Home Opini Memacu Daya Beli

Memacu Daya Beli

237
0
Ir Laeli Sugiyono MSi, Statistisi Ahli Madya pada BPS Provinsi Jawa Tengah.

BERNASNEWS.COM – Daya beli (Purchasing Power) adalah kemampuan individu dalam mengonsumsi suatu barang dan atau jasa. Daya beli individu satu dengan yang lainnya pastil berbeda. Hal tersebut dapat dilihat dari status individu bersangkutan, pekerjaan, penghasilan dan sebagainya. Kemampuan daya beli dicirikan melalui pengeluaran per kapita riil. Besaran pengeluaran per kapita riil ini sangat tergantung pada upah riil yang diterima penduduk.

Memasuki tahun 2020, penduduk Indonesia disambut dengan kenaikan harga barang dan jasa seiring dengan penetapan tarif oleh pemerintah yang lebih dikenal dengan istilah administered price mulai dari cukai rokok, tarif iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, tarif listrik, hingga kenaikan tarif jalan tol,.

Pada tahun 2020 ini juga masih dibayangi oleh perlambatan ekonomi yang diakibatkan oleh ketidakpastian perekonomian global ditambah situasi guncangan ekonomi dampak pandemi Covid-19 pada triwulan I dan II, yang mungkin bisa berlanjut hingga triwulan III bahkan bisa jadi triwulan IV. Kondisi tersebut setidaknya berdampak pada daya beli penduduk. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menjaga dan meningkatkan daya beli guna mempertahankan sekaligus meningkatkan kesejahteraan penduduk di tengah dinamika ekonomi yang terjadi saat ini.

Secara makro, inflasi atau kenaikan harga barang secara umum di perdesaan sepanjang tahun 2019 Jawa Tengah mengalami inflasi sebesar 3,66 persen. Meski inflasi tergolong rendah namun daya beli pada penduduk ekonomi bawah mengalami tekanan. Hal ini tercermin pada penurunan upah riil buruh tani di pedesaan pada November 2019. Laju upah buruh tani riil di pedesaan tahun 2019 sebesar 3,33 persen. Kendati masing-masing upah nominal mengalami kenaikan, inflasi pedesaan selama 2019 di level 3,66 persen belum mampu mengompensasi peningkatan upah sehingga upah riil menurun. Penurunan upah riil ini mengindasikan bahwa telah terjadi penurunan daya beli pada penduduk ekonomi kelas bawah yaitu buruh tani di perdesaan.

Kontribusi dan Sumber Pertumbuhan Ekonomi

Selama 2019, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Tengah menurut pengeluaran ditopang oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga (PKRT) dengan kontribusi lebih dari separuh sebesar 59,09 persen atau menjadi yang terbesar jika dibandingkan dengan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) sebesar 33,77 persen, pengeluaran konsumsi pemerintah (PKP) sebesar 7,18 persen, serta ekspor barang dan jasa sebesar 42,95 persen. Sehingga pergerakan yang terjadi pada komponen PKRT menjadi sangat berpengaruh terhadap perekonomian Jawa Tengah.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah triwulan III 2019 mencapai 5,66 persen yang berasal dari komponen PKRT yang tumbuh sebesar 5,16 persen atau relatif lebih lambat jika dibandingkan dengan komponen yang lain, misalnya dari komponen PKP yang tumbuh sebesar 5,56 persen, sedangkan dari komponen ekspor barang dan jasa dengan pertumbuhan mencapai 5,93 persen. Perlambatan ini disebabkan oleh penduduk kelas menengah ke atas yang menahan keperluan untuk belanja/pengeluaran.

Hal ini disebabkan porsi pengeluaran kelompok penduduk 20 persen teratas terhadap seluruh pengeluaran penduduk mencapai 39,73 persen, sedangkan penduduk 40 persen menengah mencapai 37,63 persen. Sedangkan penduduk 40 persen terbawah hanya menyumbang 18,71 persen dari seluruh pengeluaran/ konsumsi penduduk Jawa Tengah.

Dampak Daya Beli

Namun demikian, meski andil pengeluaran penduduk 40 persen terbawah ini sangat kecil dan pengaruhnya terhadap perekonomian Jawa Tengah juga tidak besar, namun pada kelompok ini penduduk miskin, rentan miskin, dan hampir miskin berada. Apabila daya beli dari penduduk pada kelompok ini tidak dijaga, maka akan berpotensi meningkatkan jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah yang pada tahun 2019 mencapai 3,743 juta jiwa. Padahal untuk menurunkan jumlah penduduk miskin tahun 2019 tersebut pemerintah provinsi Jawa Tengah mengeluarkan anggaran jaring pengaman sosial sosial yang cukup besar.

Dengan kenaikan harga patokan pemerintah setidaknya berdampak pada daya beli penduduk kelas menengah ke bawah yang tidak termasuk dalam penerima bantuan iuran (PBI). Ini terkomfirmasi banyak peserta BPJS mandiri yang berbondong-bondong menurunkan kelas demi mengurangi pengeluaran. Bagi peserta mandiri, kenaikan iuran ini sangat memberatkan terlebih bagi penduduk kelas menengah ke bawah terutama yang berada pada kuintil pengeluaran 3 dan 4.

Dikutif dari Tasmilah (2019) terungkap bahwa untuk kuintil pengeluaran 3, rata-rata pengeluaran per kapita per bulan sebesar Rp 877.883. Dengan kenaikan iuran BPJS menjadi Rp 110 ribu untuk kelas 2 dan Rp 160 ribu untuk kelas 1 mengakibatkan kenaikan pengeluaran penduduk pada kuintil 3 sebesar 6,7 persen untuk kelas 2 dan 9,11 persen untuk kelas 1. Bahkan tarif BPJS yang baru tersebut mencapai 12,5 persen (kelas 2) dan 18,22 persen (kelas 1) dari seluruh pengeluaran penduduk kelas menengah pada kuintil 3.

Kenaikan pengeluaran tanpa disertai dengan peningkatan pendapatan boleh jadi dapat menurunkan daya beli dan kesejahteraan penduduk. Apalagi di tengah perlambatan ekonomi yang sewaktu-waktu bisa mengancam pemutusan hubungan kerja (PHK) maupun penutupan usaha sebagai akibat dari penurunan permintaan barang/jasa. PDRB menurut pengeluaran sangat bergantung pada pengeluaran penduduk kelas menengah ke atas. Ketika penduduk kelas menengah ke atas menahan belanja/pengeluaran, maka akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi secara umum.

Upaya Memacu Daya Beli

Mengingat pentingnya daya beli penduduk yang berpengaruh dalam memacu pertumbuhan ekonomi, secara inklusif meningkatnya pertumbuhan ekonomi berdampak pada meningkatnya kesempatan kerja, sebaliknya dapat menurunkan kemiskinan penduduk, maka memacu daya beli berarti berupaya meningkatkan kapasitas konsumsi rumah tangga.

Ekonom senior Indef Didik Rachbini menilai, untuk mendongkrak daya beli dalam jangka pendek ada empat hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Pertama, jangan terlalu ketat mengejar pajak dari masyarakat. Kedua, mendorong dana yang banyak tersimpan di bank-bank pemerintah daerah (Pemda) supaya jangan disimpan.

Ketiga, program dana desa harus cepat distribusinya ke masyarakat. Itu akan meningkatkan daya beli. Dan keempat, membuat program-program spesial yang bersifat cepat, misalnya membangun jalan di desa, mendorong siapa punya tanah untuk bikin pasar desa atau bendungan kecil yang hanya butuh biaya kecil. (https://nasional.kontan.co.id). (Ir Laeli Sugiyono MSi, Statistisi Ahli Madya pada BPS Provinsi Jawa Tengah, email: [email protected])



LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here