Home News KPPU Perlu Ikut Membangun Struktur Ekonomi yang Sehat

KPPU Perlu Ikut Membangun Struktur Ekonomi yang Sehat

100
0
Gubernur DIY Sri Sultan HB memotong pita tanda peresmian Kantor KPPU Wilayah VII pada Rabu (15/9/2021), Foto: Humas Pemda DIY

BERNASNEWS.COM – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) perlu ikut membangun struktur ekonomi yang semakin sehat. Sebab, faktanya, penyimpangan atau persaingan usaha yang tidak sehat, tidak hanya karena perilaku pelaku usaha, tapi juga dari kebijakan-kebijakan yang dirancang pemerintah sendiri.

Karena itu, Pemerintah Daerah DIY mohon bila dimungkinkan perlu dibuka forum asistensi KPPU bagi para petugas pengadaan dan pelelangan barang dan jasa untuk Pemda DIY maupun kabupaten/kota se-DIY guna menghindari terjadinya penyimpangan yang berpotensi timbulnya persaingan yang tidak sehat.

Dalam acara peresmian Kantor KPPU Wilayah VII pada Rabu (15/9/2021), Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan bila permintaan DIY itu bisa diwujudkan tanpa diskriminasi, maka persaingan sehat akan meningkatkan efisiensi ekonomi, melahirkan inovasi, mewujudkan iklim usaha yang kondusif dan menjamin kesempatan berusaha yang sama. Hal ini akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Gubernur DIY yang dikutip Bernasnews.com dari Humas Pemda DIY, Rabu (15/9/2021), untuk mencapai kondisi tersebut, KPPU bertugas memastikan semua sektor usaha berjalan dan bersaing sehat. Karena didukung dengan regulasi yang bersih dan tidak memfasilitasi praktik monopol.

Persaingan harus dipandang sebagai hal yang positif dan sangat esensial dalam dunia bisnis. Dengan persaingan, para pelaku usaha akan berlomba terus-menerus memperbaiki produk dan melakukan inovasi untuk memberikan yang terbaik di konsumen.

“Namun seiring dengan berjalannya bisnis, para pelaku usaha sering lupa bagaimana bersaing dengan sehat, sehingga muncul praktik monopoli dan mengabaikan kebutuhan konsumen. Di sini monopoli diartikan sebagai kekuasaan mutlak dalam menentukan harga, kualitas, dan kuantitas produk,” kata Sultan HB X.

Gubernur DIY menyatakan bahwa bisnis yang beretika diperlukan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Rambu-rambu etika berbisnis diperlukan sesuai kode etik profesi yang tertulis agar tercipta bisnis yang beretika. Oleh karena itu, lahirlah produk-produk hukum.

Ketua KPPU RI Kodrat Wibowo mengucapkan terima kasih kepada Pemda DIY karena telah memperkenankan salah satu aset gedungnya difungsikan sebagai pusat persaingan usaha dan kemitraan di DIY dan Jawa Tengah. KPPU Kanwil VIIi memiliki wilayah kerja mencakup DIY dan Jawa Tengah.

“KPPU di daerah tak berbeda dengan KPPU di pusat. Di sini kita dapat melakukan diskusi, konsultasi, penelitian, sosialisasi hingga pelaporan masyarakat sampai yang berada di tingkat paling bawah sekalipun. Tugas utama KPPU memang pada pencegahan, namun KPPU juga memiliki wewenang menindak,” kata Kodrat. (lip)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here