Home News MY Esti Wijayati: Sistem Khilafah Bertentangan dengan Konstitusi Negara

MY Esti Wijayati: Sistem Khilafah Bertentangan dengan Konstitusi Negara

142
0
Anggota Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati. Foto : Istimewa

BERNASNEWS.COM – Anggota DPR RI Komisi X dari Fraksi PDI Perjuangan MY Esti Wijayati mengatakan, sistem pemerintahan Indonesia yang sudah disepakati bersama oleh seluruh komponen bangsa sejak kemerdekaan adalah demokrasi yang memberikan ruang berbagai kelompok masyarakat tanpa adanya diskriminasi. Terlebih dasar dan ideologi negara Pancasila yang menjadi konsensus nasional, tidak mendasarkan pada agama maupun keyakinan satu golongan saja.

Karena itu, wacana pemerintahan khilafah sungguh menciderai konsensus bersama sejak kemerdekaan hingga saat ini dan kapan pun. “Indonesia yng dibangun di atas kebinekaan bukanlah milik satu golongan saja. Karena itu, tidak ada ruang bagi kelompok-kelompok yang memaksakan ideologinya, termasuk para pengusung khilafah, kepada kelompok yang lain,” kata MY Esti Wijayati dalam rilis yang dikirim kepada Bernasnews.com, Senin (30/8/2021).

MY Esti Wijayati saat tampil dalam Webinar “Penguatan Pendidikan Karakter Kebangsaan dan Moderasi Beragama di Masa Pandemi Covid-19”, Sabtu (7/8/2021). Foto : Istimewa

Hal itu disampaikan Anggota DPR RI dari Dapil DIY menanggapi sebuah video yang viral dan beredar luas di grup-grup whatsapp yang mengampanyekan sistem khilafah. Dalam video berdurasi 5 menit 34 detik itu, sejumlah anak muda mempertanyakan apa masalahnya jika khilafah tegak di Indonesia.

Menurut MY Esti Wijayati, halusinasi tentang khilafah hanya membuat teror bagi kelompok yang beraneka ragam di negeri ini dan tidak produktif sama sekali. “Menurut hemat saya bagi mereka yang mempunyai keinginan dan berusaha mewujudkannya di Indonesia, sebaiknya diberi tempat untuk mendapatkan pemahaman yang memadai tentang “BELA NEGARA” dan wawasan kebangsaan,” kata MY Esti Wijayati.

Selain itu, menurut MY Esti Wijayati, upaya untuk mewujudkan sistem khilafah jelas bertentangan dengan konstitusi negara, sehingga kalau sengaja terus dikampanyekan, maka hukum adalah jawabannya. (lip)


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here