Home News Menguatnya Feodalisme Berpotensi Menyebabkan Kemiskinan Rakyat

Menguatnya Feodalisme Berpotensi Menyebabkan Kemiskinan Rakyat

500
0
Ketua Keluarga Besar Marhaenisme (KBM) Kota Yogyakarta yang juga Ketua ISRI Kota Yogyakarta Antonius Fokki Ardiyanto S.IP (kanan) menerima potongan tumpeng dari Guru Besar UNY Prof Dr Wuryadi pada acara tumpengan memperihati HUT ke-20 Keluarga Besar Marhaenis (KBM) di Sekretariat KBM DIY Jalan Nitipuran Yogyakarta, Minggu (5/1/2020). Foto : Istimewa

BERNASNEWS.COM – Ketua Keluarga Besar Marhaenisme (KBM) Kota Yogyakarta yang juga Ketua ISRI Kota Yogyakarta Antonius Fokki Ardiyanto S.IP menyampaikan hipotesis bahwa menguatnya feodalisme di DIY dengan bungkus UU 13/2012 tentang Keistimewaan DIY bila tidak dilakukan pengawalan oleh seluruh rakyat DIY akan berpotensi menyebabkan pemiskinan rakyat marhaen.

Karena itu, KBM sebagai kekuatan rakyat yang berlandaskan ideologi Marhaenisme harus berani membedah implementasi UUK DIY dalam konteks kesejahteraan rakyat dan terpenuhinya hak-hak rakyat, termasuk di bidang pertanahan.

Hal itu disampaikan Fokki-sapaan Antonius Fokki Ardiyanto-dalam sarasehan memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-20 Keluarga Besar Marhaenis (KBM) di Sekretariat KBM DIY Jalan Nitipuran Yogyakarta, 5 Januari 2020. Dalam sarasehan yang juga dihadiri Guru Besar UNY Prof Dr Wuryadi itu, tampil sebagai narasumber adalah Ir Gunung Rajiman.

Dalam sarasehan itu, Ir Gunung Rajiman MSc mengatakan bahwa setiap pembahasan rencana tata ruang juga harus dibahas dan ditetapkan hak rakyat atas tanah dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan rakyat. Artinya, dalam hal menyusun tata ruang pemerintah harus memikirkan hak milik tanah bagi rakyat sesuai amanat konstitusi.

Sementara Antonius Fokki Ardiyanto S.IP selaku Ketua Keluarga Besar Marhaenisme Kota Yogyakarta yang juga Ketua ISRI Kota Yogyakarta menyampaikan hipotesis bahwa menguatnya feodalisme di DIY dengan bungkus UU 13/2012 tentang Keistimewaan DIY bila tidak dilakukan pengawalan oleh seluruh rakyat DIY akan berpotensi menyebabkan pemiskinan rakyat marhaen.

Menurut Fokki, sejumlah asumsi dasar yang muncul terkait dengan adanya hipotesis tersebut. Pertama, UUK DIY yang salah satu implikasinya adalah adanya Dana Keistimewaan (Danais) sejak tahun 2013 ternyata tingkat kesenjangan ekonomi dan tingkat kemiskinan di DIY masih lebar dan tinggi. Artinya Danais yang berjumlah miliaran rupiah selama 2013-2019 ternyata belum bisa menjawab persoalan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi.

“Maka pertanyaannya, apakah Danais akan sama dengan dana otsus Papua dan Aceh yang juga belum menjawab persoalan kesejahteraan rakyat? “Sejarah yang akan menjawab,” kata Fokki.

Kedua, adanya Pergub yang meminta kembali tanah-tanah kas desa yang dulu sudah diberikan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX untuk kembali dijadikan SG, menurut hipotesis Fokki, akan terjadi penumpukan kembali alat produksi kepada satu tangan yang berpotensi memiskinkan kaum marhaen di desa. Karena niat baik dari Sri Sultan HB IX dulu untuk membagi alat produksi kepada rakyat melalui pamong desa agar rakyat bisa sejahtera, sekarang diminta kembali.

Ketiga, menurut Fokki, bukan rahasia umum bahwa tanah-tanah yang diklaim sebagai SG/PAG yang digunakan untuk lembaga pendidikan, kesehatan atau sosial diminta sewa dan bagi yang berpotensi bisnis maka diminta hak pengelolaan. Contohnya adanya “monopoli” pengelolaan parkir yang berkaitan dengan SG/PAG. Menurut teori marhaenisme, kata Fokki, hal ini merupakan pemiskinan terselubung.

Keempat, adanya Perda yang dipaksakan dengan Pergub untuk penambahan nomenklatur kecamatan menjadi kemantren (kota) dan kapenawon (kabupaten) ke depan akan semakin menambah ruwet tatanan pemerintahan karena adanya dualisme atasan camat. Yakni atas camat sebagai camat adalah walikota/bupati, sedangkan atasan camat sebagai mantri/penawu adalah gubernur. Dan ketika ruwet maka pengawasan menjadi tidak jelas dan berpotensi KKN. Sebagaimana adagium kekuasaan yang tidak terkontrol maka pasti korupsi. Korupsi adalah pemiskinan rakyat.

Kelima, kebijakan tata ruang di DIY tidak berpihak kepada pemenuhan hak tanah untuk rakyat. Contoh yang konkrit hanya untuk kepentingan kelas atas lahan yang subur yang selama ini memberi kehidupan rakyat dengan mudah diganti dan rakyat digusur hanya untuk kepentingan bandara (kasus bandara NYIA). Belum lagi kasus Watu Kodok dan kasus PKL Gondomanan dimana kekuatan feodal mengambil untung dari peristiwa itu.

Keenam, keberpihakan yang tidak jelas dari kekuatan feodal ketika ada konflik agraria di wilayah DIY. Contoh kasus Pengok, Beteng dan Gowongan serta penggusuran PKL Pasar Kembang dimana masalah tersebut juga belum jelas penyelesaiannya.

“Karena itu, berbicara marhaenisme harus berani bicara feodalisme karena feodalisme pasti beririsan dengan kapitalisme,” kata Fokki dalam siaran pers yang dikirim ke berbagai media, termasuk Bernasnews.com, Selasa (7/1/2020). (lip)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here