Tuesday, May 24, 2022
spot_imgspot_img
spot_img
HomeNewsNikah dengan Adik Presiden, PSH FH UII: Anwar Usman Harus Mundur...

Nikah dengan Adik Presiden, PSH FH UII: Anwar Usman Harus Mundur dari Mahkamah Konstitusi

bernasnews.com – Berita mengenai rencana pernikahan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman dengan Idayati adik Presiden Joko Widodo menuai kontroversi di tengah masyarakat. Sebagian masyarakat menilai pernikahan tersebut merupakan hak setiap warga negara dan tidak berkaitan dengan status atau jabatan dari kedua mempelai. Namun sebagian masyarakat lainnya menilai pernikahan tersebut akan
menjadi pintu gerbang tergerusnya independensi Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketakutan sekaligus penilaian negatif oleh sebagian masyarakat atas potensi tergerusnya independensi MK RI terjadi manakala MK RI mengadili judicial review berbagai perundang-undangan yang diajukan dan/atau didukung oleh Presiden seperti UU IKN dan undang-undang lainnya. Selain itu, gencarnya isu penambahan periode masa jabatan presiden dan penundaan pemilu juga menimbulkan prasangka di kalangan masyarakat.

Alih-alih MK menjadi pengurai benang kusut persoalan-persoalan tersebut, tindakan yang dilakukan Anwar Usman justru menambah deretan kontroversi yang dalam beberapa waktu terakhir menjadi perhatian besar masyarakat seperti judicial review atas UU KPK dan UU Cipta Kerja.

Oleh karenanya, Pusat Studi Hukum (PSH) FH UII menyatakan sikap. Pertama, rencana pernikahan Anwar Usman selaku Ketua MK dengan Idayati selaku adik Presiden RI merupakan suatu tindakan yang sangat berpotensi melanggar kode etik dan perilaku hakim Mahkamah Konstitusi RI Indonesia (Sapta Karsa Hutama) sekaligus berpotensi meruntuhkan marwah MK, khususnya berkaitan dengan singgungan penerapan prinsip independensi, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kepantasan dan kesopanan serta prinsip kecakapan dan kesetaraan.

Kedua, mengingat prinsip ketidakberpihakan dan integritas menghendaki hakim konstitusi tidak hanya harus menjaga tetapi harus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap citra dan wibawa mahkamah baik dalam berperilaku maupun melaksanakan keadilan, maka sudah sepatutnya untuk menjaga marwah MK dan Anwar Usman sebagai seorang pribadi maka yang bersangkutan harus mundur dari jabatannya baik sebagai ketua MK maupun sebagai hakim konstitusi. Hal ini juga berkaitan erat dengan penerapan prinsip kepantasan bahwa seorang hakim konstitusi dilarang untuk memberikan kesempatan orang lain menimbulkan kesan seolah-olah mempunyai kedudukan khusus yang dapat mempengaruhi hakim konstitusi dalam pelaksanaan tugasnya, dalam hal ini Presiden sebagai calon kakak ipar.

Ketiga, PSH FH UII mendorong pembentukan undang-undang untuk merevisi undang-undang tentang mahkamah konstitusi dengan memasukkan kriteria hakim konstitusi yang berkaitan dengan perilaku independen dalam makna yang lebih luas.

Ketua Pusat Studi Hukum (PSH) FH UII Anang Zubaidy dalam siaran pers yang diterima bernasnews.com pada Kamis 24 Maret 2022 malam mengatakan, sebagai entitas akademik PSH FH UII memandang perlu untuk memberikan pandangan terhadap rencana pernikahan Anwar Usman dengan adik Idayati, adik Presiden Jokowi.

Pertama, menjalin kasih dan melakukan perkawinan merupakan tindakan mulia dan hak asasi setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Hak tersebut merupakan bagian atas hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28 B UUD NRI 1945. Namun, di tengah kemuliaan tersebut, mengingat kedudukan Anwar Usman selaku pejabat publik yakni Ketua MK, terdapat kemuliaan lain yang harus didahulukan. Menjadi pejabat publik menimbulkan konsekuensi bahwa hak/kepentingan pribadi seorang pejabat tersebut menjadi “terkurangi” oleh kepentingan publik. Atas dasar itulah, kode etik dibentuk dan harus ditegakkan bagi pejabat publik (tanpa terkecuali bagi seorang hakim MK).Kedua, rencana pernikahan Ketua MK berpotensi melanggar Kode Etik dan Perilaku Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Sapta Karsa Hutama) yakni prinsip independensi, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kepantasan dan kesopanan serta prinsip kecakapan dan kesetaraan.

Ketiga, dalam Sapta Karsa Hutama, khususnya penerapan prinsip kepantaasan dan kesopanan, hakim konsitusi sebagai abdi hukum yang terus menerus menjadi pusat perhatian masyarakat. Hakim konstitusi hrus menerima pembatasan-pembatasan pribadi yang mungkin dianggap membebni dan harus menerima dengan relahti serta betingkah laku sejalan dengan martabat mahkmah. Prinsip inilah yang mendsari bahwa secara etik, Anwar Usman sebagai hakim konstitusi tindakan pribdinya tidak dapat dengan serta merta dipisahkan dengan jabatannya.

Keempat, dalam prinsip kecakapan dan keseksamaan, hakim konstitusi mengutamakan tugas Mahkamah di atas segala kegiatan lainnya dan harus mendedikasikan diri untuk pelaksanaan tugas-tugasnya baik dalamrangka pelaksanaan fungsi dan tanggungjawab mahkamah maupun tugas-tugas lain yang berhubungan dengan hal itu.

Kelima, potensi pelanggaran atas prinsip independensi berkaitan dengan keharusan hakim konstitusi untuk menolak pengaruh dari luar baik itu berupa bujukan, iming-iming, tekanan, ancaman atau campur tangan baik langsung maupun tidak langsung dari siapapun atau dengan alasan apapun sesuai dengan penguasaannya yang seksama atas hukum. Prinsip independensi ini juga mengharuskan hakim konstitusi untuk menjaga independensinya dari pengaruh lembaga-lembaga lain.

Sikap Anwar Usman selaku Ketua MK yang direncanakan akan menikahi adik Presiden RI sangatlah berpotensi memberikan pengaruh dari luar mengingat adanya hubungan kekerabatan yang sangat dekat dengan pimpinan lembaga eksekutif sehingga potensi pelanggaran prinsip independensi bukanlah sekedar kekawatiran semata. (lip)

ƒŠƒ‡ƒ  „‡

‡Žƒ‰‰ƒ ‘†‡ ‹ †ƒ ‡‹Žƒ ƒ‹
ƒŠƒƒŠ ‘•‹•‹ ‡’„Ž‹ †‘‡•‹ƒ
Š

spot_img
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_img

Most Popular

Recent Comments