Home News Mendagri: 8 Persen DBH dan DAU Boleh Dipakai untuk Percepatan Vaksinasi

Mendagri: 8 Persen DBH dan DAU Boleh Dipakai untuk Percepatan Vaksinasi

56
0
Mendagri Tito Karnavian. Foto : Istimewa

BERNASNEWS.COM – Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 17/PMK.07/2021 yang dikeluarkan pada awal tahun anggaran 2021, pemerintah daerah boleh menggunakan 8 persen Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun anggaran 2021 untuk percepatan vaksinasi Covid-19.

Dana tersebut digunakan untuk penanganan pandemiCovid-19 yakn dukungan vaksinasi, dukungan untuk kelurahan, insentif tenaga kesehatan dan belanja kesehatan lainnya.

Karena itu, Mendagri Tito Karnavian mengimbau seluruh Pemda agar mengecek anggaran ke BPKAD atau BAPPEDA. “Daripada anggaran itu di-carry over (dipindahkan) untuk sisa anggaran pada tahun berikutnya, lebih baik digunakan untuk percepatan vaksinasi,” kata Mendagri Tito Karnavian pada Rapat Koordinasi Strategi Percepatan Vaksinasi bersama jajaran pemerintah, Forkopimda dan kepala daerah se-Sumatera Barat (Sumbar) di Auditorium Gubernur Sumbar, Jumat (17/12/2021).

Menurut Mendagri, tujuan dari refocusing anggaran tersebut guna mendukung penanganan pandemi Covid-19, termasuk percepatan vaksinasi. “Yang lain boleh digeser, termasuk percepatan vaksinasi. Namun insentif bagi tenaga kesehatan tidak boleh digeser, karena merupakan janji Bapak Presiden,” kata Mendagi dikutip Bernasnews.com di laman resmi Kemendagri.

Mendagri mengatakan, pemberian insentif tenaga kesehatan dan belanja kesehatan, dibayarkan dari hasil penyesuaian paling sedikit 8 persen dari alokasi DAU atau DBH untuk penanganan Covid-19.  Selanjutnya, pemda dapat memanfaatkan hasil penyesuaian alokasi bantuan sosial (Bansos) dan Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun Anggaran 2021.

“Pemda juga dapat menggandeng pihak swasta dan masyarakat untuk mendukung percepatan vaksinasi daerah melalui dukungan pendanaan Corporate Social Responsibility (CSR),” kata Mendagri Tito Karnavian.

Menurut Mendagri, pemerintah menargetkan 70 persen penduduk Indonesia sudah divaksin dosis pertama pada tahun 2021 ini. Untuk itu, ia meminta kepala daerah memaksimalkan seluruh sumber daya yang ada untuk menggenjot percepatan vaksinasi Covid-19, termasuk penggunaan 8 persen DBH dan DAU 2021.

Dikatakan, waktu tersisa 2 minggu tahun 2021 bisa digenjot untuk mencapai target vaksinasi dosis pertama 70 persen. “Saya sudah lapor Pak Presiden, untuk menggenjot gerakan ini, ada kolaborasi dengan TNI-Polri, BIN dan juga menggunakan seluruh sumber daya yang ada, salah satunya gunakan belanja daerah agar tidak menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA),” kata Mendagri. (lip)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here