Home News KSP Tolak Kenaikan UMK Rata-rata 1,09 Persen, Denny Siregar: yang Menderita Bukan...

KSP Tolak Kenaikan UMK Rata-rata 1,09 Persen, Denny Siregar: yang Menderita Bukan Cuma Buruh

32
0
Pegiat media sosial Denny Siregar; Foto: tangkapan layar YouTubecokrotv

BERNASNEWS.COM – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menetapkan Upah Minimum (UM) Tahun 2022 berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan aturan turunannya PP No 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Penetapan UM tiap daerah provinsi dan kota/kabupaten diserahkan kepada kepala daerah/gubernur masing-masing.

Sementara menurut Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) upah minimum rata-rata tahun 2022 hanya naik 1,09 persen. Besaran kenaikan ini dinilai jauh dari angka kenaikan upah minimum yang diusulkan KSPI yani 7 persen sampai 10 persen.

Karena itu, Presiden KSPI Said Iqbal yang dikutip Bernasnews.com dari sebuh sumber mengatakan KSPI menolak dengan tegas dan keras kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Ketenagakerjaan tersebut. Sebab, dengan kenaikan upah minimum yang kalau dilihat rata-rata kenaikan upah minimum tahun 2022 baik UMP di tingkat provinsi maupun UMK, nampaknya UMK di tingkat kabupaten/kota hanya 1,09 persen.

Menanggapi penolakan KSPI itu, pegiat media sosial Denny Siregar mengingatkan para buruh agar belajar untuk bersyukur. Sebab, buruh masih bisa kerja saja karena perusahaan tidak tutup saja sudah bagus. Padahal banyak perusahaan yang melakukan pengurangan karyawan, bahkan banyak juga perusahaan yang ditutup sebagai dampak pandemiCovid-19.

Dengan demikian, menurut Denny Siregar, yang menderita saat pandemi bukan hanya buruh tapi pengusaha juga ngos-ngosan. Pengusaha tidak tutup pabrik saja dan tetap mempekerjakan buruh sudah bagus.

Woiii, yang lagi menderita waktu pandemi ini bukan hanya buruh aja, pengusaha juga sama ngos2annya. Mereka gak tutup pabriknya aja udah bagus. Kalian masih kerja aja udah bagus. Banyak tuh yg kena pengurangan tenaga kerja. Belajar bersyukur napa..,” cuit Denny Siregar dikutip Bernasnews.com di aku twitternya @Dennysiregar7.

Menanggapi cuitan Denny Siregar, seorang warganet di akun @Simpangan2024 berkomentar, “Buruh masih kerja mestinya bersyukur, buat usaha sendiri juga tak mudah loh.”

“Masa pandemi masa sulit untuk kita semua, bersyukurlah bagi yg masih bisa kerja, walau tidak bisa membuat kita kaya tapi masih bisa membuat kita bertahan hidup,” komentar Mata Jiwa di akun @MataJiwa6.

Sementara januaryindah di akun @January70230534 mengatakan: “Gue buruh dan eneg ma si iqbal ini. Untungnya perusahaan tpt gue krja g pernah ikut2an demo. Pling hnya kirim 2 atau 3 org demi keamanan perusahaan tdk diganggu produksinya. Masa jd ketua buruh seumur hidup???”

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah yang dikutip Bernasnews.com di lman kemnaker.go.id mengatakan penetapan UM untuk memberikan perlindungan kepada pekerja/ buruh agar upahnya tidak dibayar terlalu rendah akibat posisi tawar mereka yang lemah dalam pasar kerja. Kebijakan UM merupakan salah satu program strategis nasional sebagai salah satu instrumen pengentasan kemiskinan dan mendorong kemajuan ekonomi Indonesia melalui pengupahan yang adil dan berdaya saing. 

Menurut Ida Fauziyah, berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 2021UM hanya berdasarkan wilayah, yaitu Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Tidak ada lagi penetapan UM berdasarkan sektor, namun UMS yang telah ditetapkan sebelum 2 November 2020 tetap berlaku hingga UMS tersebut berakhir atau UMP/UMK di wilayah tersebut telah lebih tinggi. 

Sesuai SE Mendagri 561/6393/SJ perihal penetapan UM tahun 2022, Ida Fauziyah meminta Gubernur harus menetapkan UMP paling lambat 21 November 2021. Namun mengingat 21 November merupakan hari libur nasional maka penetapan UMP harus dilakukan paling lambat 20 November 2021. (lip)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here