Home News Merespons Tantangan Global dengan Kerjasama Internasional

Merespons Tantangan Global dengan Kerjasama Internasional

314
0
Kegiatan Forum Debriefing Kepala Perwakilan Republik Indonesia yang digelar Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Psikologi dan Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia (FPSB UII) bersama Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia secara virtual, hari Jumat 9 April 2021. Foto : Humas UII

BERNASNEWS.COM – Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Psikologi dan Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia (FPSB UII) bersama Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia menggelar kegiatan Forum Debriefing Kepala Perwakilan Republik Indonesia secara virtual, hari Jumat 9 April 2021. Acara ini dibuka oleh Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Kementrian Luar Negeri Dr Siswo Pramono.

Kegiatan ini dilakukan mengingat Indonesia memiliki peran strategis dalam Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) yang merupakan organisasi multilateral terbesar di dunia. Kerjasama Indonesia dengan berbagai negara dibentuk guna membantu perkembangan nasional. Selain itu, semakin banyaknya tantangan global yang terjadi di dunia juga membutuhkan kerjasama internasional.

Menurut Siswo Pramono, forum debriefing adalah wadah bagi Kementerian Luar Negeri dalam menyampaikan pertanggungjawaban publik bagi kepala perwakilan yang telah menyelesaikan masa baktinya di luar negeri. Sehingga publik bisa memperoleh informasi langsung mengenai pelaksanaan visi dan misi pemerintah Indonesia di wilayah akreditasi dalam melaksanakan hubungan bilateral ataupun multilateral.

Dalam acara itu, pidato kunci disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia HE Mahendra Siregar. Menurut Mahendra Siregar, dalam 10 tahun terakhir hubungan dinamika tatanan dunia semakin dinamis dan penuh tantangan, terlebih dalam 14 bulan terakhir pandemi Covid-19 menjadikan sentimen nasionalisme semakin jelas. Sentimen nasionalisme di beberapa negara semakin marak, termasuk dalam kondisi pengadaan dan distribusi vaksin di tingkat nasional, menjadikan suatu istilah baru yaitu vaccine nationalism.

Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia HE Mahendra Siregar Foto : Humas UII

Kebijakan politik bebas aktif bilateral Indonesia juga semakin menguat, tanpa harus memihak pada kekuatan besar. “Politik bebas aktif Indonesia terbukti tetap relevan bahkan terlihat semakin efektif dan sangat kontekstual, merespon kondisi dan dinamika yang ada,” kata Mahendra Siregar dalam forum tersebut.

Sementara Rektor UII Prof Fathul Wahid dalam sambutan tertulis yang dibacakan Wakil Rektor Bidang Pengembangan Akademik dan Riset UII Dr Drs Imam Djati Widodo M.Eng Sc mengatakan, upaya Indonesia dalam menyuarakan kepentingan dan arah politik berbasis pada nilai-nilai luhur Pancasila dan UUD 1945.

Kehadiran Indonesia dalam dunia internasional merupakan sesuatu yang mutlak dan perlu dijaga semangat serta keberlanjutannya. UII menilai bahwa perguruan tinggi memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan berbagai kajian keilmuan terkait politik luar negeri Indonesia sebagai kontribusi aktif bagi perkembangan negara.

“Perguruan tinggi juga merupakan salah satu tonggak penting dalam menciptakan wawasan generasi muda yang tidak hanya memiliki jiwa nasionalisme dan semangat luhur Pancasila, namun juga memiliki wawasan global yang akan membawa generasi muda semakin adaptif dan berkontribusi aktif tidak hanya level nasional, namun juga sebagai bagian masyarakat global,” kata Rektor UII.

Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Kementrian Luar Negeri Dr Siswo Pramono. Foto : Humas UII

Sedangkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dan Duta Besar Indonesia untuk Jepang merangkap Federasi Mikronesia periode 2017-2019 HE Ir Arifin Tasrif mengemukakan bahwa Jepang merupakan salah satu negara yang tengah menghadapi ageing population. Diperkirakan jumlah penduduk Jepang akan terus menurun hingga 50 tahun ke depan. Sejak 2018, Jepang mulai membuka program Specified Skilled Workers (SSW) dari sejumlah negara, salah satunya Indonesia.

Indonesia dan Jepang secara resmi membuka hubungan diplomatik pada 20 Januari 1958. Pada tahun 2018, Indonesia-Jepang merayakan 60 tahun hubungan bilateral kedua negara. Sejak tahun 2006, Indonesia-Jepang telah menandatangani kesepakatan Strategic Partnership for Peaceful and Prosperous Future. “Japang adalah mitra dagang dari investasi utama Indonesia serta turut memberikan kontribusi pada pembangunan nasional melalui kerangkan Official Development Assistance (ODA) serta hibah,” kata Arifin Tasrif.

Dikatakan, Pemerintah Jepang memperkirakan pekerja asing yang didatangkan sekitar 345.000 pekerja dalam masa 5 tahun. Dari jumlah itu, sebanyak 50.000-60.000 berada di 14 sektor pekerjaan, yaitu pertanian, perikanan, produksi makanan dan minuman, restoran, keperawatan, cleaning bangunan, pengolahan bahan mentah, manufaktur mesin industri, industri elektronik, kontruksi, perkapalan, perawatan kendaraan bermotor, penerbangan dan perhotelan.

Duta Besar LBBP/ Wakil Tetap RI untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (periode 2016-2021) HE Dr Dian Triansyah Djani SE MA manyebutkan meningkatnya polarisasi negara besar dan makin asertifnya negara middle power membuat semakin banyak tantangan global yang perlu kerja sama internasional. Menguatnya peran non-state actors dan penggunaan media sosial membuatn menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi multilateral.

Indonesia merupakan negara yang telah menyampaikan sebanyak dua kali Voluntary National Review mengenai implementasi SDGs. Selain itu, Indonesia juga memprakarasi Resolusi 74/198 mengenai International Year on Creative Economy. Indonesia juga aktif dalam pembahasan isu-isu pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, pemukiman, ICT dan statistik dan mempromosikan Islamic Finance sebagai salah satu inovasi pendanaan SDGs.

“Indonesia juga memprakarsai Resolusi 75/17 mengenai seafarers dan global supply chain pada masa pandemic Covid-19 dan aktif dalam F0F mengenai Financial Inclusion and SDGs Financing,” kata Dian Triansyah Djani dalam rilis yang dikirim kepada Bernasnews.com. (lip)

Yth. Ibu Bapak/rekan jurnalis yang berbahagia, semoga kita semua senantiasa dikaruniai kesehatan dan lindungan Tuhan YME, Allah SWT.

Bersama ini ijinkan kami menyampaikan press release penyelenggaraan Forum Debriefing Perwakilan Republik Indonesia yang diselenggarakan oleh Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri RI bekerjasama dengan Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia, pada Jumat siang, 9 Maret 2021.

Atas perhatian dan kerjasama Ibu Bapak/rekan jurnalis dihaturkan terimakasih.

Wassalamualaikum wr wb



LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here