Home News Naik Hingga 400 Persen, PBB Kota Mencekik Leher Rakyat

Naik Hingga 400 Persen, PBB Kota Mencekik Leher Rakyat

3005
0
Anggota Komisi B DPRD Kota Yogyakarta dari Fraksi PDI Perjuangan yang juga Sekretaris Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) DIY Antonius Fokki Ardiyanto S.IP saat menyampaikan penjelasan pada kegiatan reses, Jumat (14/2/2020). Foto : Istimewa

BERNASNEWS.COM – Masyarakat Kota Yogyakarta mengeluhkan kenaikan Pajak Bumi Bangunan (PBB) yang mencekik leher hingga mencapai 400 persen. Informasi kenaikan PBB yang fantastis itu terungkap dalam acara reses penjaringan aspirasi yang dilakukan Anggota Komisi B DPRD Kota Yogyakarta dari Fraksi PDI Perjuangan yang juga Sekretaris Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) DIY Antonius Fokki Ardiyanto S.IP di Balai Gendeng, Gondokusuman, Jumat (14/2/2020).

Mendapat informasi langsung dari masyarakat tersebut, sebagai anggota DPRD Kota Yogyakarta yang mempunyai fungsi representatif, Fokki-sapaan Antonius Fokku Ardiyanto- langsung melakukan konfirmasi ke Asisten Daerah bidang Perekonomian Pemkota Yogyakarta Kadri.

Dari hasil informasi itu, Fokki mengaku Kadri membenarkan adanya kenaikan PBB berdasarkan Peraturan Walikota (Perwal). Dalam Perwali itu disebutkan bahwa kenarikan PBB dilakukan karena melalui BPKAD tahun 2020, Pemkot menaikkan kelas nilai tanah dan bangunan, yang berakibat pada kenaikkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) PBB. Kenaikkan tersebut didasarkan pada kenaikan riil harga tanah (pada umunya NJOP lebih rendah dibangding nilai pasar ketika terjadi transaksi) dan untuk mendekatkan pendapatan dari BPHTB.

Antonius Fokki Ardiyanto S.IP, Anggota Komisi B DPRD Kota Yogykarta, saat melakukan kunjungan kerja untuk mengisi masa reses di Balai Kampung Pengok Kidul, Senin (2/12/2019). Foto : Istimewa

“Di samping melalui reses tersebut, kami juga mendapatkan keluhan melalui WA berkaitan dengan persoalan tersebut dari warga Sultan Agung. Dari informasi itu terungkap bahwa harga jual tanah di Sultan Agung tahun 2019 sebesar Rp 3.745.000 per meter dan tahun 2020 naik menjadi Rp 17.245.000 per meter sehingga kenaikan PBB sampai 400 persen,” kata Fokki.

Berkaitan dengan persoalan ini maka Fokki menilai walikota sangat tidak memahami suasana kebatinan dan ekonomi rakyat dimana rakyat sedang meningkatkan pendapatan untuk sejahtera, sementara di sisi lain walikota melalui kebijakan kenaikan PBB mencekik leher rakyat. “Apalagi kebijakan kenaikan PBB tersebut belum ada sosialisasi dan tidak pernah dikomunikasikan dengan DPRD,” kata Fokki.

Untuk itu, Fokki meminta Walikota untuk mencabut kebijakan kenaikan yang sangat tidak masuk akal yang mencapai Rp 400 persen. “Kalau ini tidak dicabut maka sama saja dengan penjajah VOC,” kata Fokki.

Fokki juga meminta Ketua DPRD Kota Yogyakarta untuk memanggil Walikota Kota Yogyakarta dalam rapat konsultasi untuk dapat dimintai penjelasan dan klarifikasi atas persoalan tersebut. (lip)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here