Home Ekonomi Menakar Untung Rugi Pajak Sembako: ‘Harus Pas Momentum Waktunya’

Menakar Untung Rugi Pajak Sembako: ‘Harus Pas Momentum Waktunya’

73
0
Webinar nasional yang bertajuk “Menakar Untung Rugi Pajak Sembako”, Sabtu (10/7/2021), melalui Zoom yang diselenggarakan oleh Repoeblik Kopi. (Foto: Istimewa)

BERNASNEWS.COM — Repoeblik Kopi menyelenggarakan webinar nasional yang bertajuk “Menakar Untung Rugi Pajak Sembako”, Sabtu (10/7/2021), melalui Zoom. Menghadirkan narasumber Prof. Dr. Edy Suandi Hamid selaku Rektor UWM dan Guru Besar FBE UII; Dr. Y. Sri Susilo, Dosen FBE UAJY dan Sekretaris ISEI Cabang Yogyakarta, dan Ahmad Ma’ruf, SE, M.Si, Dosen FEB UMY dan Tenaga Ahli Bupati Sleman. Bertindak sebagai moderator Dr. Zunan Setiawan, Dosen MM UAD dan Anggota Repoeblik Kopi.

Presiden Repoeblik Kopi Dr. Purwoko menjelaskan, bahwa Repoeblik Kopi merupakan forum akademisi dan pengusaha yang peduli pada isu-isu terkini, khususnya dalam bidang ekonomi dan bisnis. “Isu pajak sembako sempat menghangat sejak awal bulan Juni 2021 dan terus menjadi bahan diskusi yang menarik. Saya berharap lewat webinar dan diskusi ini akan memperoleh beberapa hal menarik dan informatif yang terkait pajak sembako,” ungkap Purwoko yang memberikan keynote speech.

Prof. Dr. Edy Suandi Hamid menegaskan, bahwa penerapan pajak harus menerapkan prinsip keadilan (equity), kepastian (certainty), kenyaman dan kemudahan (convenience and simplicity), serta efektvitas biaya (cost effectiveness). “Bahwa kebijakan penerapan sembako khsusus ‘premium’ atau ‘highend’ sebenarnya merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan tax ratio. Untuk diketahu tax ratio Indonesia sejak tahun 2017 di bawah 10 persen dan pada tahun 2020 sebesar 8,3 persen.” terang Rektor UWM itu.

Poster promo webinar. (Foto: Istimewa)

Hal senada juga disampaikan oleh Dr. Y Sri Susilo yang menjelaskan, secara teori, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) harus dikenakan kepada semua jenis barang dan jasa tanpa kecuali. Menurut Susilo, sembako sebenarnya juga dapat dikenakan PPN. Pengenaan tersebut tentu harus bijak, baik dari tarif dan momentum waktunya.

“Jika nantinya diterapkan berdasarkan prinsip keadilan, dalam arti produk sembako yang penting dan bukan premium dikenakan tarif pajak sangat rendah atau bahkan nol persen. Sebaliknya jika produk sembako premium maka layak dikenakan pajak dengan tarif tertentu,” tegas Dosen FBE UAJY.

Sementara itu, Ahmad Ma’ruf, SE, MSi berharap, produk sembako yang dikenakan PPN harus termasuk kategori premium dan bukan termasuk kebutuhan rakyat banyak. Selanjutnya Maruf  juga berharap pembahasan RUU yang terkait dengan perpajakan prosesnya harus terbuka, dialogis dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Waktu pemberlakuan harus tepat dalam arti dapat diterapkan jika perekonomian sudah pulih atau pandemi sudah berlalu. “Jadi penerapan PPN Sembako ‘premium’ harus tepat momentum waktunya,” ujar Ma’ruf.

Peserta webinar nasional tersebut terdiri dari akademisi dan praktisi, khususnya dari mahasiswa Prodi MM FEB UAD, Anggota Repoeblik Kopi yang diantaranya Dosen MM FEB UAD dan pengusaha, serta Pengurus/Anggota ISEI Cabang Yogyakarta. “Kegiatan webinar dan diskusi akan terus diselenggarakan oleh Repoeblik Kopi untuk menyikapi isu-isu yang berkembang di masyarakat,” pungkas Dr. Purwono dalam rilisnya. (ted)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here