Home Opini Mendorong Ekonomi Produktif DIY dengan Solusi yang Tepat

Mendorong Ekonomi Produktif DIY dengan Solusi yang Tepat

861
0
Ketua Fraksi PDI Perjuangan dan Pimpinan Komisi B DPRD DIY RB Dwi Wahyu B SPd MSi. Foto : Dok Pribadi

BERNASNES.COM – Penyebaran wabah virus Corona atau Corona Virus Disease (Covid-19) di Indonesia semakin masif. Jumlah pasien yang terinfeksi wabah tersebut sudah mencapai angka 3.842 orang.

Situasi ini semakin berat, ketika aktivitas ekonomi tidak berkembang karena mayoritas masyarakat kini bekerja, sekolah, beribadah dan melakukan segala sesuatunya di rumah. Sejumlah perusahaan mulai merugi. Mau tak mau, pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi pilihan yang tak terelakkan bagi sejumlah perusahaan.

Di DIY sendiri, dari total 216.803 pekerja, sudah ada 264 pekerja yang di PHK dan 9.599 pekerja yang dirumahkan (data per-31 Maret 2020). Ini belum terhitung pekerja sektor informal yang jumlahnya bisa ribuan pekerja.

Salah satu upaya pemerintah pusat mengatasi dampak sosial ekonomi penyebaran virus Corona adalah dengan berencana memberikan jaringan pengaman sosial kepada para pekerja yang terdampak Covid-19. Salah satunya dengan optimalisasi kartu pra-kerja, di luar model-model bantuan lainnya, seperti PKH, Kartu Sembako dan sebaginya.

Harapannya, agar kampanye untuk terus berdiam diri di rumah lebih efektif. Pertannyaannya, ketika proyeksi ekonomi pertumbuhan global diperkirakan turun -2,2 persen sampai dengan -1,1%, apakah model bantuan (carety) menjadi instrumen paling efektif?

Pemberdayaan Ekonomi adalah Kunci

Kiranya benar, jika dalam konteks gawat darurat, kebutuhan pokok terasa lebih penting dibandingkan stimulus pemberdayaan ekonomi, mengingat kompleksitas varian penduduk yang rentan. Di DIY sendiri, ada masyarakat miskin (desil 1-4) sebanyak 76.261 KK, ada 750 orang lansia dan 2.969 orang penyandang disabilitas yang jelas membutuhkan program yang bersifat preventif (data dinas sosial Maret 2020).

Belum lagi keberadaan UMK yang menyerap begitu banyak tenaga kerja di DIY.  Per tahun 2016 saja, sekitar 79 persen dari tenaga kerja DIY berasal dari UKM. UKM juga mengambil alih sekitar 98,4 persen dari seluruh jumlah perusahaan di DIY. 

Munculnya Covid-19 jelas membuat ketahanan ekonomi sektor ini porak poranda dan terancam gulung tikar. Namun, terlepas dari fakta tersebut, intensif pemberdayaan ekonomi juga penting untuk didorong. Dalam konteks ini, peran pemerintah, khususnya pemerintah daerah yang lebih tahu kondisi lapangan, seharusnya tidak terjebak pada berbagai macam model bantuan langsung yang sebenarnya kurang menjawab persoalan.

Ketika persoalannya adalah menumpuknya hasil perikanan, peternakan atau komuditas pertanian lain yang tidak bisa diserap pasar, apakah mekanisme pemberian bantuan menjadi solusinya?

Artinya, intervensi pemerintah daerah dalam konteks pemberdayaan ekonomi sebaiknya tetap diberikan untuk menjaga UKM dan tenaga kerjanya, termasuk mengamankan ekosistem ekonomi produktif di masyarakat. Intervensi diberikan sebagai fasilitasi kemandirian ekonomi kepada masyarakat dengan tetap membuat mereka bekerja, khususnya masyarakat kecil, sehingga stok ikan, unggas, komuditas pertanian dan sebagainya dapat diserap pasar secara optimal. 

Caranya dengan apa? Pemerintah daerah harus berani membeli produk dari rakyat untuk kemudian didistribusikan secara proporsional melalui aktivitas operasi pasar murah, sehingga perputaran ekonomi bisa berjalan atau bermitra dengan UKM dalam proses pengolahan produk, misalnya olahan ikan, untuk kemudian juga dipasarkan oleh mereka.

Jangan lupa, peluang teknologi hari ini juga perlu dimaksimalkan dalam jaringan ekonomi warga. Bagaimana peternak ikan atau unggas, juga mampu menjualkan produk mereka secara on-line. Bagaimana penggiat UKM mengonversi produk secara kreatif, sehingga bisa mengolah hasil pertanian, peternakan, perikanan untuk juga dipasarkan secara on-line, termasuk adaptasi usahanya dengan membuatkan APD atau masker untuk menunjang pencegahan penyebaran Covid-19.

Di sinilah, tugas pemerintah daerah yang sesungguhnya, yaitu memfasilitasi proses tersebut, agar aktivitas ekonomi warga berjalan. Maka, orietasi program-pun justru harus disesuaikan. Optimalisasi program ekonomi digital mulai fasilitasi tutorial digital untuk konversi produk, penguatan engine transaksi, mendorong desiminasi promosi on-line, hingga kemudahan pelayanan pembayaran (payment), justru harus menjadi pilihan program yang relevan untuk menghadapi pandemi ini. Panjang umur perjuangan, merdeka! (RB Dwi Wahyu B SPd MSi, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DIY dan Pimpinan Komisi B DPRD DIY)



LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here