Home News Okupansi Hotel Turun, BPD PHRI DIY Minta Keringanan Biaya

Okupansi Hotel Turun, BPD PHRI DIY Minta Keringanan Biaya

116
0
Para pengurus BPD PHRI DIY saat menggelar jumpa pers di Hotel Grand Mercure Yogyakarta, Selasa (17/3/2020). Foto : Istimewa

BERNASNEWS.COM – Badan Pengurus Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (BPD PHRI) DIY meminta keringanan biaya dari pemerintah pusat karena okupansi atau tingkat hunian hotel maupun konsumen restoran mengalami penurunan sebagai dampak dari virus Corona.

Ada empat jenis biaya yang minta diringankan yakni relaksasi PPH pasal 21 untuk membantu likuidasi pekerja, relaksasi PPH 25 untuk memberi ruang likuiditas bagi usaha pariwisata, khususnya usaha hotel dan restoran, penangguhan atau cuti dalam melakukan pembayaran kewajiban perbankan serta pembebasan pembayaran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk membantu likuiditas pekerja dan perusahaan.

Hal itu disampaikan Pengurus BPD PHRI DIY dalam jumpa pers di Hotel Grand Mercure Yogyakarta, Selasa (17/3/2020). Permintaan itu dilakukan karena hotel dan restoran mengalami penurunan tingkat hunian/okupansi dan konsumen.

Menurut Ketua BPD PHRI DIY Dedy Pranowo Eryono, pada hari-hari terakhir ini banyak hotel dan restoran di DIY telah menerima banyak pembatalan pemesanan kamar hotel maupun pemesanan restoran. Bahkan hingga Senin (15/3/2020), tercatat ada lebih dari 14.744 pembatalan kamar hotel selama periode Pebruari sampai dengan Maret 2020.

Sementara tingkat hunian kamar hotel rata-rata turun 15,5 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya atau periode yang sama pada tahun lalu. Demikian pula restoran telah menerima pembatalan pemesanan grup dengan total mencapai ribuan orang.

“Bisa dipastikan bahwa kondisi buruk tersebut masih akan berlangsung entah hingga kapan mengingat virus Corona baru mulai mewabah di Indonesia, termasuk DIY,” kata Dedy Pranowo bersama Sekretaris BPD PHRI DIY Herman Tony.

Dikatakan, banyak juga sektor lain terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan pariwisata terutama UMKM seperti kerajinan, kuliner dan lain-lain. Dan telah diketahui umum bahwa pajak hotel dan pajak restoran merupakan penyumbang terbesar atau urutan dua/tiga besar dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Yogyakarta maupun Kabupaten Sleman dan lain-lain.

“Sudah bisa dipastikan bahwa pajak hotel dan pajak restoran akan menurun drastis seiring penurunan tingkat hunian kamar hotel dan tingkat kunjungan konsumen restoran sebagai dampak langsung dari virus korona. Tentunya hal tersebut menjadi masalah bersama bagi dunia usaha dan pemerintah daerah dan perlu dicarikan solusinya,” kata Dedy Pranowo. (lip)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here