Home Opini Krisis Ekonomi

Krisis Ekonomi

18069
0
Dr. Y. Sri Susilo, SE, M.Si, Dosen Fakultas Bisnis dan Ekonomi UAJY (Atma Jogja); Sekretaris ISEI Cabang Yogyakarta dan Pengurus Pusat ISEI. (Foto: Dok. Pribadi)

BERNASNEWS.COM — Krisis ekonomi mengacu pada perubahan drastis pada perekonomian. Perubahan ekonomi yang terjadi secara cepat tersebut mengarah pada melemahnya nilai tukar mata uang (kurs) dan harga-harga kebutuhan pokok yang semakin tinggi (inflasi). Menurut Tambunan (2018), krisis ekonomi bisa terjadi secara mendadak, misalnya krisis yang terjadi karena kenaikan harga minyak mentah (crude oil) dunia pada tahun 1974. Krisis ekonomi yang sifatnya tidak mendadak misalnya krisis ekonomi global tahun 2009-2009.  Berdasarkan sumbernya, krisis ekonomi uang terjadi di suatu negara dapat bersumber dari domestik maupun bersumber dari luar negeri.

Artikel singkat ini menjelaskan krisis ekonomi dan penyebabnya. Setelah membahas krisis ekonomi keuangan Asia 1997-1998 dan krisis ekonomi global 2008-2009, dilanjutkan dengan krisis ekonomi yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Pada bagian terakhir merupakan catatan penutup untuk melengkapi tulisan ini.

Penyebab Krisis Ekonomi

Seperti yang telah disebutkan pada awal tulisan bahwa ada beberapa penyebab terjadinya krisis ekonomi. Penyebab termaksud adalah sebagai berikut (Tambunan, 2018; Sri Susilo, 2016). Pertama, krisis produksi yang terjadi karena terjadinya penurunan produksi sejumlah komoditas pertanian domestik yang  mendadak dan signifikan, misalnya komoditas beras.

Krisis tersebut dapat menyebabkan inflasi (demand pull inflation), karena jumlah pasokan di pasar lebih kecil dari permintaan pasar sehingga harga komoditas pertanian melonjak. Di samping itu, krisis produksi dapat menyebabkan kesempatan kerja berkurang yang berarti tingkat pengangguran di sektor pertanian meningkat. Pengangguran tersebut pada akhirnya dapat meningkatkan kemiskinan.

Kedua, krisis perbankan yang terjadi ditandai dengan runtuhnya sistem perbankan dan munculnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap perbankan (bank runs/self-fullfilling prophecy). Krisis tersebut menyebabkan terjadinya penurunan kesempatan kerja dan suku bunga meningkat. Kondisi tersebut menjadikan tingkat pengangguran meningkat serta investasi di sektor riil menurun. Selanjutnya yang terjadi adalah menurunnya pendapatan yang berujung pada meningkatnya kemiskinan.

Ketiga, krisis nilai tukar (kurs) terjadi jika kurs mata uang domestik (misalnya Rp) mengalami depresiasi signifikan dalam jangka menengah dan panjang terhadap beberapa mata uang  asing yang kuat (hard currencies, misalnya dolar AS). Kondisi tersebut dapat mendorong meningkatnya ekspor, namun sebaliknya impor barang menurun tajam. Kenaikan ekspor dapat meningkatkan produksi yang kemudian mendorong kenaikan kesempatan kerja. Penurunan impor menjadikan produksi turun dan akhirnya kesempatan kerja juga menurun. Terdepresiasinya mata uang domestik tersebut menjadikan harga faktor produksi dan bahan baku impor meningkat dan hal itu berarti terjadi kenaikan biaya produksi. Kenaikan biaya tersebut akan berujung dengan kenaikan inflasi (cost push inflation).

Keempat, krisis minyak bumi terjadi jika harga komoditas tersebut meningkat drastis. Hal tersebut terjadi karena permintaan dunia jauh melebihi jumlah produksi atau pasokan minyak bumi yang tersedia. Kenaikan harga minyak bumi menyebabkan harga energi yang bersumber dari minyak bumi (BBM dan Listrik) naik. Kondisi tersebut menjadikan biaya produksi meningkat dan pada ujungnya akan mendorong terjadinya inflasi. Di samping itu, kenaikan biaya produksi bisa menjadikan volume produksi berkurang dan mendorong menurunnya kesempatan kerja. Ujung dari hal tersebut adalah tingkat kemiskinan yang melonjak.

Kelima, krisis modal yang terjadi karena pelarian modal ke luar negeri. Kondisi tersebut menjadikan investasi domestik berkurang dan selanjutnya produksi barang/jasa juga berkurang. Selanjutnya kesempatan kerja, khususnya di sektor riil, juga berkurang dan menyebabkan pengangguran meningkat. Hal tersebut menjadikan tingkat kemiskinan juga meningkat. Di samping itu, pelarian modal juga menyebabkan terdepresiasinya mata uang domestik (Rp) terhadap mata uang asing yang kuat (dolar AS). Kondisi tersebut jika terjadi dalam menengah atau panjang makan dapat menyebabkan krisis nilai tukar yang berujung pada inflasi yang pada ujungnya menjadikan meningkatnya jumlah penduduk miskin.

Krisis Ekonomi di Indonesia

Kelima penyebab tersebut dapat memicu terjadinya krisis ekonomi. Mengacu pada sejarah perekonomian Indonesia, berikut 2 krisis terakhir yang pernah menimpa perekonomian Indonesia (Tambunan, 2018; Sri Susilo, 2016). Kedua krisis tersebut terjadi sebelum krisis ekonomi pandemi Covid-19. Yaitu, krisis ekonomi tahun 1997-1998. Semula merupakan krisis keuangan dan moneter yang berkanjut menjadi krisis ekonomi dan bahkan krisis politik. Diawali terjadinya pelarian modal di Thailand yang menjadikan mata uang Bath terdepresiasi.

Selanjutnya hal yang sama juga terjadi di Indonesia sehingga rupiah (IDR) terdepresiasi signifikan terhadap mata uang yang kuat khususnya dolar AS. Nilai tukar yang semula sekitar Rp 3.000,00 per dolar AS melemah menjadi sekitar Rp 10.000,00 per dolar AS dan bahkan pernah mencapai Rp 17.000,00 per dolar AS. Depresiasi rupiah tersebut menjadikan: (1) harga produk dan faktor produksi impor naik serta menurunnya volume impor. (2) Krisis keuangan pada perusahaan-perusahaan sektor riil yang mempunyai utang luar negeri dalam dolar AS. (3) Krisis perbankan dimana mayoritas bank skala besar mempunyai kewajiban utang dalam dolar AS.

Meningkatnya harga faktor produksi yang diimpor menjadikan biaya produksi meningkat. Kenaikan biaya produksi tersebut mendorong inflasi dan menurunnya volume impor faktor produksi. Selanjutnya volume produksi menurun. Penurunan tersebut dapat mengurangi kesempatan kerja yang berarti meningkatnya penganggguran.

Krisis keuangan perusahaan terjadi karena mempunyai utang dalam dolar AS, namun pendapatan perusahaan mayoritas dalam rupiah. Kondisi demikian menjadikan perusahaan dapat dinyatakan bangkrut. Perusahaan tidak beroperasi lagi sehingga karyawan dirumahkan sementara dan atau terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). Kondisi tersebut menjadikan tingkat atau jumlah pengangguran melonjak. Sekitar 70 persen lebih perusahaan yang tercatat di pasar modal mendadak berstatus insolvent alias bangkrut. Sektor konstruksi, manufaktur, dan perbankan adalah sektor yang terpukul cukup parah.

Krisis perbankan terjadi karena mayoritas bank skala besar mempunyai utang dalam dolar AS. Dengan terdepresiasinya rupiah terhadap dolar AS sangat signifikan maka menjadikan mayoritas bank tersebut mengalami kebangkrutan. Kondisi tersebut menjadikan terjadi PHK besar-besaran di sub-sektor perbankan. Terjadinya PHK tersebut mendorong kenaikan pengangguran.

Jika dicermati krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997-1998 tersebut menjadikan jumlah atau tingkat pengangguran meningkat signifikan sehingga berujung pada meningkatnya tingkat kemiskinan. Jumlah pengangguran pada waktu itu mencapai 20 juta orang atau sekitar 20 persen dari angkatan kerja.

Akibat dari PHK dan inflasi mencapai 70 persen, jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan juga meningkat. Ketika itu, angkanya tercatat mencapai sekitar 50 persen dari total penduduk. Pendapatan per kapita yang mencapai 1.155 dolar/kapita pada tahun 1996 dan 1.088 dolar/kapita pada tahun 1997 menciut menjadi 610 dollar/kapita pada tahun 1998. Dua dari tiga penduduk Indonesia, sebagaimana dicatat oleh Organisasi Buruh Internasional (ILO), berada dalam kondisi yang sangat miskin pada tahun 1999 jika ekonomi tak segera diperbaiki.

Kedua, krisis keuangan global tahun 2008-2009 yang dipicu oleh krisis keuangan yang terjadi di AS pada tahun 2007. Melalui keterkaitan dan terintegrasinya keuangan global, krisis tersebut menjalar ke negara-negara yang maju perekonomiannya seperti Jepang dan Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE). Negara-negara di Asia, termasuk Indonesia, juga terdampak krisis tersebut.

Krisis keuangan global tahun 2008-2009 berdampak terhadap perekonomian Indonesia melalui jalur transmisi permintaan dunia yang menurun. Penurunan permintaan dunia tersebut menjadikan volume ekspor mengalami penurunan. Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya volume produksi. Selanjutnya hal tersebut membawa konsekuensi kesempatan kerja menurun. Hal itu berarti terjadinya PHK. Dengan adanya PHK tersebut dimungkinkan terjadinya penurunan pendapatan dan berujung pada meningkatnya kemiskinan. Transmisi ini berlanjut dengan menurunnya pendapatan di tingkat regional (provinsi dan kabupaten/kota). Dengan demikian akibat krisis tersebut pendapatan nasional menurun dan kemiskinan meningkat.

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), pertumbuhan ekonomi Indonesia yang di tahun 2008 sebesar 6,01 persen, turun menjadi 4,63 persen di tahun 2009. Selain itu ditemukan krisis keuangan global relatif lebih kuat dampaknya terhadap rumah tangga perdesaan daripada rumah tangga perkotaan. Namun karena pasar kerja di perdesaan lebih fleksibel, dampak krisis terhadap terhadap tingkat pengangguran pedesaan menjadi relatif lebih lemah.

Bagaimana dengan krisis ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19? Menurut Gubernur BI, krisis ekonomi yang terjadi karena masalah pandemik Covid-19. Penyebaran virus Corona sangat cepat. Virus tersebut melanda di hampir seluruh negara yang ada di dunia. Kondisi tersebut menjadikan investor dan pemilik modal di pasar keuangan global panik dan menjual aset-aset keuangan mereka seperti saham, obligasi, hingga emas ke dalam bentuk uang tunai (dolar AS).

Kondisi tersebut menyebabkan perekonomian di seluruh negara ambrol lantaran minim investasi. Para pemilik dana global menjual aset-aset keuangan mereka, tidak memandang bulu dari mana negaranya dan tingkat berapa imbal hasil ataupun rating-nya. Investor global ingin menukarkan kepada tunai, terutama dolar AS. Hal tersebut menjadikan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS mengalami depresiasi.

Di sektor riil, khususnya industri manufaktur juga terdampak pandemi Covid-19. Berdasarkan Kementerian Perindustrian (2020), indeks manajer pembelian (Purchasing Managers Index/PMI) manufaktur Indonesia pada akhir kuartal I tahun 2020 teretekan di bawah 50 yaitu 45,3. Hal itu dipengaruhi oleh banyaknya daerah yang terjangkit Covid-19, sehingga penurunan utilitas industri manufaktur di berbagai sektor tidak dapat dihindari. Beberapa industri mengalami penurunan kapasitas (produksi) hampir 50 persen, kecuali industriindustri alat-alat kesehatan dan obat-obatan. Secara garis besar, 60 persen industri skala kecil, menengah dan besar terpukul besar akibat dampak covid-19, namun 40 persen lainnya alami permintaan yang tinggi.

Selanjutnya, menurut BI (2020) pertumbuhan ekonomi tahun 2020 diperkirakan hanya sebesar 2,3 persen. Jauh lebih rendah dari perkiraan sebelum terjadinya pandemi Covid-19 yaitu sebesar 5,1 – 5,4 persen. BI optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021 bisa mencapai 5,3 – 6,0 persen. Melambungnya (rebound) pertumbuhan ekonomi tersebut dengan pola V (V-shape). Optimisme BI tersebut didasarkan pada sejumlah perbaikan ekonomi yang tengah digalakkan Pemerintah, BI, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Seperti diketahui, perbaikan ekonomi tersebut dilakukan melalui stimulus fiskal dan non fiskal, stimulus moneter, stimulus perbankan dan jaring pengaman sosial.

Catatan penutup

Krisis ekonomi karena pandemi Covid-19 ini berbeda dengan krisis ekonomi tahun 1997-1998 dan krisis keuangan global tahun 2008-2009. Masalah yang dihadapi saat ini tidak hanya masalah ekonomi dan keuangan, namun juga masalah kesehatan dan kemanusiaan. Berdasarkan kondisi tersebut maka kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi krisis ekonomi tidak hanya fokus masalah ekonomi dan keuangan namun juga masalah kesehatan dan kemanusiaan.

Pemerintah sebagai pemegang otoritas fiskal dan BI sebagai otoritas moneter nampaknya pada saat ini lebih siap dalam mengantisipasi dan menghadapi dampak krisis ekonomi. Hal tersebut tercermin dari kebijakan stimulus yang diterbitkan serta koordinasi dan sinergi Pemerintah dan BI dalam mengimplementasikan kebijakan stimulus. Pemerintah dan BI dalam mengantisipasi dampak krisis didukung oleh OJK dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Dengan kata lain Pemerintah bersama BI didukung oleh pemangku kepentingan telah belajar dari krisis ekonomi tahun 1997-1998 dan krisis keuangan global tahun 2008-2009.

Harus diakui, dalam mengantisipasi krisis ekonomi pada saat ini juga terdapat sejumlah keterbatasan. Banyak pihak yang menyatakan dalam implementasi kebijakan stimulus koordinasi dan sinergi antar kementerian/lembaga harus ditingkatkan. Dalam hal ini termasuk koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Dalam mengantisipasi krisis ekonomi ini, siapapun yang terlibat dalam kebijakan dan operasional harus siap bekerja keras tidak sekedar bekerja seperti biasanya (business as usual). Penulis yakin, pemerintah, BI, pemangku kepentingan lain akan mampu mengantisipasi dampak negatif krisis ekonomi yang dikarenakan pandemi Covid-19. (Dr. Y. Sri Susilo, SE, M.Si, Dosen Fakultas Bisnis dan Ekonomi UAJY (Atma Jogja); Sekretaris ISEI Cabang Yogyakarta dan Pengurus Pusat ISEI)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here