Thursday, August 18, 2022
spot_img
spot_img
HomeOpiniMengecek Keseriusan Pemerintah Merehabilitasi Mangrove

Mengecek Keseriusan Pemerintah Merehabilitasi Mangrove

bernasnews.com – Hutan bakau (mangrove) di Indonesia adalah yang terluas di dunia, 22,4 persen dari luas hutan mangrove dunia. Tetapi disaat bersamaan, Indonesia pula jadi penyumbang kerusakan hutan mangrove tertinggi di dunia. Berbagai kegiatan telah dilakukan tetapi kerusakan hutan mangrove tetap pernah bisa dihentikan. Permalahannya terletak pada pendekatan ekosistem hutan mangrove yang tidak berjalan secara berkelanjutan. 

Hutan mangrove selain menghasilkan berbagai komoditas perikanan dan kehutanan, juga berperan mencegah abrasi pantai, menyaring limbah secara alamiah dan mencegah intrusi air laut. Mengingat pentingnya mangrove, PBB (UNESCO) pada tahun 2015 menetapkan tanggal 26 Juli sebagai “Proklamasi Hari Internasional untuk Konservasi Ekosistem Mangrove” dengan tujuan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya ekosistem mangrove. Tahun 2022 ini mengambil tema “Hari Internasional Konservasi Ekosistem Mangrove”

Untuk Indonesia, Menteri KLHK Siti Nurbaya mengatakan bahwa “Bapak Presiden menginstruksikan kami untuk melakukan rehabilitasi mangrove. Tahun 2020 kami memulainya dengan menanam 63 ribu hektar,” (Tempo.com 18/2). Bahkan saat KTT G20 nanti Presiden Jokowi akan membawa pemimpin negara-negara melihat langsung hutan mangrove di Bali. Lebih dari itu, Pemerintah Indonesia akan menjadikan Mangrove Conservation Forest Bali sebagai showcase sebagai bukti komitmen Indonesia dalam isu perubahan iklim. Apa betul Pemerintah serius berkomitmen dalam melakukan rehabilitasi mangrove? Mari kita cek. 

Presiden Jokowi dalam forum One Ocean Summit 2022, pada tanggal 11 Februari lalu menyatakan telah dan sedang melakukan rehabilitasi hutan mangrove seluas 600 ribu hektar sampai dengan 2024. Beberapa pertanyaan lantas muncul. Pertama, luas hutan mangrove kita berdasarkan data Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir 2020, yaitu seluas 2,5 juta hektar lebih dan yang dalam kondisi baik seluas 31,34 persen. Lantas kenapa hanya merehabilitasi 600 hektar? Kedua, baik semisal kita amini saja target 600 hektar. Kita coba cek apa bisa tercapai di 2024. Data Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) pada Januari 2022 menyebut pencapaian di 2021 hanya 33.000 hektar, artinya hanya mencapai 5,5% dari total target. Tak berlebihan jika dikatakan bahwa target 600 ribu hektar terlalu ambisius. Ketiga, terjadi tabrakan antara proyek rehabilitasi mangrive dengan proyek reklamasi di Indonesia, Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) pada 2022 ini mencatat proyek reklamasi yang sudah terbangun (79 ribu hektar lebih) dan akan terus dibangun seluas 2,6 juta hektar lebih, akan merusak hutan mangrove. Keempat, Walhi mencatat rehabilitasi mangrove akan hancur oleh ekspansi proyek pertambangan khususnya migas dan tambang pasir. Keempat, terbitnya UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja akan mengancam hancurnya hutan mangrove. Di pasal 5 UU Cipta Kerja melegalkan tambang panas bumi di wilayah perairan.

Manager Kampanye WALHI, Parid Ridwanuddin (Kompas, 20/2) dengan tegas mendesak kepada Pemerintah untuk segera mengevaluasi dan mencabut izin proyek yang merusak dan menghancurkan mangrove. Selain itu juga mencabut berbagai peraturan perundangan dan kebijakan terutama UU Cipta Kerja yang memberi ruang bagi penghancuran mangrove.

Menjaga hutan mangrove lebih soal etika dibanding pencitraan politik. Bumi harus dijaga demi kelangsungan hidup generasi berikut. Keindahan bumi harus kita wariskan, Memang betul kata Jules Renard, penulis Prancis, “di bumi tidak surga, tapi ada potongan-potongannya” dan mangrove adalah bagian dari potongan tersebut. (O. Gozali)

spot_img
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments