Home Opini Menyoal Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Menyoal Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

139
0
Syahfuad Nur Rahmat, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta

BERNASNEWS.COM – Keputusan pemerintah menaikkan kembali iuran kepesertaan BPJS Kesehatan di tengah pandemi Covid-19 menjadi sorotan publik. Keputusan ini dnilai tidak hanya akan mengangkangi hukum dan kepentingan rakyat, tapi juga dinilai tidak transparan.

Kenaikan iuran pun tidak tanggung-tanggung, hampir 100 persen. Bila dirinci, iuran peserta mandiri kelas I naik 87,5 persen dari Rp 80 ribu menjadi Rp 150 ribu, kelas II naik 96,07 persen dari Rp 51 ribu menjadi Rp 100 ribu dan kelas III naik 37,25 persen dari Rp 25.500 menjadi Rp 35 ribu.

Kenaikan itu tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Keputusan yang diambil tak lama setelah Mahkamah Agung (MA) menyatakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100 persen yang diberlakukan pemerintah per Januari lalu tak memiliki kekuatan hukum. Setelah itu, pemerintah bahkan pernah mengungkapkan bahwa akan menghormati putusan Mahkamah Agung (MA).

Tanpa disadari, penghormatan atas putusan Mahkamah Agung (MA) itu hanya dilakukan selama beberapa bulan. Melalui Perpres Nomor 64 tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan Nasional, pemerintah memutuskan untuk kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan secara bertahap mulai Juli 2020 mendatang. Memang, tidak sebesar seperti sebelumnya. Namun, jumlah kenaikannya tetap mendekati 100 persen.

Pada dasarnya, pemerintah memiliki hak untuk menyesuaikan iuran BPJS Kesehatan setiap dua tahun sekali. Hal ini tercantum dalam Pasal 38 Ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2020. Dalam pasal itu disebutkan bahwa penentuan jumlah iuran ditentukan dengan melihat standar praktik aktuaria jaminan sosial yang lazim dan berlaku umum.

Selain itu, pemerintah juga harus memperhatikan inflasi, biaya kebutuhan jaminan kesehatan dan kemampuan membayar iuran. Hanya saja, keputusan ini lagi-lagi mendapatkan kritik dari banyak pihak. Pasalnya, pemerintah mengeluarkan kebijakan ini saat ekonomi masyarakat tertekan akibat pandemi virus Corona. Terlihat jelas dengan dinaikkan kembali iuran kepesertaan BPJS Kesehatan membuktikan pemerintah lebih mengutamakan kekuasaan daripada mengedepankan kepentingan rakyat dan pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor: 7 P/HUM/2020.

Pemerintah telah membebani masyarakat dan mengabaikan putusan Mahkamah Agung (MA) terkait dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Seyogyanya pemerintah mengedepankan isi pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor: 7 P/HUM/2020 untuk kesejahteraan rakyat. Dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa terjadinya defisit anggaran BPJS karena kesalahan dan kecurangan (fraud) dalam pengelolaan BPJS tidak boleh dibebankan kepada rakyat.

Putusan MA soal pembatalan kenaikan iuran BPJS telah terang benderang mengamanatkan agar pemerintah tidak boleh memberikan beban kepada rakyat. Pemerintah seharusnya mempertimbangkan juga kemampuan rakyat.

Tidak bisa dipungkiri dengan melihat kondisi keuangan negara yang saat ini mengalami defisit luar biasa karena penanganan pandemi corona virus deases atau  Covid-19. Akan tetapi tidak semestinya juga negara yang berkewajiban memberi jaminan kesehatan kepada rakyat, justru getol menaikan iuran BPJS di saat kondisi rakyat sedang terpuruk. Jika keuangan negara saja sudah tidak mampu mengakomodir, apalagi kemampuan keuangan masyarakat yang saat ini tengah dikepung oleh derasnya arus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa pemerintah yang selama ini notabene menjunjung tinggi perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik, justru melanggar apa yang diupayakan selama ini. Kebijakan yang seolah dibahas dan dikeluarkan mendadak itu secara nyata menunjukkan pemerintah tidak melangsungkan pemerintahan yang transparan.

Dalam Undang-Undang No 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyenggara Jaminan Sosial dinyatakan bahwa penyelenggaraan sistem jaminan sosial harus berdasarkan asas kemanusiaan, kemanfaatan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Oleh karenanya sesuai dengan putusan Mahkamah Agung (MA) Pemerintah dalam menjalankan jaminan sosial harus betul-betul berlandaskan asas-asas tersebut. Transparansi harus dilakukan sejak sebelum kebijakan dikeluarkan, lalu kemudian disosialisasikan, dijelaskan, agar masyarakat tidak kaget dan tidak kebingungan, dalam arti rakyat percaya dan mau menjalankan atau mendukung kebijakan tersebut.

Dikhawatirkan pengambilan kebijakan seperti ini hanya akan membuat pemerintah kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Dampaknya justru akan membuat pemerintah kewalahan karena kebijakan yang dikeluarkan akan terus ditentang masyarakat dan tidak bisa berjalan dengan baik. Kepastian hukum pun akan sulit ditemukan di negara ini (Indonesia), jika pemerintah semaunya dalam mengeluarkan kebijakan. Lebih dari itu, pemerintah juga akan sulit menjalankan kebijakan karena tidak ada partisipasi dari masyarakat.

Pemaksaan kehendak negara terhadap rakyat akan berdampak pada public distrust karena tidak ada kejelasan, berubah-ubah dan merasa tidak didengar. Hal ini memungkinkan adanya ‘penunggang’ bebas masuk untuk memanfaatkan demi kepentingan politik.

Kenaikan iuran BPJS Kesehatan sejatinya tidak tepat dilakukan sekarang. Pasalnya ekonomi rakyat tengah tertekan dampak pandemi Corona Virus Disesase 2019 (Covid-19). Ibarat kado pahit pemerintah untuk rakyat menjelang lebaran.

Bak pepatah “sudah jatuh tertimpa tangga”. Untuk itu, pemerintah perlu mempertimbangkan kembali keputusannya. Kalau pun mendesak diubah, setidaknya berikan alternatif lain bagi rakyat dan tentunya sosialisasi yang gencar agar rakyat mengerti.

Oleh karena itu, hemat saya, pemerintah perlu membatalkan kenaikan iuran kepesertaan BPJS Kesehatan tersebut, karena melihat keadaan ekononomi rakyat yang sangat terpuruk. Apabila kenaikan tetap diperlukan, maka lakukanlah dengan skala bertahap sehingga tidak memberi beban tambahan yang cukup berat bagi rakyat di tengah pandemi covid-19. Berilah ruang dan waktu bagi rakyat untuk menyesuaikan pengeluarannya dan harus tepat sasaran. (Syahfuad Nur Rahmat, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here