Home Opini Mengkritisi Dihapusnya Raperda BPR Syariah oleh Walikota Yogyakarta

Mengkritisi Dihapusnya Raperda BPR Syariah oleh Walikota Yogyakarta

211
0
Rifki Listianto, Anggota BAPEMPERDA DPRD Kota Yogyakarta/ Sekretaris Komisi B/ Wakil Ketua Fraksi PAN DPRD Kota Yogyakarta. (Foto: Dok. Pribadi)

BERNASNEWS.COM — Perjalanan raperda BPR Syariah sudah relatif panjang dan sudah masuk Propemperda tahun 2020 dan 2021, tinggal tahap pembentukan pansus dan pembahasan raperda, banyak dinamika yang harus dilalui di DPRD Kota Yogyakarta. Hal tersebut kami rasa sangat wajar sekali karena beda sudut pandang tiap fraksi yang memandang atau mensikapi BPR Syariah ini.

Beberapa hari yg lalu tepatnya tertanggal 19 Agustus 2021, Walikota Yogyakarta menyampaikan surat ke DPRD Kota Yogyakarta terkait usulan perubahan pembahasan Raperda tahun 2021 ini, yang paling menjadi pencermatan adalah dengan dihapusnya/ didrop Raperda BPR Syariah oleh Walikota Yogyakarta, dengan alasan sebagai berikut;

1. Perubahan peta persaingan bisnis bank syariah karena adanya penyatuan bank syariah nasional.

2. Adanya rencana pemisahan BPD Syariah secara mandiri dan Pemkot Yogyakarta memutuskan untuk penyertaan modal ke BPD Syariah saja ketimbang membuat BPR Syariah sendiri.

Menurut kami, Walikota Yogyakarta dalam hal ini telah mengingkari atau menyimpang dari janji kampanye yang diutarakan kepada warga Kota Yogyakarta sebagai pemenang 2017. Karena jelas-jelas kita ketahui munculnya BPR Syariah adalah dari RJPMD Kota Yogyakarta 2017-2022 yang sudah menjadi keputusan bersama DPRD Kota Yogyakarta dan Walikota, yang mana mengamanati Walikota Yogyakarta untuk mendirikan BPR Syariah.

Artinya pembentukan BPR Syariah merupakan produk bersama antara Pemkot Yogyakarta dengan DPRD Kota Yogyakarta dan sudah seharusnya kita konsisten dan menghormati keputusan tersebut. Dan jika beralasan kondisi ekonomi akibat pandemi, dalam Raperda bisa kita amanahkan untuk mulai dikembangkan ketika keuangan Pemkot Yogyakarta sudah memungkinkan.

Selain alasan diatas, kita ketahui bahwa jenis usaha BPR Syariah adalah jenis usaha yang sah dan menjadi salah satu strategi pembangunan nasional sebagaimana dalam UU Cipta Kerja yang mengamanatkan untuk memperkuat ekonomi syariah. Pada dasarnya bank syariah menjadi kebutuhan masyarakat, terbukti semua usaha perbankan mempunyai usaha bank syariah juga dan secara bisnis mempunyai ceruk sendiri  tidak mengganggu segmen bank konvensional.

Harapan kami, warga masyarakat kususnya warga Kota Yogyakarta harus mengetahui sikap yang kita lakukan dari awal pengusulan BPR Syariah sampai sekarang sudah maksimal dalam pengawalan. Masyarakat akan tahu anggota dewan yang konsisten dengan keputusannya atau janjinya sendiri.

Jangan sampai ini menjadi catatan masyarakat bahwa anggota DPRD Kota Yogyakarta tidak bisa dipegang janjinya. Dengan kata lain keputusan sendiri saja diabaikan. Sehingga akan menambah buruk kepercayaan masyarakat terhadap kinerja DPRD Kota Yogyakarta. (Rifki Listianto, Anggota BAPEMPERDA DPRD Kota Yogyakarta/ Sekretaris Komisi B/ Wakil Ketua Fraksi PAN DPRD Kota Yogyakarta)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here