Home Opini Membedah Penyakit-Penyakit Birokrasi di Daerah

Membedah Penyakit-Penyakit Birokrasi di Daerah

83
0
Ben Senang Galus, Umat Paroki St Paulus Pringgolayan, Bantul, Yogyakarta

BERNASNEWS.COM- Beberapa waktu lalu saya mendapat Whasapp (WA) dari teman, isinya begini: korupsi sekarang sudah meraja lela seperti jual beli jabatan, perizinan, markup anggaran, komisi proyek. Dan anehnya lagi, menurutnya, inspektorat justru mendorong menyuburkan praktik korupsi. Segera setelah membaca WA tersebut saya menulis artikel ini.

Tuntutan akan perubahan di segala aspek kehidupan, pada dasarnya akan bermuara pada pemerintah sebagai penyelenggara ketatanegaraan, di mana birokrasi merupakan salah satu komponen dari unsur pemerintah yang mempunyai posisi dan peran yang sangat signifikan dalam menjalankan roda pemerintahan.

Dalam konteks birokrasi pemerintah daerah (selanjutnya mohon dibaca birokrasi di daerah), memiliki dinamikanya tersendiri sesuai dengan perkembangan dan perubahan politik yang terjadi. Oleh sebab itu, wajah birokrasi lebih sebagai abdi negara dari pada sebagai pelayan masyarakat (public service) sebagaimana yang seharusnya. Dinamika ini pun belum pernah surut sampai saat ini, bahkan sampai sulit diuraikan.  

Birokrasi sampai lapisan bawah lebih menampilkan dirinya sebagai sebuah institusi yang merupakan kepanjangan kepentingan pemerintah daerah yang sedang berkuasa. Dari periode satu ke periode lainnya jargon pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang setinggi-tingginya, pengentasan kemiskinan, perbaikan kesehatan masyarakat, perbaikan mutu pendidikan menjadi target utama, semuanya hanya angan-angan belaka. Birokrasi diposisikan sebagai insTitusi pemerintah dalam mengamankan jalannya pembangunan daerah.

Otoritarianisme kekuasaan bupati  yang merupakan kelanjutan pemerintahan di masa lalu, telah mendorong lahirnya sebuah birokrasi yang buruk, kaku, tidak transparan, jauh dari demokratis dan tidak berpihak pada rakyat, sehingga menyuburkan praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Birokrasi menjadi alat kekuasaan untuk mempertahankan kepentingan politik tertentu (melanggenngkan kekuAsaan bupati).

Mengingat begitu kuatnya peran dan posisi birokrasi dalam segala sendi kehidupan di masyarakat, sampai ilmuwan Karl D Jackson mengkategorikan birokrasi di Indonesia sebagai birokrasi politik (political bureaucracy). 

Dalam pemahaman Karl D Jackson dan Lucian Pye, politik birokrasi (bureaucratic politics) diterjemahkan sebagai suatu bentuk segala upaya pemerintah yang berkuasa untuk memanfaatkan instrumen birokrasi sebagai alat untuk mengatasi disfungsionalitas-disfungsionalitas maupun resiko-resiko yang dapat membahayakan kelangsungan sebuah sistem. Dalam konteks ini, sistem yang dimaksud adalah sistem politik yang dikembangkan dan dibangun oleh pemerintah pada masa itu, untuk mempertahankan kekuasaannya melalui berbagai macam cara.

Reformasi telah membawa harapan baru bagi masyarakat kita. Reformasi telah memberikan peluang akan lahirnya demokratisasi dan transparansi di berbagai aspek kehidupan, termasuk di dalamnya penampilan baru birokrasi sebagai salah satu instrumen negara. Tingginya tuntutan masyarakat akan adanya perubahan dan perbaikan, telah memaksa pemerintah daerah yang berkuasa sebagai penyelenggara negara, menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih dan baik.

Birokrasi kita memang mengenal disiplin kerja keras dan tradisi memupuk kekayaan. Tradisi ini menurut Prof Sartono Kartodirdjo sebagai kebudayaan handarbeni, yakni kebudayaan yang menganggap bahwa segala yang ada di wilayah kewenangan identik dengan miliknya. Hak sebagai pejabat ditafsirkan seolah-olah kekuasaan yang dipegang dan wilayah yang menjadi tanggungannya menjadi hak milik pejabat yang bersangkutan. Sikap seperti ini masih terlihat pada sebagian para birokrat kita.

Merebaknya tradisi memupuk kekayaan (baca: korupsi) dalam birokrasi, mengakibatkan rusaknya sistem birokrasi, melampau batas-batas kewajaran yang dapat dilihat pada semakin merusaknya sistem perekonomian kita, karena, birokrasi kita terperangkap dalam moral yang diciptaknnya sendiri, yakni mentalitas korup(si). Mentalitas korup mendorong tumbuhnya semangat kapitalistik (handarbeni) dalam tubuh birokrasi.  Begitu kuatnya semangat kapitalistik (handarbeni) diinjeksikan dalam tubuh birokrasi sehingga keseimbangan psikologis tergoncang ketika norma-norma kapitalis menjadi sebuah pilihan yang ideal.

Penyakit-penyakit birokrasi

Diskursus kinerja birokrasi saat ini seringkali menarik untuk didiskusikan. Berbagai diskusi dan seminar formal maupun duduk-duduk di warung kopi, tak pelak menjadi pembicaraan umum kalayak, bahwa birokrasi  itu sebuah institusi yang berbelit-belit, tidak ada dinamika, kotor  dan kadang digambarkan sebagai sebuah sosok yang angker.

Diskusi yang paling menarik di seputar birokrasi adalah masalah netralitas birokrasi. Sebab dalam kapasitasnya  sebagai public servise kepada masyarakat, tetapi di sisi lain kehidupan birokrasi tidak netral. Artinya selama kehidupan birokrasi masih dihantui pengaruh kekuatan tertentu, maka sulit dibayangkan birokrasi itu sebagai public servise.

Dalam konteks netralitas ini, bukan mustahil muncul berbagai macam virus/penyakit yang menggrogoti birokrasi. Berikut ini saya mencoba mengiventarisasi beberapa macam penyakit/virus yang menggerogoti birokrasi di daerah.

Inventarisasi pertama, dalam kaitannya persepsi dan gaya manajerial, antara lain: penyalahgunaan wewenang (abuse of power), mengaburkan masalah, menerima sogok/upeti, kecenderungan mempertahankan status quo, empire building, kurang koordinasi, bermental feodal(isme), berorientasi vertikal, takut pada perubahan/inovasi/resiko, tidak inovatif, pandai mengelabui, bermental calo.

Inventarisasi kedua, sebagai akibat rendahnya keterampilan/pengetahuan dan gagasan para pelaksana, antara lain: ketidaktelitian, bekerja asal jadi, miskin perencanaan, bekerja tidak berdasarkan sasaran, cepat puas, pikirannya mendek, counter productive, mutu hasil pekerjaan rendah, tidak cekatan, inkompetensi, melakukan kegiatan yang tidak relevan, sikap ragu-ragu, stagnasi, kolusi, kurang membaca, miskin ide/gagasan, mengerjakan disposisi, tunggu diperintah.

Inventarisasi ketiga, tindakan melanggar norma hukum dan perundang-undangan yang dilakukan oleh anggota birokrasi itu sendiri, meliputi: korupsi, ketidakjujuran, menyuap, uang semir, kontrak fiktif (kuitansi fiktif, SPJ fiktif), sabotase, pencurian, pemalsuan, uang perizinan, markup anggaran, komisi proyek, jual beli jabatan. Yang menarik dari point tiga ini adalah uang jual beli jabatan, uang perizinan, markup anggaran, komisi proyek.

Sudah menjadi tradisi, setiap orang mengajukan izin usaha atau izin apa saja sudah pasti dimintai uang. Yang mengajukan izin wajib stor, kalau tidak dengan alasan yang tidak masuk akal, seperti kekurangan berkas, boss lagi keluar kota, ada rapat. Ini bisa jadi berbulan-bulan.

Demikian pula jual beli jabatan. Menurut teman saya itu, untuk mengisi jabatan apapun sekarang kita dimintai uang alias wajib stor ke atasan. Biasanya yang mengumpulkan dana itu menurut teman saya adalah pejabat teras di daerah (setingkat eselon satu). Ada istilah jabatan kering dan jabatan basah. Jabatan kering misalnya eselon empat atau eselon tiga di Dinas Kesbangpol.

Untuk jabatan kering di eselon empat tarifnya minimal Rp 20 juta rupiah, untuk eselon tiga minimal Rp 50 juta. Sementara untuk jabatan basah sepeti Dinas Pekerjaan Umum tarif eselon empat minimal Rp 100 juta dan eselon tiga minimal Rp 300 juta. Sementara untuk eselon dua untuk jabatan di dinas basah bisa mencapai minimal Rp 500 juta.

Dan lebih aneh lagi, dalam penentuan jabatan seseorang pihak ketiga, pengusaha juga terlibat. Bayangkan saja seorang pengusaha menurut teman saya itu, mengatakan, “apakah Anda mau saya promosikan untuk menjabat? Tinggal Anda pilih, jabatan yang basah atau kering. Semua kita bisa atur”.

Apa jadinya birokrasi kita seperti ini? Dalam birokrasi tidak mengenal prinsip merit system (berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, dan lain-lain). 

Demikian juga dengan komisi proyek, dikenal dengan istilah ten percent, itu minimal. Maka jangan heran mutu proyek, jalan, bangunan atau jembantan, dan lain-lain, kita di Tanah Air sangat rendah. Seorang pengusaha sebelum mengerjakan proyek sudah ditagih duluan, dengan alasan macam-macam. Bahkan lebih aneh lagi sebelum diumumkan siapa yang menang dalam tender proyek, sudah diketahui duluan. Ini semua karena dalam proses awal sudah ada stor menyetor. Sehingga proses lelang itu hanya formalitas saja.

Inventarisasi keempat, menyangkut prilaku birokrat (behavioural approach), berupa tindakan sewenang-wenang, adigang-adigung, mbalelo, pura-pura sibuk, pemaksaan (coersive), pressure, konsipirasi, dramatisasi, kaku, tidak peka, pamrih, kasak-kusuk, gengsi,  senang menceritakan kekayaan orang lain, cara kerja yang berbeli-belit (red tape).

Inventarisasi kelima, muncul sebagai akibat situasi  internal, antara lain: penetapan sasaran yang tidak tepat, mengalokasikan anggaran tidak pada tempatnya, eksploitasi, ekstorsi, tidak tanggap, disguishe unemployment, imbalan yang tidak memadai, kondisi kerja sangat kotor alias tidak nyaman (penuh dengan arsip-arsip kotor), kinerja rendah, inconvenience, miskomunikasi, misasumsi, misinformasi, irihati, sukuisme, klobotisme, primordialisme.

Semua penyakit yang disebutkan di atas adalah hal yang lumrah dalam kehidupan birokrasi di daerah. Tidak ada birokrasi yang bebas dari penyakit, namun tidak ada birokrasi yang macet karena berbagai macam penyakit yang menghinggapinya bersamaan.

Upaya penyembuhan berbagai macam penyakit tersebut suatu pilihan/resep yang tepat adalah birokrasi perlu direstrukturisasi kembali. Artinya harus ada peremajaan. Anak-anak muda yang mempunyai idealisme dan mempunyai pikiran maju diberi kesempatan untuk memimpin birokrasi. Mulai dari pejabat eselon empat sampai eselon satu.

Tentunya tidak terlepas dari sistem kerja harus ada visi dan misi yang jelas, harus ada reward and punishment, dan setiap pegawai negeri (ASN) harus berprinsip menjadikan moral sebagai garda depan. Sehingga birokrasi sebagai pelayaan publik menjadi maju dan meletakkan birokrasi itu dalam tataran pelayanan yang efisien dan efektif, maka birokrasi menjadi kebanggaan masyarakat.

Salim & Woodward (1996), melihat kinerja berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ekonomi, efisiensi, efektivitas dan persamaan pelayanan. Aspek ekonomi dalam kinerja diartikan sebagai strategi untuk menggunakan sumberdaya yang seminimal mungkin dalam proses penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik.

Efisiensi kinerja pelayanan publik juga dilihat untuk menunjuk suatu kondisi tercapainya perbandingan terbaik/proporsional antara input pelayanan dengan output pelayanan. Demikian pula aspek efektivitas kinerja pelayanan ialah untuk melihat tercapainya pemenuhan tujuan atau target pelayanan yang telah ditentukan prinsip keadilan dan pemberian pelayanan publik juga dilihat sebagai ukuran untuk menilai seberapa jauh suatu bentuk pelayanan telah memperhatikan aspek-aspek keadilan dan membuat publik memiliki akses yang sama terhadap sistem pelayanan yang ditawarkan.

Berbagai prinsip pelayanan yang harus diakomudasi dalam pemberian pelayanan publik seperti prinsip kesederhanaan, misalnya mempunyai maksud bahwa prosedur atau tata cara pemberian pelayanan publik harus didesain sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat menjadi mudah, lancar, cepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami, mudah dilaksanakan.

Kultur Birokrasi di Daerah

Kultur birokrasi  pemerintahan yang seharusnya lebih menekankan pada pelayanan masyarakat, ternyata tidak dapat dilakukan secara efektif oleh birokrasi di daerah secara struktural. Kondisi tersebut merupakan implikasi dari sistem poilitik Pilkada yang telah menempatkan birokrasi lebih sebagai instrumen politik kekuasan dari pada sebagai agen pelayanan publik, sedangkan secara struktural kondisi tersebut lebih disebabkan akar sejarah kultural feodalistik birokrasi seperti masih diadopsinya budaya priyai yang bersifat paternalistik.            

Menurut Koentjaraningrat (1987), priyai dalam masyarakat Jawa menunjukan status sosial yang sangat tinggi, bahkan cenderung sangat eksklusif. Aktualisasi dari sisitem nilai priyai (borjuis) membawa efek pisikologis pada aparat birokrasi. Birokrasi beserta aparatnya cenderung mengasumsikan sebagai pihak yang harus dihormati oleh masyarakat. Birokrasi tidak merasa berkewajiban untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat karena birokrasi bukan sebagai pelayan, akan tetapi justru sebaliknya, masyarakatlah yang harus melayani dan harus mengerti keinginan birokrasi

Sentralisasi birokrasi telah menyebabkan birokrasi terjebak dalam pengembangan kultur organisasi yang berorientasi vertikal daripada berorientasi pada kepentingan publik. Sentralisme dalam birokrasi telah menyebabkan terjadinya patologi dalam bentuk berbagai penyimpangan kekuasaan dan wewenang yang dilakukan birokrasi.

Patologi birokrasi muncul karena norma dan nilai-nilai  yang menjadi acuan bertindak birokrasi lebih berorientasi ke atas, yaitu pada kepentingan politik kekuasan, bukannya kepada publik. Berbagai kebijakan pembangunan pemerintahan yang selalu ditentukan oleh pemerintah pusat menunjukan kuatnya budaya sentralisme dalam birokrasi.

Kondisi tersebut mengakibatkan birokrasi tidak semakin sensitif  terhadap nilai, aspirasi, kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Birokrasi menjadi kurang fleksibel, sehingga kebijakan yang diterapkan kurang responsif terhadap kondisi masyarakat daerah yang memiliki masalah-masalah sosial kemasyarakatan yang bersifat spesifik. 

Kinerja yang baik harus didukung oleh Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) yang secara ketat memegang tiga prinsip economy, efficient, dan effective dan berorientasi pada outcome. Kinerja Pemerintah Daerah yang baik diyakini akan menghasilkan sesuatu yang diangap bernilai tinggi oleh masyarakat. Ada dua hal yang perlu diperhatikan untuk mencapainya yaitu menjalankan prinsip high performance government (pemerintah yang berkinerja tinggi) dan mengembangkan kapabilitas (capability building).

Prinsip-prinsip high performance government adalah fokus pada klien atau warganegara, berorientasi pada outcome, akuntabel, inovatif dan luwes, berisikap terbuka dan siap bekerja sama dengan siapa saja, penuh perhatian. Kapabilitas yang perlu dikembangkan adalah mencakup: di bidang strategi dan pembuatan kebijakan, organisasi dan desain proses kerja, manajemen kinerja, menjalin kemitraan, kemampuan memasarkan dan menjalin hubungan dengan klien, procurement dan logistic, menajemen human capital, dan manajemen informasi.

Ini menuntut pemerintah daerah senantiasa mengalokasikan anggaran yang memadai untuk memberikan pelatihan yang berkesinambungan guna meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia supaya mampu menjalankan prinsip-prinsip bagi terwujudnya high performance government yang juga berarti public government atau pemerintahan yang amanah. (Ben Senang Galus, Penulis Buku Menalar Negara, tinggal di Yogyakarta)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here