Home Opini Menyibak Akar Masalah Korupsi

Menyibak Akar Masalah Korupsi

556
0
Saiful Huda Ems, Lawyer dan Kepala Departemen Komunikasi dan Informatika DPP Partai Demokrat Pimpinan Dr Moeldoko

BERNASNEWS.COM – Jika ditelusuri lebih jauh akar masalah korupsi di Indonesia, maka dapat disimpulkan ada 4 masalah. Yakni, kKarena sistem, watak personal/individu, persepsi masyarakat yang salah mengenai penghormatan terhadap status sosial dan karena miskin atau lapar.

I. Korupsi karena Sistem

Ada hal menarik yang disampaikan oleh salah seorang senior saya yang hidup puluhan tahun di Berlin, Jerman yang nyaris tidak pernah alpa mengikuti perkembangan politik, penegakan hukum dan berbagai peristiwa sosial di Tanah Air-nya (Indonesia).

Menurut dia, UU Administrasi Pemerintahan di Indonesia kurang mendapatkan perhatian, padahal sesungguhnya UU itu cukup ampuh untuk mencegah terjadinya korupsi di Indonesia.

Di Jerman ada yang namanya Verwaltungverfahrengesetz atau Undang-Undang Prosedur Administrasi Negara. UU ini mengatur putusan yang dijatuhkan oleh instansi negara, termasuk di antaranya mengatur putusan urusan suatu tender, juga putusan kenapa tender dari perusahaan lain ditolak sedang perusahaan yang lain diterima.

Bagi perusahaan yang ditolak, bisa meminta kepada instansi negara yang bersangkutan untuk membuka segenap akta, kenapa tender yang satunya diterima sedangkan tender yang lainnya ditolak. Jadi dengan UU ini sejatinya sangat ampuh untuk melawan praktek-praktek korupsi.

Oleh karena itu, sahabat senior saya yang pernah 23 tahun bekerja di Landesverwaltung Negara Bagian Brandenburg (atau semacam Administrasi Negara Jerman) itu selalu menggunakan UU tersebut untuk menjatuhkan suatu putusan.

Menurutnya, jika suatu proposal perusahaan yang ingin mengikuti suatu tender ditolak, maka perusahaan tersebut dapat meminta pada instansi untuk memperlihatkan berkas-berkas perusahaan yang menang atau diterima permintaan tendernya, mengenai apa alasan instansi tersebut menjatuhkan putusan sesuai dengan Verwaltungsverfahrengesetz atau UU Prosedur Administrasi Negara.

Jika permintaan perusahaan tersebut ditolak dengan alasan rahasia perusahaan tersebut tidak bisa dibuka karena takut strategi persaingan terbongkar, maka perusahaan yang ditolak tersebut bisa menggugat ke PTUN. Proyek itu didanai oleh negara sehingga masyarakat berhak tahu penggunaan dana yang menyangkut proyek tersebut.

Bagi saya korupsi karena sistem itu juga bisa terjadi karena selama ini institusi yang berwenang dalam menindak pelaku korupsi, yakni KPK dengan perangkat hakim Tipikor-nya, sepertinya juga tidak terlalu bernyali atau setidaknya tidak terlalu bersungguh-sungguh untuk menerapkan vonis hukuman mati bagi pelaku korupsi.

Padahal dalam UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 2 ayat (2) sudah sangat nyata disebutkan, dalam keadaan tertentu hukuman mati layak dijatuhkan pada pelaku korupsi.

II. Korupsi karena Watak Personal/Individu

Watak perilaku korup itu memang sepertinya sudah ada dari dulu dan menggerogoti kepribadian apik bangsa ini. Bahkan hal itu sudah ada semenjak bangsa ini memproklamirkan dirinya sebagai Bangsa Indonesia.

Kita bisa melihat hal itu dari berbagai sejarah perjalanan bangsa ini dimana sejak zaman kerajaan dulu banyak terjadi peperangan antar kerajaan atau antar sesama calon pewaris tahta kerajaan yang dimotivasi oleh keinginan memperkaya diri, karena ingin memperluas kekuasaan kerajaan atau juga karena dimotivasi oleh perebutan wanita.

Nah, keinginan untuk memperkaya diri itulah yang kemudian menimbulkan perilaku-perilaku korup, seperti merebut harta atau barang yang dimiliki oleh orang lain (rakyatnya), atau menenggelamkan hak-haknya. Dan watak seperti itu terus berlanjut hingga di era Indonesia modern ini, dimana dari pemerintahan ke pemerintahan selalu saja terjadi praktik korupsi yang dilakukan oleh sebagian pejabatnya.

Inilah yang kemudian tumbuh menjadi watak sebagian personal atau individu masyarakat kita. Kalau tidak korupsi maka tak bakal bisa menjadi tokoh politik dan lain-lain.

Begitulah kira-kira persepsi yang tertanam di benak manusia-manusia Indonesia yang bermasalah atau mengalami kelainan mental. Kita bisa mengambil contoh, seperti salah seorang anggota DPR Fadli Zon yang menganggap korupsi itu sebagai sesuatu yang wajar karena itu merupakan oli pembangunan.

III. Korupsi karena Persepsi Masyarakat

Sudah menjadi rahasia umum, bahwa di negara ini pejabat yang kaya raya jauh lebih dihormati daripada orang biasa atau pejabat yang miskin. Celakanya tidak semua pejabat yang kaya raya mendapatkan kekayaan itu dengan cara-cara yang benar.

Tidak sedikit pejabat menjadi kaya raya karena korupsi, dan mereka tahu benar korupsi adalah sebuah lompatan besar untuk menjadi konglomerat mendadak dan dihormati banyak orang.

Ada adagium mafioso yang nampaknya melekat di banyak pikiran koruptor: “Mencuri sedikit akan menjadikanmu maling. Mencuri banyak akan menjadikanmu kaya raya dan dihormati orang.”

Itulah mengapa koruptor kalau korupsi tidak pernah tanggung-tanggung. Baginya kalau bisa korupsi Rp 17 miliar atau bahkan ratusan triliun rupiah kenapa harus korupsi ecek-ecek ratusan juta rupiah? Oleh karena pemikiran sinting seperti inilah, maka orang atau sebagian pejabat banyak yang berlomba-lomba untuk korupsi, hingga mereka bisa menjadi konglomerat, menteri, ketua Parpol, ketua lembaga tinggi negara dan dihormati masyarakatnya.

IV. Korupsi karena Miskin/Lapar

Ada sabda Nabi yang sangat populer, yakni: “Kazdal fakru ayyakuna kufron !”. Jika diterjemahkan secara bebas, maka artinya bahwa kemiskinan itu dapat mendorong seseorang untuk menjadi kafir.

Memang ada Sabda Nabi lainnya yang menyatakan bahwa Nabi itu khawatir jika ummatnya diuji dengan kekayaan, sebab akan menjadikannya lupa diri, dan cenderung mendorongnya untuk menjadi kafir atau kufur nikmat.

Namun sabda Nabi yang menjelaskan tentang kemiskinan yang akan mendorong seseorang menjadi kafir itu juga perlu diperhatikan. Dan nampaknya karena sebab kemiskinan dan kelaparan inilah seseorang juga berpotensi untuk berbuat korupsi.

Mau cari uang halal dianggapnya susah, sedangkan di depan matanya ada banyak uang yang bisa langsung dibawanya pergi jika ia mau tanda tangan yang melanggar peraturan atau perundang-undangan. Ya tanda tanganlah, dan bergegas pergi membawa uang hasil korupsi itu. Maka jadilah ia koruptor dan berurusan dengan hukum.

Kesimpulannya, korupsi ternyata banyak akar sebab musababnya.Namun bagaimana pun penegak hukum harus arif dan bijaksana untuk menindaknya. Yang rakus dan tamak juga karena memang sudah menjadi karakternya, hukumlah dengan berat hingga membuatnya jera bila perlu hingga membuatnya mati. Sedangkan yang miskin dan lapar lalu korupsi ecek-ecek ya hukum seperlunya saja yang penting kejahatannya jangan sampai diulangi lagi.

Memang kadang kita harus garang dan ganas melawan penjahat kambuhan, namun kita juga harus lebih arif dan bijaksana menghadapi penjahat kecil yang terpaksa berbuat kejahatan karena miskin dan kelaparan.

Mata keadilan hukum memang tertutup untuk melihat siapa pun yang ada di hadapannya, namun ia harus tetap memiliki mata hati untuk mengasihi siapapun yang semestinya harus dikasihi hingga ia berubah menjadi manusia baik lagi. (Saiful Huda Ems, Advokat dan Penulis, Ketua Umum HARIMAU PERUBAHAN)

Catatan : Tulisan ini disampaikan dalam acara Diskusi Terbuka via Google Meet pada 9 Desember 2020 yang diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi se-Dunia oleh Masterpeace Pancasila NKRI.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here