Home Ekonomi Menkeu Sri Mulyani Apresiasi Kinerja Kanwil DJPB Jakarta

Menkeu Sri Mulyani Apresiasi Kinerja Kanwil DJPB Jakarta

87
0
Menkeu Sri Mulyani Indrwati. Foto: [email protected]

BERNASNEWS.COM – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengapresiasi kinerja Kanwil DJPB dan KPPN VII Jakarta yang sangat baik. Kanwil DJPB Jakarta dan KPPN VII Jakarta yang mengelola pembayaran APBN sebesar Rp 2.166 triliun atau 77,8 persen dari belanja APBN 2021.

Menurut Menkeu Sri Mulyani, seluruh jajaran Ditjen Perbendaharaan Negara bekerja luar biasa tahun ini, meski mereka juga menghadapi resiko ancaman maut dari Covid-19. “Mereka tidak pernah menyerah dan terus melayani dengan prima dan penuh dedikasi melayani seluruh Kementerian/Lembaga agar mampu memulihkan ekonomi dan melindungi rakyat dengan APBN,” kata Menkeu Sri Mulyani yang dikutip Bernasnews.com di akun Instagramnya @smindrawati.

Pada Senin 27 Desember 2021, Menkeu Sri Mulyani mengunjungi Kanwil DJPB Jakarta dan KPPN VII Jakarta yang mengelola pembayaran APBN sebesar Rp2.166 triliun atau 77,8 persen dari belanja APBN 2021.

Menkeu Sri Mulyani mengatakan bahwa hHingga hari-hari terakhir sebelum tutup buku akhir tahun 2021 ini, mereka menangani penyelesaian saluran bansos Kemensos dan pembayaran klaim pasien Covid-19 dan insentif nakes dari Kemenkes serta pembayaran bantuan upah pekerja oleh Kemenaker.

Total belanja untuk rakyat yang ditangani KPPN Jakarta VII mencapai Rp 331,4 triliun. Sementara pada bulan Desember ini, rata-rata Surat Perintah Membayar (SPM) yang diproses KPPN lingkup DKI Jakarta mencapai 6.900 dokumen per hari, jauh meningkat dibandingkan hari-hari biasa yang sekitar 3.700 SPM per hari.

“Denyut ekonomi, perlindungan rakyat dan kesehatan bergantung pada APBN yang dikelola Kanwil DJPB Jakarta. Saya pun berpesan belanja negara harus tetap dijalankan dengan berkualitas, harus tepat dan harus akuntabel, jangan sampai hanya asal belanja dan asal mengeluarkan uang. Terus semangat, selalu jaga komitmen, profesionalisme, dan integritas yang baik,” kata Menkeu Sri Mulyani.

Pada bagian lain, Menkeu Sri Mulyani mengatakan bahwa sejak ditetapkannya sistem desentralisasi, Kementerian Keuangan diberi amanah untuk menyelenggarakan tugas perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Melalui APBN yang ditransfer ke daerah, diharapkan keadilan sosial dapat terwujud bagi seluruh rakyat Indonesia, dimana pun ia berada, tanpa kecuali.

Tahun ini ada dua UU baru yang disahkan terkait DJPK, yaitu UU Otonomi Khusus Papua dan UU HKPD. Dua UU ini menjadi lembaran baru bagi Indonesia untuk merevitalisasi dan melaksanakan semangat otonomi daerah dengan lebih baik lagi.
Tema HUT DJPK tahun ini, yaitu Transformatif, Adaptif, Kolaboratif menuju DJPK Baru.

“Saya berharap seluruh jajaran DJPK, terutama para generasi milenial dapat terus berinovasi dan terus memacu kreativitas untuk meningkatkan ataupun mengefektifkan dana yang ditransfer ke daerah agar pemanfaatannya dapat lebih optimal dan tidak dikorupsi,” kata Menkeu Sri Mulyani. (lip)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here