Home Politik Mencari Jalan Penguatan Demokrasi, Suara Rakyat Harus Didengar

Mencari Jalan Penguatan Demokrasi, Suara Rakyat Harus Didengar

153
0
Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, MEc Rektor Universitas Widya Mataram (UWM) sebagai narasumber dalam diskusi virtual, Sabtu (13/2/2021), bertajuk Kontroversi Revisi UU Pilkada: Mencari Jalan Penguatan Demokrasi. (Foto: Kiriman Humas UWM)

BERNASNEWS.COM — Kemerosotan demokrasi sangat berkorelasi dengan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilu di Indonesia memerlukan cost yang sangat tinggi, sehingga investasinya juga tinggi dan cenderung mengarah pada return on investement. Juga Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang semakin mahal menyebabkan tingkat korupsi tinggi.

Hal itu dikatakan Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, MEc Rektor Universitas Widya Mataram (UWM) sebagai narasumber dalam diskusi virtual, Sabtu (13/2/2021), bertajuk Kontroversi Revisi UU Pilkada: Mencari Jalan Penguatan Demokrasi. Acara diselenggarakan atas kerjasama Pengurus Majelis Wilayah KAHMI DIY, Fisipol UWM dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) DIY.

Diskusi menghadirkan Dr. M. Hidayat Nur Wahid, MA (Wakil Ketua MPR RI), Prof. Dr. R. Siti Zuhro, MA (Presidium Majelis Nasional KAHMI/ Peneliti Perkembangan Politik LIPI), Prof. Dr. Ni’matul Huda SH,MHum (Guru Besar Hukum Tatanegara UII), dan Prof. Dr. M. Lukman Hakim (UNBRA Malang).

“Data dari The Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan indeks demokrasi kita mengalami penurunan dan berada pada kondisi demokrasi tidak sempurna. Pada tahun 2014 indeks demokrasi 6,79. Sementara saat ini merosot menjadi 6,3 dan peringkat merosot dari 48 menjadi 64,” terang Prof Edy.

Menurut Prof Edy, berdasarkan data dari Transparency International, indeks demokrasi 40 menjadi 37 dengan kemerosotan peringkat dari 102 menjadi 108. Korupsi semakin meningkat dengan kontrol terhadap demokrasi semakin sulit. Hal itu juga ditandai dengan adanya ketakutan masyarakat untuk menyampaikan kritik.

“Jika melihat pengalaman empirik pemilu 2019 yang memiliki dampak cukup banyak, maka Pileg (Pemilihan Legislatif) maupun pemilihan Presiden (Pilpres) serentak menunjukkan bahwa SDM kita tidak mampu,” terang Ketua Forum Rektor Indonesia (FRI) Periode 2008-2009 itu. Pemilu serentak juga tidak menunjukkan efisiensi dan efektivitas, sehingga penting untuk mengubah Revisi UU Pemilu supaya ekses sebagaimana  pemilu 2019 lalu tidak terulang kembali.

Wakil Ketua MPR RI Dr. M. Hidayat Nur Wahid, MA. (Foto: Kiriman Humas UWM)

Sementara Hidayat Nur Wahid (HNW) menuturkan, dinamika Revisi UU Pilkada harus didudukkan dalam perspektif konstitusi dan kedaulatan rakyat karena Pilkada, Pileg dan Pilpres merupakan pengejawantahan dari kedaulatan rakyat. Sehingga wakil rakyat harus mendengarkan suara rakyat. Hal itu juga sebagai bentuk konsistensi kepada konstitusi, sebagaimana dalam UUD 1945 pasca amandemen pada pasal 1 ayat 2, bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD.

“UUD 1945 dengan amandemennya telah menghadirkan ketentuan pemilu baik pilpres maupun pileg per lima tahunan. Meski Pilkada tidak disebutkan periodisasinya, namun dalam ketentuannya juga dimasukkan dalam jenis pemilu, maka wajarnya mengikuti ketentuan pemilu per lima tahunan,” papar HNW.

HNW mengatakan, dengan adanya pemilu 2017 dan 2018, semestinya pilkada juga dilaksanakan pada 2022 dan 2023 bagi daerah yang masa jabatan kepala daerahnya sudah berakhir. Rencana penggabungan pilkada, pileg dan pilpres pada 2024 juga harus ada logika untuk evaluasi.

“Kualitas pileg, pilpres maupun pilkada jika diserentakkan pada 2024, akan menghadirkan disabilitas politik dan disharmoni sosial, ini masalah kedaulatan rakyat dan wajar didiskusikan dengan rakyat untuk pemilu berkualitas,” tutup HNW. (nun/ ted)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here