Home News Mengkritisi Perppu No 1 Tahun 2020

Mengkritisi Perppu No 1 Tahun 2020

1710
0
Syahfuad Nur Rahmat, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta

BERNASNEWS.COM – Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, banyak menuai kontroversi, terutama terkait dengan sejumlah pasal.

Pasal-pasal yang dimaksud adalah pasal 2 ayat 1 huruf a, angka 1, 2, 3; pasal 27 dan pasal 28. Pasal-pasal tersebut mengundang polemik di masyarakat, terutama adanya dugaan kekebalan hukum dari penyelenggara negara. Sehingga sejumlah komponen masyarakat atau society dan lembaga-lembaga lain menggugat Perppu ini ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap memberi perlindungan hukum bagi penyelenggara negara yang tidak sesuai UU.

Tentunya hal ini dilakukan setelah melihat dan menganalisis kebijakan pemerintah yang dinilai bertentangan dengan prinsip negara hukum yakni Equality Before the Law (semua orang sama di mata hukum), sebagaimana tersirat dalam konstitusi UUD 1945. Perppu ini dinilai bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 27  Perppu tersebut juga tidak menghormati prinsip negara hukum, yakni warga negara bersamaan kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (Pasal 27 UUD). Dan Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Karena itu Perppu ini bertentangan dengan UUD 1945.

Bahwa tugas utama pemerintah yang pertama adalah Melindungi Segenap Bangsa dan Tumpah Darah Indonesia. Oleh karena itu, sehubungan dengan ini ada beberapa hal yang ingin saya kaji yaitu mengenai kebijakan pemerintah berupa aturan-aturan yang bagi saya tidak cukup kuat untuk memerangi wabah tersebut dengan time frame dan kepastian bagi kita semua. Justru sebaliknya, malah aturan-aturan tersebut kembali membentengi mereka yang berada di ruang lingkup pemerintah (Pejabat Pemerintah Kebal Hukum) dan ketidakjelasan mengenai keberadaan Perppu dan tata caranya dengan bersumber pada Konstitusi UUD 1945.

Perppu No 1 tahun 2020

Bila kita telah lebih jauh, Perppu tersebut lebih dominan mengatur soal keuangan, soal jaminan bagi pemerintah untuk bisa melakukan tindakan-tindakan, yang salah satunya tentu terkait Covid-19 yang seakan-akan merupakan jaminan bagi impunity (impunitas-kejahatan tanpa hukuman). Artinya, aparat-aparat yang melakukan kebijakan tidak bisa dituntut secara Pidana dan Perdata kalau beritikad baik dan patuh pada perundang-undangan yang ada (Bab V pasal 27 angka 1, 2).

Kemudian juga dikatakan, kebijakan yang diambil terkait dengan Perppu No 1 tahun 2020 ini tidak bisa dimintakan atau digugat, salah satunya ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) pasal 27 ayat 3. Hal lain adalah bahwa uang atau biaya yang sudah dikeluarkan dalam konteks Perppu ini, juga tidak bisa dikatakan sebagai kerugian negara. Padahal ketentuan-ketentuan tersebut tidak harus dimasukkan dalam Perppu kalau memang para pejabat menjalankan Perppu ini dengan itikad baik dan patuh pada peraturan perundang-undangan, tentu saja tidak bisa dipidanakan dan digugat secara Perdata dengan sendrinya.

Akan tetapi kalau sebaliknya tetap harus dituntut baik secara pidana maupun perdata, karena  bertentangan dengan prinsip negara hukum. Demikian juga mengenai klausul Kerugian Negara, tentunya akan diaudit oleh BPK, BPKP atau para penyidik penegak hukum, dalam konteks kalau ada indikasi korupsi.

Oleh karena itu seharusnya pemerintah jeli, karena hal ini akan memicu conflict of interest dan jangan sampai dijadikan sebagai tameng impunity oleh mereka yang bermaksud tidak baik, menjadi kendaraan gratis di dalam menangani bencana nasional. Karena di dalam Undang-undang tentang korupsi kita menuntut siapa pun yang tertangkap melakukan korupsi di tengah bencana nasional dan tuntutannya adalah hukuman mati.

Bahkan Perppu ini seperti tidak berbicara bagaimana strategi memerangi Covid-19, tetapi lebih membahas mengenai keuangan negara pada jaminan untuk mengambil kebijakan-kebijkan yang di luar ketetnuan UU yang ada. Terbukti, misalnya, banyak kalangan berbicara soal Omnibus Lawa, padahal Perppu ini sesungguhnya Omnibus Law karena bisa membatalkan segala Undang-Undang (Ppasal 28 Perppu No 1 tahun 2020).

Legitimasi Perppu No 1 Tahun 2020

Satu hal yang harus diketahui bahwa apakah Perppu No 1 tahun 2020 sudah mendapat persetujuan dari DPR? Lazimnya Peraturan Pemerintah tidak memerlukan persetujuan DPR. Namun karena esensi dan substansi Peraturan Pemerintah ini  adalah setingkat dan dapat menegasi atau memodifikasi Undang-undang, maka perlu mendapatkan persetujuan DPR pada masa sidang berikutnya (pasal 22 ayat 2 UUD 1945).

Bagaimana kalau tidak mendapat persetujuan DPR? Pasal 22 ayat 3 UUD 1945 mengatakan bahwa jika tidak mendapat persetujuan DPR maka peraturan pemerintah itu harus dicabut. Maka kemudian untuk menjawab pertanyaan di awal, kalau memang benar bahwa Perpi No 1 tahun 2020 yang saat ini berlaku, belum mendapatkan persetuujuan dari DPR maka secara otomatis harus dicabut.

Hal lain lagi soal berita yang beredar terkait dengan beberapa komponen ataupun pihak-pihak yang saat ini mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terhadap Perppu tersebut. Namun yang menjadi persoalan adalah apakah Mahkamah Konstitusi dapat menguji Perpp? Berdasarkan pasal 24C ayat 1 UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Elaborasi lebih lanjut tentang Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-undang 24 tahun 2003.

Kewenangannya sangat besar mengikat ke dalam dan ke luar pihak yang berperkara (erga omnes), seketika serta final. Karena itu wewenang Mahkamah Konstitusi, khususnya terkait pengujian Undang-undang sangat limitatif, menguji konstitusional suatu norma atau bagian dari Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar. Mahkamah Konstitusi tidak boleh membuat norma baru. Itu adalah tugas Pemerintah dan Parlemen.

Mahkamah Konstitusi adalah bagian dari Kekuasaan Kehakiman. Maka kemudian tidak ada juga mandat dan kewenangan yang diberikan Konstitusi UUD 1945 kepada Mahakamah Konstitusi dalam mempeluas kewenangan penafsirannya hingga menganggap Peraturan Pemerintah sama dengan Undang-undang. Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-undang (Perppu) adalah Peraturan Pemerintah. Demikian bunyi pasal 22 UUD 1945.

Oleh karena itu lembaga yang diberi kewenangan untuk menyetujui (atau tidak menyetujui) Perppu adalah DPR (pasal 22 ayat 2 UUD 1945). Mahkamah Konstitusi tidak boleh mengambil alih kewenangan DPR. Itu inkonstitusional. Itu juga akan mengacaukan sistem ketatanegaraan kita dan prinsip check and balance antara DPR dengan lembaga kepresidenan.

Oleh karena itu, menurut saya, untuk menyikapi problem Perppu tersebut dengan melihat uraian-uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa Perppu No 1 Tahun 2020 merupakan peraturan sarat kesalahan dan bertentangan dengan UUD 1945 dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam UU 12/2011 pasal 5 yaitu harus memenuhi kejelasan tujuan, kejelasan rumusan, kesesuaian antara jenis, hirarki dan materi muatan dan lain-lain.

Sementara dalam Perpu tersebut semua itu tidak terpenuhi. Lebih berbahaya lagi apabila DPR menyetujui Perppu ini menjadi UU, selain dapat menciptakan pemerintahan eksekutif yang tidak terkontrol, juga meniadakan kewenangan lembaga penegak hukum serta tidak menghargai konsep negara hukum dan persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan bagi setiap warga negara.

Hemat saya, Perppu tersebut harus dipersoalkan secara hukum lewat jalur yang konstitusional, sehingga dengan demikian kita dapat menyelamatkan negara dari para “Pejabat yang kebal akan hukum”, yang ingin memanfaatkan Covid-19 untuk memperbesar kekuasaan “memotong” potensi penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan yang dapat berpotensi merugikan negara.

Hukum sejatinya diciptakan untuk keteraturan, untuk keharmonisan, termasuk untuk pembatasan hak-hak dan kesenangan asasi perorangan, golongan dan kalangan, manakala tindakan tersebut akan mengganggu harmoni dan keteraturan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. (Syahfuad Nur Rahmat, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta, asal Desa Bao Lali Duli, Kecamatan Ile Ape Timur, Kabupaten Lembata, NTT; Ketua Tala Ia Yogyakarta periode 2017/2018 dan sekarang menjabat sebagai Dewan Pertimbangan Organisasi Tala Ia serta Wakil Direktur Keorganisasian Lembaga Kajian Hukum Mahasiswa Islam (LKBHMI) Cabang Yogyakarta).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here