Home Opini Menyoal Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Menyoal Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah

526
0
Drs M Roni Indarto MSi CRA, Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN

BERNASNEWS.COM – Keberadaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sangat penting karena ketangguhannya sudah dirasakan ketika Indonesia dilanda krisis moneter dan berlanjut dengan krisis ekonomi yang diawali tahun 1998.

Pada saat itu perbankan nasional dan para pelaku usaha besar banyak yang gulung tikar, karena terpuruknya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, terutama Dolar Amaerika, yang salah satunya disebabkan oleh ketergatungan Indonesia kepada pinjaman luar negeri. Salah satu penyelamat ekonomi Indonesia adalah usaha mikro, kecil dan menengah.

Usaha yang menghidupi sebagian besar rakyat Indonesia ini tetap tangguh dalam  menghadapi krisis ekonomi. Hal ini disebabkan karena UMKM tidak banyak bergantung pada pinjaman luar negeri dan bahkan justru sebagian dari mereka menikmati adanya dampak dari krisis ekonomi terutama yang berorientasi pada pasar luar negeri atau ekspor.

Dalam rangka membangun UMKM yang tangguh dan memiliki daya saing tinggi di masa depan, tentunya tetap harus waspada terhadap tantangan yang sedang dan akan terjadi di masa depan. Tantangan atau kecenderungan yang paling besar yang dihadapi adalah globalisasi yang saat ini pun geliat dan dampaknya sudah terasa, desentralisasi atau otonomisasi serta dalam rangka menghadapi terjadinya krisis pangan, krisis energi dan kemungkinan dampak resesi dunia yang bisa mempengaruhi perekonomian nasional.

Pada sisi lain, harus disadari akan posisi dan kondisi UMKM yang membutuhkan berbagai dukungan dalam pengembangannya. Dengan UMKM yang tangguh dan berkembang, maka martabat bangsa dapat dijaga dan bahkan bisa ditingkatkan lebih terhormat. Tentunya Indonesia harus menjadi negara yang maju baik secara ekonomi, teknologi dan sosial, tidak boleh ketinggalan dari negara-negara lain di dunia.

Tantangan terbesar dalam dunia bisnis saat ini adalah borderless, dimana semua negara di dunia, baik tingkat Asia Tenggara, Asia bahkan dunia sudah memunculkan beberapa perjanjian tentang perdagangan, dengani munculnya beberapa pakta-pakta.

Borderless tak ubahnya seperti air mengalir seperti air bah yang sulit dibendung. Seperti perumpamaan air, arus barang dan jasa yang terjadi dalam era globalisasi ini terasa sulit untuk dibendung untuk masuk ke dalam sebuah pasar baik lokal maupun internasional. Barang atau jasa yang memiliki kualitas tinggi dan harga kompetitif, pasti akan menjadi daya tarik bagi  pembeli untuk memperolehnya.

Demikian pula aliran investasi, bila ada tempat untuk berinvestasi yang dirasa bisa memberikan  keuntungan, jaminan hukum yang pasti, memiliki prospek yang bagus dan menarik, maka aliran investasi dari berbagai sumber atau negara akan mengalir ke tempat investasi tersebut.

Deskripsi di atas merupakan gambaran bahwa pada era globalisasi ini, bisnis apa pun, baik barang maupun jasa, pasti akan menghadapi persaingan yang sangat kompetitif. Bisnis apa pun yang siap dan mampu bersaing baik pada pasar lokal maupun pasar global pasti akan dapat bersaing dan eksis, bahkan bisa menguasai pasar tersebut.

Kondisi ini juga dialami produk-produk UMKM. Karena itu kebijakan dan strategi pengembangan UMKM dalam menghadapi masa kini dan masa depan adalah bagaimana meningkatkan daya saing UMKM.

Dan dalam rangka meningkatkan daya saing pada pasar lokal bahkan global, UMKM memiliki beberapa keterbatasan kemampuan, antara lain keterbatasan dalam mengakses sumberdaya permodalan, teknologi, informasi dan pasar.

Dalam hal permodalan, produk jasa lembaga keuangan hampir seluruhnya masih berupa kredit modal kerja, sedangkan kredit investasi masih sangat terbatas. Hal ini menyulitkan UMKM untuk meningkatkan kapasitas usaha atau pun mengembangkan produk-produk yang mampu bersaing di pasar.

Selain itu persyaratan untuk memperoleh dana yang dibutuhkan belum tentu mudah untuk dipenuhi, seperti kolateral atau jaminan yang dimiliki oleh UMKM. Paradigma dalam dunia perbankan, ada anggapan bahwa UMKM merupakan kegiatan yang memiliki risiko tinggi.

Selain itu, ada kendala bagi UMKM dalam hal  penguasaan teknologi, manajemen, informasi dan pasar yang belum memadai, bahkan relatif memerlukan dana yang besar untuk dikelola secara mandiri oleh UMKM.

Kondisi ini diperburuk dengan keterbatasan jumlah lembaga atau penyedia jasa di bidang itu dan ketidakmerataan Lembaga tersebut ke seluruh daerah. Peran masyarakat dan dunia usaha dalam pelayanan kepada UMKM juga belum berkembang, karena pelayanan kepada UMKM masih dipandang kurang menguntungkan.

Pengembangan UMKM dalam rangka memiliki daya saing yang tinggi tentunya tidak terlepas dari kebijakan dan strategi yang dilakukan, tidak hanya oleh pemerintah akan tetapi juga oleh perusahaan-perusahaan besar bahkan sudah selevel dengan perusahaan multi nasional.

Tentunya arah kebijakan pemerintah dalam pengembangan UMKM melalui beberapa aturan dan program fasilitasi. Peraturan pemerintah baik pusat maupun daerah mestinya memberikan ruang yang lebih besar bagi UMKM untuk berkembang, memberikan fasilitasi kesederhanaan birokrasi administrasi bagi UMKM, kepastian dan jaminan hukum yang jelas dan pasti bagi pelaku UMKM, memperluas akses kepada sumber permodalan khususnya perbankan, mengembangkan UMKM untuk makin berperan sebagai penyedia barang dan jasa pada pasar domestik yang semakin berdaya saing dengan produk impor, juga UMKM bisa berperan dalam hal penyedia barang atau jasa bagi pemerintah.

Sedangkan untuk pengembangan UMKM yang dilakukan oleh perusahaan besar bisa berupa program kemitraan. Tentunya program kemitraan yang ideal harus dilandasai dengan adanya keterkaitan usaha, sehingga bisa menguntungkan kedua belah pihak. Melalui pola kemitraan ini, diharapkan bisa terjadi alih teknologi dan manajemen dari perusahaan besar kepada yang lebih kecil.

Di samping itu, dengan pola kemitraan ini  bisa mendorong peningkatan daya saing UMKM. Dengan pola kemitraan ini juga bisa memberikan kepastian pasokan produk bagi perusahaan besar, sedangkan bagi UMKM memiliki kepastian bahwa produknya pasti bisa terdistribusi, tentunya kemitraan ini diatur dalam sebuah kesepakatan bersama dalam bentuk kontrak.

Dalam kontrak tersebut juga disebutkan standar kualitas yang harus dipenuhi oleh UMKM untuk bisa memasok barang ke perusahaan yang menjadi mitranya. Selain dengan pola kemitraan karena adanya keterkaitan usaha, pengembangan UMKM bisa juga melalui program kepedulian perusahaan besar terhadap UMKM.

Pola kepedulian ini sebetulnya sudah ada dalam program-program yang dimiliki perusahaan besar yang disebut dengan tanggungjawab sosial perusahaan atau yang lebih dikenal dengan Corporate Social Responsibility (CSR). Program CSR ini juga bisa menanggulangi dampak sosial akibat adanya kecemburuan sosial antara “si kaya dengan si miskin”.

Program-program CSR ini dapat berupa Community Development, program pengembangan komunitas UMKM yang sejenis, dapat berupa pemberian dana bagi komunitas tersebut, peningkatan komuintas UMKM sejenis melalui pelatihan dan pengembangan manajemen, teknologi maupun administrasi keuangan.

Selain itu program CSR dapat dilakukan dengan bantuan promosi produk, perusahaan besar bisa menyediakan sebuah ruang di perusahaan tersebut untuk UMKM melakukan promosi produknya. Atau bahkan perusahaan besar bisa mengeluarkan dana untuk menyewa sebuah Gedung atau ruang pamer untuk UMKM. Selain itu perusahaan besar juga bisa menyisihkan ruang di website perusahaan untuk menginformasikan tentang produk produk UMKM yang dibinanya.

Namun demikian tidak kalah penting dalam peningkatan daya saing UMKM adalah adanya mediator dalam peningkatan hubungan antara UMKM dengan pemerintah dan UMKM dengan perusahaan besar.

Kenapa harus ada mediator, karena kebanyakan UMKM memiliki kesulitan dalam menjalin hubungan dengan pemerintah maupun perusahaan besar. Kesulitan ini ada beberapa sebab, karena UMKM kekurangan informasi, tidak memiliki keberanian untuk mengajukan diri sebagai mitra bagi perusahaan besar atau pemerintah, merasa pengelolaan usaha yang kurang baik dan sebagainya.

Mediator di sini dapat berupa perguruan tinggi atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Fungsi mediator bisa sebagai pendorong atau motivator UMKM untuk berani mengajukan diri bermitra kepada perusahaan besar, sebagai pemberi informasi adanya program-program yang dimiliki oleh perusahaan besar, sebagai pemberi informasi bagi perusahaan besar mengenai UMKM.

Man mediator juga sebagai kepanjangan tangan dari perusahaan besar atau pemerintah untuk mendampingi UMKM dalam meningkatkan daya saing. (Drs M Roni Indarto MSi CRA, Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN)



LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here