Thursday, August 18, 2022
spot_img
spot_img
HomeNewsOptimalkan Program JKN, Mulai 1 Maret Jual Beli Tanah Wajib Melampirkan BPJS...

Optimalkan Program JKN, Mulai 1 Maret Jual Beli Tanah Wajib Melampirkan BPJS Kesehatan

BERNASNEWS.COM – Untuk mengoptimalkan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), mulai 1 Maret 2022 setiap transaksi jual beli tanah wajib melampirkan BPJS Kesehatan. Ketentuan ini tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, yang ditindaklanjuti oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui surat Menteri ATR/BPN tertanggal 14 Februari 2022 yang ditujukan kepada seluruh Kepala Kanwil BPN dan Kepala Kantor Pertanahan seluruh Indonesia.

Dalam surat yang ditandatangani Direktur Jenderal (Dirjen) Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Suyus Windayana antara lain menyebutkan bahwa berdasarkan diktum kedua angka 17 Inpres Nomor 1 tahun 2022 menginstruksikan agar Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memastikan pemohon pendaftaran peralihan hak atas tanah karena jual beli merupakan peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Hal ini dibenarkan oleh Staf Khusus dan Juru Bicara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Teuku Taufiqulhadi. Seperti dikutip Bernasnews.com dari sebuah sumber, Teuku Taufiqulhadi mengatakan bahwa ada ketentuan baru terkait jual beli tanah dalam Instruksi presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Menurut Teuku Taufiqulhadi, dalam jual beli tanah ada syarat baru yang berlaku mulai 2022 ini yakni melampirkan BPJS Kesehatan, bisa dari berbagai kelas, baik kelas 1, kelas 2 maupun kelas 3. Ketentun ini mulai berlaku 1 Maret 2022. Dengan demikian, menurut Teuku Taufiqulhadi, ketika membeli tanh harus melampirkan BPJS Kesehatan.

Dikatakan, alasan pemerintah mewajibkan syarat BPJS Kesehatan dalam jual beli tanah adalah dalam rangka optimalisasi BPJS Kesehatan kepada seluruh bangsa Indonesia. Dengan syarat tersebut, negara Indonesia meminta seluruh rakyat untuk diasuransi. “Ini dalam rangka optimalisasi BPJS Kesehtn kepada seluruh bangsa Indonesia,” kata Taufiq.

Menurut Taufiq, selama ini negara-negara berkembang tidak memiliki asuransi, seperti di negara-negara maju. Karena itu, negara ingin melindungi rakyatnya dengan memastikan semua orang mempunyai BPJS Kesehatan. (lip)


spot_img
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments