Wednesday, May 18, 2022
spot_imgspot_img
spot_img
HomeNewsMendagri : Jauhkan Perencanaan dari Akal-akalan dan Untuk Praktik Koruptif

Mendagri : Jauhkan Perencanaan dari Akal-akalan dan Untuk Praktik Koruptif

BERNASNEWS.COM – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Prof Tito Karnavian PhD meminta pemerintah daerah agar mematuhi asas atau prinsip perencanaan pembangunan yakni money follows the program atau dana anggaran menyesuaikan dengan program dan bukan sebaliknya bahwa program ‘dicocok-cocokkan’ ke dana anggaran untuk menghabiskan anggaran yang ada.

Artinya, daerah menyusun program yang mencerminkan kebutuhan daerah dan selaras dengan lima prioritas visi misi Presiden, sehingga setiap rupiah dari sekitar Rp 856 triliun yang setiap tahun ditransfer dari pusat ke daerah lewat APBN benar-benar tepat guna.

“Di sini hadir sahabat saya, Ketua KPK, Bapak Komjen Firli juga untuk turut membantu agar perencanaan yang kita susun memiliki integritas, jauh dari akal-akalan untuk praktik koruptif. Jangan ada lagi proyek pengadaan di daerah yang nyata-nyatanya berpola terbalik, yaitu programme follows the money, yang ujung-ujungnya tak dibutuhkan atau tidak berguna bagi masyarakat,” kata Mendagri Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Perencanaan Pembangunan Regional 1 di Hotel Shangrila Surabaya, Rabu (4/3/2020).

Rakortek yang sudah berlangsung sejak Senin (2/3/2020) tersebut dan diikuti 16 provinsi wilayah Timur ini merupakan forum sinkronisasi perencanaan antara pemerintah pusat dan daerah. Acara dihadiri oleh sekitar 500 pejabat dari pemerintah daerah di 16 provinsi Indonesia bagian Timur (IBT).

Mendagri Tito Karnavian (kedua dari kiri) berbincang dengan Ketua KPK Komjen Firli Bahur (kiri) disaksikan Gubernur Jatim Khofifah Indar Prawansa (ketiga dari kiri) dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Perencanaan Pembangunan Regional 1 di Hotel Shangrila Surabaya, Rabu (4/3/2020). Foto : Istimewa

Selain itu, Rakortes juga dihadiri Ketua KPK Komjen Firli Bahuri, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Prawansa dan Deputi Pembangunan Regional Bappenas, Dirjen Bangda Kemendagri Hudori, Staf Khusus Mendagri Prof Muchlis Hamdani dan Dr Kastorius Sinaga.

Mendagri yang fasih soal seluk-beluk perencanaan karena pernah menjabat Asrena Kapolri itu mengatakan, lewat Rakortek ini, Rencana Kerja Pemerintah Tahunan Daerah, yaitu untuk tahun 2021, akan disusun dan sinkronkan dengan prioritas pemerintah pusat. Artinya, forum ini merupakan forum musyawarah dimana RPJM diturunkan bersama ke dalam rencana kerja tahunan. “Pegangan kita bersama adalah lima prioritas pembangunan yang merupakan visi misi Presiden yang sudah tertuang ke dalam RPJM,” kata Tito.

Menurut mantan Kapolri ini, dalam penyusunan program ada musyawarah dimana pusat, secara sektoral, akan menilai secara seksama apakah usulan program daerah tersebut sudah sinkron dengan arah prioritas pusat.

Tito kemudian menjabarkan dengan lengkap dan detail masing-masing konteks dan data statistik pendukung atas urgensi lima prioritas pembangunan yang menjadi visi misi Presiden Jokowi.

“Setiap prioritas visi misi Presiden tersebut memiliki landasan data dan pola pikir yang sesuai dengan kondisi tantangan dan peluang kita sebagai bangsa. Pembangunan SDM unggul sebagai visi misi Presiden yang pertama, misalnya, kita fokuskan di dalam RPJM kita mengingat fakta bahwa Indonesia akan menikmati ‘bonus demografi’ berupa dominasi usia muda produktif berumur 15-64 tahun 2025-2035,” kata Mendagri Tito Karnavian seperti dikutup Staf Khusus Mendagri Dr Kastorus Sinaga dalam rilis yang dikirim ke Bernasnews.com, Rabu (4/3/2020).

Menurut Mendagri, kurun waktu tersebut sudah di depan mata. Karena itu, mulai dari sekarang kita harus fokus pada pengembangan sektor kesehatan, pendidikan dan pemberantasan stunting sebagai prasyarat agar kelak bonus demografi tersebut menjadi modal, bukan menjadi beban bagi Indonesia di masa mendatang.

Dikatakan, rakor perencanaa teknis tahunan seperti sekarang akan memastikan semua perencanaan daerah bersama-sama menuju ke prioritas tersebut. “Program yang disusun benar-benar harus berdasarkan kebutuhan masyarakat sesuai prioritas yang menjadi pegangan kita bersama dan bukan untuk meladeni “kepentingan rekanan”, tegas Tito yang disambut tepuk tangan meriah dari peserta.

Rakortek tersebut terbagi ke dalam diskusi kelompok sesuai urusan pembangunan yang diserahkan ke Daerah seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, kehutanan, infratruktur dan sebagainya. Dari Rakortek ini pemerintah pusat akan dapat memperkirakan besaran pagu anggaran bersifat indikatif untuk tahun anggaran 2021. Pagu anggaran indikatif pusat ini diperkirakan akan keluar pada bulan Maret ini. (lip)

spot_img
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_img

Most Popular

Recent Comments