Home Opini Menumbuhkan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah

Menumbuhkan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah

506
0
Syahfuad Nur Rahmat, MahasiswaUniversitas Janabadra

BERNASNEWS.COM – Secara teoritis, partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah memiliki fungsi yang sangat penting karena sebagai jembatan bagi masyarakat dalam mengekspresikan kebutuhan dan kepentingan hak atas masyarakat. Partisipasi atau peran serta masyarakat yang dimaksud adalah kemauan masyarakat untuk melihat, mengkritisi serta ikut terlibat dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan.

Secara umum bentuk partisipasi masyarakat dapat dibedakan menjadi beberapa poin indikator, yaitu a) keterlibatan masyarakat pada tahap pembuatan keputusan, b) keterlibatan masyarakat pada tahap implementasi, c) keterlibatan langsung masyarakat pada tahap evaluasi setelah pelaksanaan, d) partisipasi untuk memperoleh manfaat suatu kegiatan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dalam Pasal 28C ayat (2) telah mengamanatkan bahwa, keterlibatan masyarakat dalam setiap pembangunan merupakan hak asasi warga negara yang telah dijamin oleh konstitusi. Adapun tujuan dari pembangunan dalam tata kelola pemerintahan adalah untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Menjadi suatu keniscayaan bahwa, dalam pelaksanaan pembangunan tat kala  tanpa keterlibatan masyarakat maka akan menjadi suatu ancaman bagi pemenuhan kebutuhan dan keinginan masyarakat.

Setiap proses penyelenggaraan pembangunan, partisipasi akan menjadi sangat penting bagi masyarakat sebagai bentuk pengawasan dalam sistem pemerintahan yang demokkrtatis. Wujud nyata dari keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi materi pokok dalam pengaturan sebagaimana juga diatur dalam UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Fungsi penting yang termaktub dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya sebatas mengekspresikan pemenuhan kebutuhan agar lebih responsif namun juga merupakan bentuk kepedulian dan dukungan untuk keberhasilan pembangunan di daerah.

Penjelasan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat diatur dalam Pasal 354 yang mengamanatkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat dengan beberapa cara:

Pertama, keterbukaan informasi yang dapat dilakukan melalui sistem informasi, media cetak/elektronik, papan pengumuman, ataupun permintaan secara langsung kepada pemerintah daerah terkait. Kedua, mendorong peran aktif kelompok dan organisasi masyarakat; ketiga, pelembagaan dan mekanisme pengambilan keputusan yang memungkinkan kelompok dan organisasi kemasyarakatan dapat terlibat secara efektif; keempat, pengambilan keputusan dengan melibatkan masyarakat dan kelima, kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan inovasi daerah.

Sejalan dengan hal itu, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 juga diatur bahwa partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui konsultasi publik, penyampaian aspirasi, rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi hingga seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.

Hal lain juga menjadi cakupan penting untuk dipahami terkait partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah  yaitu partisipasi dalam hal penyusunan Peraturan Daerah dan kebijakan daerah perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemonitoran dan pengevaluasian, pembangunan daerah, pengelolaan aset dan/atau sumber daya alam daerah, dan penyelenggaraan pelayanan publik serta akses masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan penguatan kapasitas kelompok masyarakat agar dapat berpartisipasi secara efektif dan efisien.

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, masyarakat berhak memberikan masukan baik secara lisan maupun tertulis dalam penyusunan peraturan dan kebijakan daerah (Pasal 2 PP Nomor 45 Tahun 2017). Adapun masukan tersebut dapat diberikan melalui rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi dan/atau seminar, lokakarya dan/diskusi juga termatub dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah. Pada proses pembentukan peraturan daerah (perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan dan pengundangan), aspirasi masyarakat kemudian ditampung mulai dari tahap perencanaan dalam penyusunan.

Kenyataan demikian dilakukan sebagai upaya meningkatkan kualitas pengambilan kebijakan, sebab masyarakatlah sebagai subjek yang terpengaruh akibat kebijakan tersebut. Dengan begitu diharapkan pihak eksekutif maupun legislatif dapat menangkap pandangan dan kebutuhan dari masyarakat yang kemudian dimuat dalam suatu peraturan daerah.

Ada beberapa indikator lain juga yang tidak kala pentingnya terkait partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, antara lain partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan asset dan sumber daya alam daerah serta partisipasi dalam penyelenggaraan publik.

Dalam prosesnya terdiri dari 4 bagian, yaitu bagian perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemonitoran, dan pengevaluasian. Dari ke 4 variabel tersebut PP Nomor 45 tahun 2017 secara tegas mengamanatkan agar supaya pemerintah daerah mampu mendorong partisipasi masyarakat. Hal itu karena menjadi sangat penting untuk dilakukan sehingga dalam perjalanan kedepannya bisa terwujud pembangunan yang efektif, dalam arti pembangunan yang diselenggarakan dengan ide, sumber daya, tujuan serta kegiatan bersama.

Ada berbagai macam ragam variable bentuk partisipasi masyarakat pada setiap proses pembangunan daerah. Pada proses perencanaan pembangunan masyarakat dapat berpartisipasi dalam bentuk penyampaian aspirasi konsultasi publik, diskusi dan musyawarah pada tahapan penyusunan rancangan awal maupun pada musrenbang. Dalam tahap proses penganggaran, penyampaian aspirasi juga dapat dilakukan dengan konsultasi publik diskusi, dan muyawarah untuk mengawasi kesesuaian antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan kebijakan Umum Anggaran/Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS).

Pada tahapan berikutnya adalah tahap pelaksanaan, masyarakat dapat melibatkan diri sebagai mitra dalam bentuk pemberian hibah kepada pemerintah daerah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa. Kemudian tahapan yang terakhir adalah pada pengawasan dan evaluasi, bahwa masyarakat dapat memastikan kesesuaian antara jenis kegiatan, volume dan kualitas pekerjaan, waktu pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan, dan/atau spesifikasi dan mutu hasil pekerjaan dengan rancana pembangunan daerah yang telah ditetapkan pada PP Nomor 45 tahun 2027 Pasal 14 ayat (1)

Pada konteks partisipasi dalam pengelolaan aset daerah dan sumber daya alam daerah sangat diperlukan sebagai aktor yang independen dalam hal pengawasan untuk menjaga aset daerah dan sumber daya alam daerah agar dikelola dengan berhati-hati seperti seharusnya. Alhasil pengawasan tersebut sebagai bentuk transparansi dalam pengelolaan oleh aktor-aktor yang terlibat dan terdampak secara langsung sehingga oleh masyarakat setempat dapat memberdayakan seluruh aset seluruh sumber daya manusia yang dimiliki oleh daerah.

Pengaruh dari partisipasi masyarakat sangat diharapkan dalam pengelolaan aset dan sumber daya alam ke depannya mampu meminimalisir hal-hal substansial yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peruntukannya dapat sepenuhnya berorientasi pada masyarakat.

Kenyataan demikian mengharuskan bagi pemerintah daerah agar terus mendorong upaya menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan aset dan sumber daya alam daerah yang meliputi penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan/atau pemeliharaannya sesuai dengan ketentuan pasal 15 ayat (1) PP Nomor 45 tahun 2017.

Pada tataran penggunaan dan pengamanan dilaksanakan dalam bentuk pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam mengelola dan penataan barang milik daerah, sedangkan partisipasi dalam pemanfaatan, dapat dilakukan dalam bentuk sewa, kerja sama pemanfaatan, kerja sama penyediaan infrastruktur sehingga berdampak positif bagi masyarakat. Terakhir pada bentuk pemeliharaan dapat dilaksanakan dengan kerja sama pemeliharaan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pada akhirnya, seiring perkembangan zaman dengan adanya tuntutan adanya pelayanan prima, maka dalam variabel partisipasi dalam bentuk penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan tentang pelayanan publik yang diatur dalam UU Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Tanpa pengecualian telah diatur juga didalamnya tentang peranan masyarakat dalam mengawasi dan mengawal pelayanan yang diberikan pemerintah (Pasal 39 UU Nomor 45 tahun 2009).

Oleh karena itu, pada prinsipnya masyarakat membutuhkan informasi publik yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Keterbukaan informasi menjadi gerbang bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif agar disisi lain menjadi kewajiban pertama yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Tak lupa pula bahwa untuk meningkatkan kesadaran sebagai pendorong kiranya dibuat program sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait secara sistematis dan bekesinambungan.

Pada UU No 23 tahun 2014 telah mengatur secara eksplisit mengenai sesuatu yang berkaitan dengan pemerintahan daerah, juga secara rinci diatur dalam PP Nomor 45 tahun 2017 serta peraturan lain yang terkait yang termasuk di dalamnya mengenai partisipasi masyarakat. Demi menyukseskan maka wajib bagi pemerintah daerah terus mendorong partisipasi masyarakat dalam hal penyelenggaraan pemerintahan daerah agar dapat mencapai kebutuhan dan keinginan masyarakat di daerah. (Syahfuad Nur Rahmat, Mahasiswa FH Universitas Janabadra)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here