partisipasi pembangunan yang ada di tingkat desa,” tandas Irawan.

Sementara dalam kesempatan itu, Bupati Sleman Kustini menanggapi, bahwa pihaknya akan meneruskan surat tersebut kepada pemerintah pusat. Sebab, peraturan tersebut memang merupakan kewenangan pemerintah pusat.

Kustini berharap dengan adanya penyampaian aspirasi dari komunitas ‘Suryo Ndadari’ dapat memperoleh solusi yang terbaik. “Kita siap menjembatani permintaan para lurah ini ke pemerintah pusat,” ujar orang nomor satu di Pemkab Sleman. (nun/ ted)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here