Home Opini Negaraisasi Pemerintahan Mbaru Gendang (1)

Negaraisasi Pemerintahan Mbaru Gendang (1)

89
0
Ben Senang Galus, Penulis Buku Kuasa Kapitalis dan Matinya Nalar Demokrasi, Tinggal di Yogyakarta

BERNASNEWS.COM – Pemerintahan Mbaru Gendang (rumah adat) merupakan susunan masyarakat yang berdasarkan adat dan hukum adat serta mempunyai wilayah tertentu. Mbaru Gendang hidup menurut adat yang berlaku sejak Mbaru Gendang itu mulai dibentuk jauh di waktu yang lampau. Adat menjiwai kehidupan warganya, masyarakat dan pemerintahnya.

Selain itu masyarakatnya juga mempunyai ikatan lahir batin yang kuat, yang sejak awal telah memiliki hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Dilihat dari bentuk pemerintahannya, Mbaru Gendang merupakan komunitas asli atau sering disebut masyarakat adat, yang berfungsi sebagai self governing community, yaitu sebuah komunitas sosio-kultural yang bisa mengatur diri sendiri. Mereka memiliki lembaga sendiri, perangkat hukum dan acuan yang jelas dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, serta tidak memiliki ketergantungan terhadap pihak luar, karena memang mereka bisa melakukan segala sesuatunya sendiri.

Selain itu pemerintahan Mbaru Gendang juga memiliki ruang lingkup kewenangan, meliputi kewenangan regulasi, membagi tanah adat, kewenangan pemerintahan/pelaksanaan, kewenangan peradilan dan kewenangan kepolisian. Sehingga sistem pemerintahan Mbaru Gendang ini dapat dipahami sebagai, pertama, Mbaru Gendang/Bèo atau Golo adalah masyarakat hukum, berfungsi sebagai kesatuan wilayah pemerintahan terdepan di tingkat lokal.

Kedua, Mbaru Gendang/Bèo atau Golo berhak mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hukum adat;  Ketiga, susunan pemerintahan Mbaru Gendang/Bèo atau Golo ditentukan oleh hukum adat walaupun tidak tertulis.

Keempat, pemerintah Mbaru Gendang/Bèo atau Golo didampingi Dewan Mbaru Gendang/Bèo atau Golo yang disebut Tu’a Panga/Uku membuat peraturan dalam rangka kewenangan menurut hukum adat; Dan kelima, pemerintah Mbaru Gendang/ Bèo atau Golo dapat menetapkan sanksi atas warga atau masyarakat yang melanggar peraturan Mbaru Gendang/ Bèo atau Golo.

Dapat dipahami bahwa tugas dan kewenangan Mbaru Gendang/ Bèo atau Golo meliputi kewenangan peradilan, kewenangan kepolisian, hak ulayat, serta sumber penghasilan Mbaru Gendang/ Bèo atau Golo.

Sistem pemerintahan Mbaru Gendang/Bèo atau Golo dinilai sebagai sistem pemerintahan yang mendukung kearifan lokal. Tu’a Gendang/Tu’a Golo, Caun Natas, Compang, Wae Teku agu Uma Duat Pe’ang, sembèng sangget ase kae, Titong one riwok, pangga sangget da’at. Tu’a Gendang/Tu’a Golo memegang kekuasaan atas kampung, pantas/compang atau altar persembahan untuk leluhur, melindungi mata air sebagai ciptaan Tuhan, melindungi hutan dan menjamin kesejahteraan penduduk dengan membagi tanah seadil-adilnya.


Paradoks Demokrasi

Di era reformasi di mana tema pemerintah desa dalam kerangka otonomi daerah mampu menyedot perhatian publik, ternyata juga tidak cukup memberikan angin segar bagi pemerintahan Mbaru Gendang di Manggarai, tentang kehadirannya dalam pentas episode kesejarahan.

Upaya kesejarahan pemerintah Mbaru Gendang pada dasarnya adalah mengupas perjalanan interaksinya dalam pertarungan kekuasaan dan kelompok dominan yang berakibat pada upaya pelenyapan atau pemaksaan untuk mengenakan identitas baru, yakni negaraisasi pemerintahan Mbaru Gendang.

Perubahan politik pasca Orde Baru tidak serta merta berjalan mulus. Salah satunya adalah apa yang disebut negaraisasi pemerintah mbaru gendang atau meminjam Antony Giddens sebagai paradoks demokrasi. Menurutnya, paradoks demokrasi adalah demokrasi menyebar ke seluruh dunia, namun di negara-negara yang demokrasinya telah matang, yang seharusnya ditiru oleh mereka di belahan dunia yang lain, muncul kekecewaan yang meluas terhadap proses demokratisasi.

 Negaraisasi Pemerintahan Mbaru Gendang juga dapat kita jumpai dalam bentuk lain. Bagi kepala daerah yang dipilih secara langsung dan demokratis misalnya, ternyata tidak serta merta mendapat simpati yang penuh Pemerintah adat Mbaru Gendang. Bahkan konflik politik yang terjadi pada saat pilkada dibawa serta setelah pilkada.

Inilah yang akhirnya yang tidak jarang menimbulkan konflik komunal di tengah masyarakat bahkan antarkerabat dalam satu Pemerintah Adat Mbaru Gendang. Struktur sosial Mbaru Gendang dalam waktu singkat hilang dan dihilangkan oleh beldoser demokrasi modern. Dalam pengamatan penulis, jenis konflik baik realistis maupun nonrealistis semakin menguat: konflik yang terjadi di dalam kampung, antara klan dalam satu Mbaru Gendang atau antara Mbaru Gendang dalam bentuk perkelahian, saling menghina dan kekerasan domestik lainnya. Siapa yang bertanggungjawab?

Dua elemen kuat yang seringkali bergabung dalam konflik seperti ini. Pertama adalah identitas: mobilisasi orang dalam bentuk-bentuk identitas komunal yang berdasarkan suku, kultur, bahasa dan seterusnya. Yang kedua adalah distribusi: cara untuk membagi sumberdaya ekonomi, sosial dan politik dalam sebuah masyarakat. Ketika distribusi yang dianggap tidak adil dilihat bertepatan dengan perbedaan identitas (di mana misalnya suatu kelompok suku kekurangan sumberdaya tertentu yang didapat kelompok lain), kita menemukan potensi konflik.

Bagaimana pun konflik yang terjadi jelas tidak menguntungkan bagi perkembangan demokrasi di Pemerintahan Adat Mbaru Gendang. Jika ada konflik pastilah timbul ketidakaturan politik dan sosial. Oleh karena itu mudah kita memahami bahwa demi kepentingan bersama dalam negara demokrasi maka potensi konflik harus dicegah sedini mungkin.

Namun demikian ada harapan yang memberikan optimisme yakni, trend umum yang terjadi adalah semakin diterimanya sistim demokrasi oleh Pemerintahan Adat Mbaru Gendang. Hal ini ditunjukkan oleh semakin luasnya partisipasi demokrasi rakyat dalam pemilihan kepala daerah.

Semakin luasnya demokratisasi yang tiba-tiba ini, memberikan fokus baru mengenai institusi manakah yang paling mungkin mempertahankan pemerintahan demokratis yang stabil dan diakui dalam masyarakat yang terpecah belah pasca konflik pilkada misalnya.

Ada pengakuan yang makin luas bahwa perencanaan institusi Mbaru Gendang merupakan faktor kunci yang mempengaruhi konsolidasi, stabilitas dan keberlangsungan demokrasi di aras lokal. Pemahaman yang baik mengenai institusi Mbaru Gendang juga memberikan kemungkinan bahwa kita bisa merencanakan institusi Mbaru Gendang sedemikian rupa hingga tujuan yang diinginkan, kerjasama dan kompromi dapat tercapai.

Lebih jauh lagi, berdasarkan pengalaman pada masyarakat-masyarakat yang terpecah-belah hingga kini menunjukkan gejala kuat bahwa prosedur demokratik, memiliki sikap keterbukaan dan fleksibilitas yang diperlukan untuk mengelola konflik mendalam yang berdasar identitas (suku, kultur), memiliki peluang sangat besar untuk menghasilkan perdamaian yang berkesinambungan.

Pada masyarakat yang terpecah belah atas garis identitas, misalnya institusi Mbaru Gendang yang melindungi hak-hak individual dan kelompok kerabatnya, menyerahkan kekuasaan dan memberikan tawar-menawar politik, hanya mungkin tampak dalam kerangka demokrasi deliberatif.

Justru karena itu, barrier (pembatas) Mbaru Gendang menuju masyarakat demokratis yang tertib adalah bagaimana mengelola konflik sehingga tidak menimbulkan sebuah realitas yang paradoksal dengan demokrasi itu sendiri. Kita harus menyadari bahwa memang konflik adalah keniscayaan. Konflik adalah aspek intrinsik dan tidak mungkin dihindarkan dalam perubahan sosial. Konflik adalah ekspresi heterogenitas kepentingan, nilai dan keyakinan yang muncul akibat formasi baru yang ditimbulkan oleh perubahan sosial.

Ketika sebuah tatanan sosial baru terbentuk sementara tatanan yang lama masih eksis maka akan terjadi benturan baik pada domain struktural maupun kultural. Masalahnya adalah bagaimana cara kita dalam menangani konflik tersebut agar ia tidak menimbulkan sebuah destruksi sosial yang hebat. Penanganan pasca konflik juga masih dirasakan realisasinya belum optimal. 

Sejatinya ada dua strategi yang harus dimatangkan terhadap pencegahan konflik di antara Mbaru Gendang dengan pemerintah daerah. Pertama adalah strategi kultural dan kedua struktural. Strategi kultural akan efektif dalam jangka panjang.

Hal ini karena yang menjadi fokusnya adalah relasi budaya yang benar-benar matang dan subtantif memerlukan waktu yang panjang. Tetapi jika kita melihat efektivitas pencegahan konflik dalam jangka pendek maka sesungguhnya strategi struktural merupakan pencegahan yang paling efektif, karena kekerasan acapkali disulut oleh ketidakadilan yang disebabkan oleh ketimpangan demokrasi.

Struktur demokrasi Mbaru Gendang yang begitu kuat sengaja diganti dengan struktur demokrasi modern yang tidak berakar pada struktur sosial masyarakat mbaru gendang. Inilah yang dinamakan negaraisasi pemerintah mbaru gendang.

Karena itu pencegahan konflik yang luas harus menghindari kegagalan demokrasi, ketidakjujuran politik, masyarakat yang terbelah, dan kerusakan sistem nilai budaya. Bila kita melihat sebab-sebab konflik antara institusi Mbaru Gendang dengan pemerintah daerah memang tidak terlepas dari faktor-faktor tersebut. Dan biasanya ekskalasinya semakin luas bila ditiupkan sentimen kesukuan dan aliran politik.

Begitulah kondisi Manggarai yang terjadi saat ini , banyak tawaran yang bergulir demi mewujudkan strategi peredam konflik. Maka saatnyalah demokrasi deliberatif (deliberative democratie mbaru gendang) dipraktikkan secara holistik bukan sekadar sebagai seremonial sehingga yang dipahami hanya demokrasi sebagai sebuah teori sehingga menimbulkan problem hermeneutik terhadap pemaknaan.

Dengan kata lain demokrasi janganlah dipahami untuk mengatasnamakan eksistensi yang menyebabkan timbulnya kehancuran demokrasi lokal, demokrasi doktrinal dan demokrasi kontekstual. Marilah kita fahami dari keseluruhan atas pluralitas dan hegemonik konstruksi transformasi demokrasi mbaru gendang sebagai langkah mencapai tujuan dan menciptakan prinsip humanitas demokrasi, demokrasi yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan menjaga keharmonisan hubungan manusia dengan alam ciptaan tuhan. (Ben Senang Galus, Penulis Buku Kuasa Kapitalis dan Matinya Nalar Demokrasi, Tinggal di Yogyakarta)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here