Home Opini Negaraisasi Pemerintahan Mbaru Gendang (2-Habis)

Negaraisasi Pemerintahan Mbaru Gendang (2-Habis)

350
0
Ben Senang Galus, pemerhati masalah sosial budaya, tinggal di Yogyakarta

BERNASNEWS.COM –Pada tataran rakyat kecil di pelosok desa, demokrasi ternyata bukanlah sebuah ritual atau substansi yang membawa berkah. Demokrasi, yang dalam ruang-ruang kelas dan di kampus-kampus begitu dipuja-puja, ternyata justru malah menimbulkan kerusakan dan malapetaka bagi local genius demokrasi (mbaru gendang) yang ditimbulkan dari efek demokrasi tersebut.

Sebagaimana telah kita ketahui bersama, bahwa ikatan kekerabatan yang ada di Manggarai sangatlah kental dan kuat. Hal ini karena orang Manggarai masih taat kepada pemerintah adat Mbaru Gendang atau Tu’a Gendang sebagai representasi kultural. Karakter masyarakat desa yang masih tradisional dan bercorak gemeinschaft, yang ditandai dengan ikatan gotong-royong yang kuat, saling perhatian dan guyub rukun, lebih mengutamakan kolektivitas serta kebersamaan daripada individualitas.

Berbeda dengan masyarakat kota yang lebih bercorak geiselschaft, dengan kehidupan individualistik, liberal dan formalitas semata. Indikator paling sederhana adalah jika anda tinggal di kota, anda pasti jarang mengenal tetangga yang jaraknya hanya 50 meter dari rumah anda.

Namun jika anda tinggal di desa, jangankan yang berjarak 50 meter, yang lain desa pun penduduk desa saling mengenal dan akan saling menyapa dengan akrab jika bertemu di jalan. Atau bahkan saling berkirim makanan, minuman dan hasil kebun sebagai tanda ikatan kekeluargaan yang sangat erat. Tidak ada hitung-hitungan materialistik untung dan rugi yang timbul jika salah satu warga melakukan budi baik terhadap tetangga atau saudaranya.

Koentjaraningrat, pakar antropologi, mengungkapkan bahwa sifat komunal masyarakat desa tersebut, tercipta karena diantara bentangan luas geografi desa, tersimpan ikatan darah diantara penduduknya. Ya, penduduk di desa-desa sebenarnya masih ada ikatan darah meski terpisah geografis. Pada saat para penduduk awal yang membuka atau membabat hutan untuk mendirikan desa mulai mendirikan dinasti di perdikan desa, biasanya terjadi ikatan perkawinan dan ikatan darah diantara para pendiri atau yang membuka lahan pertama kali di desa tersebut.

Dari segelintir penduduk yang pertama kali menempati daerah itu, lama-kelamaan seiring dengan bertambahnya angka kelahiran yang lebih cepat dari angka kematian, maka bertambah pula komunitas dan ekspansi wilayah orang-orang awal yang menempati desa.  

Itulah sebabnya kanapa orang desa sangat senang memiliki anak banyak, tak lain dan tak bukan untuk mengembangkan jumlah penduduk dan dinastI keluarga. Ikatan komunalitas dan solidaritas yang paling kuat memang yang didasarkan pada ikatan darah, kekeluargaan, primordialitas dan kesukuan. 

Mengoyak Kekerabatan

Namun apa yang terjadi kemudian pada saat pasCa Otonomi Daerah ternyata justru mengoyak tali komunalitas dan kekerabatan mbaru gendang. Demokrasi prosedural atau lebih dikenal dengan demokrasi liberal, yang dipraktekan di Manggarai ternyata mengoyak-oyak ikatan persaudaraan dan kekerabatan yang sangat erat diantara penduduk kampung atau antarkerabat Mbaru Gendang.

 Justru yang terjadi adalah permusuhan dan perpecahan diantara saudara sendiri. Hanya karena perbedaan dalam menentukan sikap dan memilih calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, misalnya, menjadikan sesuatu yang lebih mahal dan berharga menjadi hilang dan putus.

Memang benar, demokrasi sudah dikenal oleh warga Mbaru Gendang sejak ribuan tahun lalu dengan praktik penunjukkan atau penetapan Tu’a Gendang sebagai kepala pemerintahan Mbaru Gendang, namun penunjukkan atau penetapan Tu’a Gendang tersebut bukan demokrasi liberal seperti yang sekarang kita lihat.

Demokrasi yang diwariskan sejak dahulu kala di Mbaru Gendang, selalu dilakukan dengan pemahaman dan (masih dengan)  semangat komunal dan persaudaraan yang erat.

Artinya meski berbeda dalam memilih pemimpin modern seperti saat ini, namun diantara pemimpin yang ditetapkan, masih mempertahankan sikap dan perilaku yang sportif, jujur dan mampu dijadikan tauladan yang baik, ya karena masih adanya ikatan komunal dan kekerabatan yang erat.

 Sehingga meskipun rakyat dan masyarakat yang berbeda dalam menentukan sikap sewaktu penetapan Tu’a Gendang tetap terkondisikan, tanpa merusak ikatan kekeluargaan dan kekerabatan yang sudah terbina erat. Hal tersebut yang kemudian menghilang dan tergerus oleh zaman seiring dengan ketercerabutan masyarakat kampung dari akar-akar peradabannya.

Namun justru kemudian jargon bahwa: “demokrasi membawa perubahan peradaban baru ”justru berubah menjadi “demokrasi memakan anak kandungnya sendiri”. Dan jargon itu terjadi di seluruh Manggarai, bukan hanya di Kampung, yang dengan demokrasi dan keterbukaan malah hancur berantakan dan terpecah belah.

Di banyak kampung, kata dan kalimat ajaib berupa demokrasi dan atau demokratisasi malah menjebak dan membuat banyak pihak terjembab pada sebuah lubang yang tidak terlihat karena tertutup kalimat sakti demokrasi tersebut. Demokrasi ternyata mempunyai lubang yang banyak menganga dan menjebak orang-orang yang tidak hati-hati dalam melangkah.

Seperti itulah yang temukan   selama beberapa tahun paska otonomi daerah di Manggarai yang ikatan keluarga dan persaudaraannya tercerai berai hanya karena masalah demokrasi dan pemilihan kepala daerah langsung yang tidak mampu memberi tauladan yang baik kepada masyarakat yang masih komunal dan tradisional.

Padahal kampong/golo, dalam konteks sosio kultur dan ekosistem di Manggarai  selain sebagai lumbung-lumbung makanan juga sebagai pusat akar-akar sejarah dan penyangga tiang peradaban suatu kampung. Namun ternyata demokrasi dan demokratisasi malah merusak dan mencerai beraikan lumbung dan tiang penyangga peradaban. Sampai di sini, kritik dan otokritik terhadap demokrasi akan terus berjalan untuk mendapatkan anti tesa yang lebih baik dan sempurna      

Seiring dengan terbukanya keran demokrasi pasca Orde Baru yang membebaskan setiap individu dan kelompok untuk mengeluarkan pendapat dan melakukan berbagai macam tindakan, maka menunjukan pula gejala menguatnya politik identitas sebagai ekspresi semangat kekuatan lokal yang mulai marak sejak reformasi dan puncaknya sejak diberlakukannya otonomi daerah, hal ini telah mengentalkan sentimen komunal yang terkotak-kotak.

Karena itu, persaingan dan konflik bukan hanya mungkin terjadi dalam internal komunitas, tapi juga melebar ke arah antar kelompok yang berbeda-beda. Sebab kita menyadari bahwa, komposisi masyarakat Manggarai  yang heterogen,  disertai  karakteristik  geografis, sangat potensial untuk munculnya friksi-friksi komunal. Konflik komunal dapat dipicu oleh ekslusivisme politik, suku,  serta kesenjangan sosial ekonomi, berpotensi sebagai sumber Konflik.  

Melihat kepada hal tersebut di atas, maka dengan terbukanya keran demokrasi, maka juga telah membuka peluang untuk munculnya koflik komunal.  Hampir seluruh konflik komunal di Manggarai yang terjadi justeru disebabkan kesalahan dalam penafsiran demokrasi dan  ditemukan keterkaitan antara kekerasan sosial dan tingkat demokrasi, di mana demokrasi baru memiliki peluang lebih besar bagi terjadinya konflik komunal (sosial) dalam skala yang luas.

Singkat kata, terbukanya keran demokratisasi secara otomatis juga kerap memberi ruang bagi munculnya pertanyaan-pertanyaan fundamental mengenai identitas masyarakat komunal.

Konsep identitas secara umum diartikan sebagai citra yang membedakan suatu individu/kelompok dengan individu/kelompok lainnya yang dibangun oleh individu/kelompok tersebut serta dimodifikasi secara terus menerus melalui interaksi dengan pihak-pihak lain. Jika menguatnya citra identitas dari suatu kelompok, tanpa dibarengi dengan kesadaran untuk menghormati kelompok lain, maka bukan mustahil apabila komunalisme cenderung akan membawa pertentangan antara satu identitas terhadap identitas yang lainnya.

Dilihat dari implikasinya terhadap keberlanjutan pembangunan demokrasi, persoalan komunal sebetulnya merupakan hal serius.  Konflik komunal menjadi penyebab nomor satu kematian demokrasi komunal selama bertahun-tahun terpelihara dalam kehidupan kolektivitas masyarakat Manggarai. Meski tidak mampu mengukur pola distribusi kekuasaan dan kekuatan dari masing-masing pendukung demokrasi tadi, secara empiris berhubungan erat terhadap ketidakstabilan politik pada tingkat lokal. 

Adalah kurang tepat mengalamatkan eskalasi paradoksal demokrasi ini, sebagai akibat dari demokratisasi. Justru sebaliknya eskalasi konflik akan meningkat ketika “demokrasi” ditempuh dengan cara-cara yang tidak demokratis. Demokrasi dalam masyarakat yang heterogen memang tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan maupun kualitas pelayanan publik. Lebih jauh lagi institusi memegang peranan penting dalam meminimaliskan dampak persoalan paradoksal demokrasi. Institusi birokrasi yang korup dan miskin akan makin memperburuk keadaan.

Saat ini dalam era otonomi daerah, birokrasi lokal berperan sentral dalam menjaga kestabilan politik lokal. Sayangnya akhir-akhir ini birokrasi lokal cenderung semakin korup. Padahal birokrasi yang korup lebih mudah “dibeli” dan ini meningkatkan kerentanan aktivitas rente maupun kebijakan yang berpihak pada kepentingan tertentu. Karena itu sudah saatnya birokrasi lokal mengurangi intervensi pada aktivitas yang produktif sembari memberikan hak politik yang lebih bebas kepada pmerintahan Mbaru Gendang. (Ben Senang Galus, Penulis Buku Kuasa Kapitalis dan Matinya Nalar Demokrasi, Tinggal di Yogyakarta)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here