Home News Minim SDM, Jogja Smart Province Belum Optimal

Minim SDM, Jogja Smart Province Belum Optimal

595
0
Sri Khaerawati Nur (tengah), Mahasiswa Prodi Teknik Informatika, Program Magister FTI UII saat memaparkan hasil penelitiannya kepada wartawan di Kampus Program Pascasarjana (PPs) FTI UII, Jumat (30/8/2019). Foto : Philipus Jehamun/ Bernasnews.com

BERNASNEWS.COM – Hingga saat ini Jogja Smart Province (JSP) belum terwujud dengan optimal karena minimnya sumber daya manusia (SDM) secara kualitas maupun kuantitas untuk mengimput dan memanfaatkan big data, minimnya kemampuan analitik dan infrastruktur yang belum maksimal. Karena itu, agar JSP benar-benar bisa terwujud secara optimal maka perlu disiapkan SDM yang memadai, infrastruktur, kemampuan analitik dan tata kelola yang baik.

“Selama ini pengumpulan data masih dilakukan secara manual dan hanya disimpan di dinas masing-masing. Hal ini berpengaruh terhadap pelayanan kepada masyarakat karena belum menggunakan big data secara maksimal. Akibatnya, konsep Jogja Smart Province belum bisa terwujud secara optimal,” kata Sri Khaerawati Nur, Mahasiswa Prodi Teknik Informatika, Program Magister FTI UII kepada wartawan di Kampus Program Pascasarjana (PPs) FTI UII, Jumat (30/8/2019).

Khaerawati yang didampingi Dhomas Hatta Fudholi ST MEng PhD, Dosen Prodi Teknik Informatika dan Izzati Muhimmah ST MSc PhD, Ketua Prodi Teknik Informatika Program Magister FTI UII mengatakan, dari hasil penelitian diketahui bahwa saat ini Pemda DIY belum memiliki infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memadai untuk menghimpun dan menggunakan big data dalam rangka untuk mewujudkan JSP. Akibatnya, Pemda DIY masih menggunakan banyak tenaga outsourching (kontrak) untuk menangani big data.

Sri Khaerawati Nur (tengah) saat memaparkan materi hasil penelitiannya kepada wartawan, Jumat (30/8/2019). Foto : Philipus Jehamun/ Bernasnews.com

Padahal, menurut Era-sapaan akrab Khaerawati Nur, beberapa kota lain di Indonesia seperti Jakarta, Bandung dan Surabaya sudah menjadi smart city dengan menggunakan big data secara maksimal. Hal ini membuat pelayanan kepada masyarakak semakin mudah, murah dan cepat.

Dikatakan, beberapa tahun terakhir Indonesia mulai mengadopsi konsep smart city untuk mengelola sebuah provinsi dengan konsep smart province. Dan DIY menjadi salah satu provinsi yang tengah mengadopsi konsep tersebut meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi, seperti kepadatan arus lalu-lintas, mencegah/ mengatasi kemacetan dan sebagainya.

“Konsep smart province di DIY dikenal dengan Jogja Smart Province (JSP). Pemanfaatan big data dan peningkatan kapasitas teknologi merupakan hal yang penting dalam mewujudkan konsep smart province. Pemerintah dengan manajemen dan dukungan pengelolaan yang smart akan dapat mencapai tujuan peningkatan pelayanan yang diinginkan,” kata Era.

Menurut Era yang lulus dengan cumlaude dan diwisuda pada Sabtu (31/8/2019), berbagai tantangan muncul seiring dengan jumlah data yang semakin tinggi. Selain itu, aliran data dan konektivitas yang semakin cepat, sebaran dan bentuk informasi yang beragam serta keabsahan informasi yang beredar.

Karena itu, menurut Era, dibutuhkan evaluasi secara bertahap untuk mengetahui sejauhmana kondisi masyarakat, dukungan dan langkah ataupun program pemerintahan dalam mengadopsi konsep smart province. Pengukuran dilakukan dari dua sisi, yakni kesiapan penggunaan big data dengan menggunakan The Data Warehousing Institute (TDWI) Big Data Maturity Model Guide dan kesiapan pemerintah dalam mengadopsi konsep JSP dengan menggunakan Smart City Readiness Framework. “Kedua pengukuran ini digabungkan untuk mendapatkan tingkatan kesiapan big data untuk smart province,” kata Era.

Dan hasilnya, pengukuran kesiapan teknologi pada JSP mendapatkan hasil bahwa pemerintah telah melakukan proses implementasi dukungan teknologi dengan 63 persen masuk ke dalam kategori Sebagian (partial), 6 persen implementasi masuk kategori Di Atas 50 persen (over 50 persen), 3 persen target telah diimplementasikan dengan Lengkap (complete) dan sisa 28 persen target implementasi belum dilakukan/ Tidak Ada (none).

“Target implementasi tersebut lebih banyak dilakukan pada dimensi Smart Governance. Artinya, dimensi tersebut menggambarkan fokus utama pemerintah DIY dalam melakukan pengembangan dan perbaikan tata kelola dari sisi teknologi,” kata Era.

Sementara Izzati Muhimmah mengatakan bahwa FTI UII akan mendampingi Pemda DIY dalam mewujudkan JSP. “Sudah ada pembicaraan di tingkat Dekanat dengan Pemda DIY dan sudah ditandatangani memorandum of understanding (MoU)-nya,” kata Izzati. (lip)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here