Home Ekonomi Menkeu Sri Mulyani: UU HPP Berpihak pada Masyarakat Berpendapatan Rendah

Menkeu Sri Mulyani: UU HPP Berpihak pada Masyarakat Berpendapatan Rendah

97
0
Menkeu Sri Mulyani (kiri atas) dalam Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan secara virtual di DPR RI Jakarta, Kamis 7 Oktober 2021. Foto: [email protected]

BERNASNEWS.COM – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawti mengatakan bahwa Rancangan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) yang sudah disetujui DPR RI untuk disahkan menjadi UU HPP dalam Rapat Paripurna DPR RI, Kamis 7 Oktober 2021, jelas menunjukkan perhatian dan keberpihakan kepada masyarakat yang berpendapatan rendah.

Melalui RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) yang telah disetujui untuk disahkan jadi UU ini, basis pajak dapat makin diperluas, namun dengan tetap menjaga keadilan dan kesetaraan bagi masyarakat.

Salah satunya adalah perubahan aturan mengenai UU PPh Orang Pribadi. Pada RUU HPP memberikan perhatian khusus bagi masyarakat yang pendapatannya rendah, sekaligus menciptakan bracket baru agar masyarakat yang memiliki pendapatan lebih tinggi akan membayar pajak yang lebih tinggi juga.

“Tidak hanya itu, bagi Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM dengan penghasilan bruto sampai dengan Rp 500 juta/ tahun tidak akan dikenai pajak. Sebelumnya, tidak ada batas bawah terhadap pengenaan tarif final 0,5 persen bagi pelaku UMKM,” kata Menkeu Sri Mulyani Indrawati dikutip Bernasnews.com di akun Instgram @smindrawati yang diunggah pada Jumat, 8 Oktober 2021.

https://www.instagram.com/smindrawati/


Sehari sebelumnya atau pada Kamis, 7 Oktober 2021, pemerintah bersama dengan DPR RI telah menyepakati Rancangan Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) untuk disahkan menjadi UU HPP.

“Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran DPR RI yang telah bekerja keras bersama pemerintah dalam membahas secara detail, konstruktif dan penuh perhatian terhadap kepentingan masyarakat,” tulis Menkeu di akun yang sama yang diunggah pada Kamis, 7 Oktober 2021.

Menurut Menkeu Sri Mulyani, inilah rangkaian panjang reformasi perpajakan yang telah dilakukan secara berkelanjutan dan merupakan bagian tak terpisah dari agenda reformasi struktural (sektor riil), reformasi Fiskal, reformasi sistem keuangan serta reformasi tata kelola negara.

Dikatakan, di tengah pandemi dan tantangan masa depan yang harus terus diantisipasi, sistem perpajakan harus semakin diperkuat melalui reformasi perpajakan yang kuat, terutama untuk melindungi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah dan pelaku UMKM.

RUU HPP merupakan tonggak sejarah baru bagi sistem perpajakan yang akan membawa Indonesia mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia karena negara yang maju adalah negara yang didukung dengan sistem perpajakan yang adil, sehat, efektif dan akuntabel. (lip)


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here