Home Opini Menemukan Kembali Demokrasi Indonesia

Menemukan Kembali Demokrasi Indonesia

613
0
Astra Tandang S.IP, Koordinator Forum Penguatan Demokrasi Lokal/Alumnus Ilmu Pemerintahan STPMD

BERNASNEWS.COM – Demokrasi yang kita jalankan saat ini tentu melibatkan proses historis yang serius. Ia tidak hanya soal pergolakan politik 1998 yang membuat kita pergi dari sebuah kondisi otoriter di bawah kekuasan Soeharto. Melainkan secara prosedural, demokrasi Indonesia mengalami proses pelembagaan politik yang bekerja cukup baik. Misal kehadiran berbagai state auxiliary bodies atau Lembaga Non Struktural yang sifatnya independen maupun berafiliasi dengan pemerintah.

Meski kini beberapa di antaranya ada yang sudah dilumpuhkan. Sebut saja, KPK misalnya, melalui revisi UU KPK Nomor30 tahun 2002 yang menciptakan gelombang protes yang luas. Organ KPK sesungguhnya lahir sebagai ekspresi dari kecemasan dan kecurigaan publik (public distrust) terhadap pemerintah. Karena lembaga negara yang bekerja memberantas koruspi seperti kepolisian maupun kejaksaan dirasa belum bekerja maksimal dalam pemberantasan korupsi sebagai salah satu agenda penting reformasi. 

Pelembagaan politik juga direpresentasikan dalam gelaran Pemilu 5 tahunan yang seringkali diklaim lancar, damai bahkan kian “mapan”. Namun, hajatan electoral tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap perubahan yang diharpkan. Tidak jarang hanya menghasilkan pejabat publik yang come and see, datang ke masyarakat sekali saat kampanye lalu setelahnya hilang bertahun-tahun.

Pemilu juga melahirkan problem korupsi, kebebasan sipil yang direpresi, akrobatik buru rente dari politisi pun pejabat publik, yang tentu menambah daftar panjang problem demokrasi prosedural Indonesia. Tidaklah mengherankan, jika semangat reformasi di sektor pelembagaan politik hanya menyulut kecemasan dan sikap was-was kita semua. 

Kualitas demokrasi Indonesia tengah mengalami perapuhan yang serius. Karenanya, kita harus menemukan kembali demokrasi. Demokrasi yang lebih substantif. Kita memerlukan itu. Tidak hanya menyasar pada pelembagaan politik tetapi juga harus melampaui dari sekedar rutinitas, ritual atau instrumentatif belaka.

Kartel Politik

Di ranah substantif kita mengambil cukup banyak evaluasi dari perkembangan demokrasi Indonesia. Satu yang paling menyita perhatian adalah soal kartel politik. Praktik kartel politik ini telah mempengaruhi secara langsung dan konkret terhadap proses dan realitas politik yang ada.

Apa itu kartel politik? Mendefinisikannya tentu agak sulit. Secara hakekatpun, kartel politik cukup susah untuk diukur. Boni Hargens (Kompas, 2020) memahaminya sebagai sebuah persekongkolan elit partai dalam satu oligarki semu untuk menetapkan haluan politik tertentu yang sifatnya tertutup untuk umum dan untuk membatasi kompetisi.

Lebih lanjut, diskursus kartel politik menurutnya bisa dipahami di dua ranah, yakni ranah partai dan ranah pemerintahan. Pada ranah ini, kekuasaan semimutlak itu selalu berada di tangan segelintir elit. Mereka bisa dijuluki pendiri, pemimpin, atau pemodal. Dalam bahasa Robert Micheles (1876-1936), mereka disebut oligarki. Namun, berbeda dengan oligarki, pada kartel politik di tubuh parpol, aktornya mudah dilacak, tetapi tak terukur. Karenanya, bagi Boni, kartel politik di tubuh parpol itu semi-oligarki atau bisa disebut patronase politik.

Kuasa kartel politik di tubuh parpol tentu berimbas pada peminggiran kalkulasi demokratis. Keputusan oligarki menjadi arus utama, final bahkan mengikat. Ia akan menjadi pemain utama yang menentukan. Proses kandidasi, misalnya dalam perhelatan pemilu tidak terlepas dari parktik ini. Meskipun Ganjar Pranowo unggul secara elektabiltas untuk maju sebagai calon Presiden dari PDIP di 2024 nanti, belum tentu ia mendapat restu dari pemimpin partai, yaitu Megawati. Mungkin saja sih Mega tetap keukeuh memilih anaknya, Puan Maharani.

Otoritas kartel ini juga akan terus simultan, karena selalu menggunakan fasilitas demokrasi elektoral. Pada titik ini mesti menjadi ingatan bersama bahwa hukum kekekalan oligarki atau kartel politik itu akan menghasilkan keburukan yang sama. Karenanya, setiap Pemilu yang digelar sudah pasti hasilnya akan selalu buntung bagi kedaulautan rakyat.

Di ranah pemerintahan, kartel politik umumnya dibaca dari perubahan konstelasi di tingkat elit. Namun, ia memang sulit dilacak. Aktornya juga tak kelihatan, tetapi yang jelas pergerakannya memberi dampak pada pembentukan sirkulasi politik yang ada.

Pada ranah ini, Presiden sendiri pun kadang tidak punya akses untuk mengatur pemerintahannya sendiri. Melainkan kekuasan yang demokratik itu dibajak oleh segelintir orang yang menciptakan “pemerintah” di dalam pemerintahan. Jika Presiden dituding sebagai lip service, pinokio, 404: not found, bisa saja itu adalah imbas dari kerja kartel politik yang ada di tubuh pemerintahan. Apalagi di tengah sistem multipartai begini, Presiden itu bukan pendiri atau pemilik parpol tertentu. Namun, bukan berarti kita membenarkan begitu saja perapuhan demokrasi yang ada. Tetapi apapun kondisi bangsa ini,  Presidenlah sebagai kepala pemerintahan juga kepala negaranya. Ingat, kita masih menganut sistem presidensial. Hak prerogatif ada di tangan Presiden.  

Butuh Politik Alternatif

Bangsa ini nampaknya butuh troubleshooter dari parktik kartel politik yang terjadi. Menemukan kembali demokrasi adalah hal yang mendesk. Menemukannya tidak harus menggunakan fasilitas pemilu tetapi bisa juga di luar Pemilu. Beberapa orang meyebutnya dengan politik alternatif.

Politik alternative tidak hanya direprentasikan lewat gerakan demonstrasi atau pelibatan aktor pada arena politik formal untuk mengevaluasi kerja pemerintahan, melainkan bisa dengan membuat mural atau graffiti. Gerakan graffiti dapat dianggap sebagai praktik politik sehari-hari (everyday politic). Temanya bukan soal menghancurkan rezim, melainkan urusan sehari-hari namun substansial.

Kreatifitas membuat mural itu juga harus didukung, bukan malah diburu dan dilenyapkan. (Astra Tandang S.IP, Koordinator Forum Penguatan Demokrasi Lokal/Alumnus Ilmu Pemerintahan STPMD)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here