Thursday, June 30, 2022
spot_imgspot_img
spot_img
HomePolitikMenata Pemilu Serentak 2024, Pemuda Katolik Sepakat Perlunya Pendidikan Politik

Menata Pemilu Serentak 2024, Pemuda Katolik Sepakat Perlunya Pendidikan Politik

BERNASNEWS.COM –Pengurus Pusat Pemuda Katolik Bidang Politik dan Kepemiluan menggelar seminar bertema, Pileg, Pilpre, dan Pilkada 2024, Beragam Kepentingan Satu Tujuan? guna menyambut tahun politik. Seminar ini menghadirkan beberapa pembicara sepert Rahmat Santoso (Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI), Moch Afifuddin (Anggota Bawaslu RI), Fritz Siregar (Anggota Bawaslu RI), Loly Suhenty (Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat), Engelbert Johannes Rohi (Wasekjen KIPP) dan Beny Wijayanto (Ketua Bidang Politik & Kepemiluan PP Pemuda Katolik).

Rahmat Santoso mewakili unsur pemerintah dalam materinya mengungkapkan soal kesiapan pemerintah menghadapi Pemilu 2024. Disebutkan bahwa Pemilu adalah wahana perwujudan kedaulatan rakyat. Guna menghasilkan pemerintahan dan lembaga perwakilan politik yang memiliki legitimasi kuat, Santoso menegaskan Pemilu harus didasarkan pada asas langsung, umum, bebas, dan rahasia, jujur, dan adil berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Berkaca dari Pemilu Tahun 2019, Santoso menyebut ada 262 sengketa Pemilu yakni 1 sengketa Pilpres, 10 sengketa Pemilihan DPD dan 251 sengketa Pemilihan DPR/DPRD. Sementara tahun 2020 ada 7 sengketa Pilkada Gubernur, 119 sengketa Pilkada Bupati dan 14 sengketa Pilkada Walikota.

“Berkaca dari situasi ini, rasanya ada sesuatu yang kurang yaitu pendidikan politik. Menyongsong Tahun Politik 2024, pemerintah merasa perlu adanya kegiatan pendidikan politik guna peningkatan literasi politik masyarakat secara massif dari pusat hingga daerah,” kata Susanto dalam rilis yang diterima Bernasnews.com dari Ketua Umum Pemuda Katolik Stefanus Asat Gusma pada Senin 1 Pebruari 2022.

Sementara Engelbert Rohi dan Moch Afifuddin setuju tentang adanya pendidikan politik. Membaca data Pemilu 2019, keduanya sepakat bahwa Pemilu rupanya tidak mendorong terciptanya pola relasi kuasa berimbang tersebut.

“Indikasinya 70 persen percakapan di ruang publik didominasi oleh Pilpres, sementara porsi Pileg hanya 30 persen. Pemilih yang mengenal nama-nama caleg di dapilnya hanya 25 persen. Artinya, motif di kepala setiap pemilih yang datang ke TPS lebih didominasi untuk memilih Presiden ketimbang memilih wakilnya di legislatif (apalagi di DPD), karena 75 persen tidak mengenali para caleg yang terpampang di surat suara Pileg,” kata Rohi.

Sejalan dengan ini, Afifuddin menambahkan adanya kultur yang tidak sehat lainnya, yakni Parpol (caleg) tak hanya struggling atas dirinya sendiri, tapi juga harus memperjuangkan capres-cawapres dalam satu ruang dan momen yang bersamaan. “Pada zonasi di mana capres yang didukung tidak populer, maka caleg ‘dipaksa’ untuk inkonsisten dengan kebijakan parpol,” kata Afifuddin.

“Fokus amatan publik lebih kepada Pilpres daripada Pileg membuat potensi kecurangan lebih pada Pileg. Maka salah satu target pemerintah dalam Pemilu dan Pilkada 2024 adalah pendidikan politik dengan memanfaatkan ragam platform media sosial yang tersedia,” sebut Afifuddin.

Menanggapi hal ini, Ketua Umum Pemuda Katolik Stefanus Asat Gusma mengingatkan para kader Pemuda Katolik untuk menjadikan Pemilu Serentak 2024 sebagai momentum menumbuhkan pemahaman politik dan partisipasi politik.

Gusma menegaskan, politik dan demokrasi akan membimbing para kader Pemuda katolik untuk berpikir lebih maju. “Maka para kader harus mampu menganalisa dinamika politik yang saat ini berkembang di dunia maya atau medsos, juga dalam kehadiran di tengah-tengah masyarakat. Dalam rangka ini Pemuda Katolik mendukung perlunya pendidikan politik agar para kader berpikir kritis dalam memilih pemimpin atau ikut dalam kontestasi Pemilu nanti,” ujarnya. (*/lip)

spot_img
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments