Home News Koordinator TPDI : Komnas HAM Bertindak Sewenang-wenang Terhadap KPK

Koordinator TPDI : Komnas HAM Bertindak Sewenang-wenang Terhadap KPK

42
0
Petrus Selestinus. Koordinator TPDI dan Advokat Peradi Foto: Dok Pribadi

BERNASNEWS.COM – Koordinator TPDI (Tim Penyelamat Demokrasi Indonesia) yang juga Advokat Anggota Peradi Petrus Selestinus menilai Komnas telah bertindak sewenang-wenang bahkan melampaui kewenangn terhadap KPK (Komisi Pemberntasan Korupsi).

Menurut Petrus Selestinus, seharusnya Komnas HAM menyatakan diri tidak berwenang memproses pengaduan 75 Pegawai KPK yang diberhentikan oleh Pimpinan KPK akibat tidak lolos TWK. Namun Komnas HAM justru tanpa tedeng aling-aling melanggar larangan UU yaitu menyalahgunakan wewenang (melampaui wewenang, mencampuradukan wewenang dan bertindak sewenang-wenang).

Sebab, menurut Petrus Selestinus, apa yang dilakukan oleh Pimpinan KPK Firli Bahuri dkk merupakan tindakan hukum administrasi negara, berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, yang masuk wewenang Pengadilan TUN.

(Baca juga : Penonatktifan 75 Pegawai KPK Dapat Dipertanggungjawabkan)

Dengan pemberhentian 75 Pegawai KPK oleh Pimpinan KPK selaku Pejabat Tata Usaha Negara, maka antara 75 Pegawai KPK dan Pimpinan KPK berada dalam sengketa TUN sebagai akibat dikeluarkan Keputusan TUN (pemberhentian) termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No 51 Tahun 2009 tentang TUN).

“Kita patut menyesalkan sikap Komnas HAM, karena rendahnya pemahaman terhadap Hukum Tata Usaha Negara dan Administrasi Pemerintahan, sehingga dengan mudah ditunggangi oleh 75 Pegawai KPK yang diberhentikan,” kata Petrus Selestinus dalam siaran pers yang dikirim kepada media, termsuk Bernasnews.com pada Rabu, 9 Juni 2021.

Hal itu disampaikan Petrus Selestinus terkait langkah Komnas HAM yang memanggil KPK terkait adanya pengaduan dari 75 pegawai KPK yang gagal TWK. Meski tidak memenuhi panggilan Komnas HAM pada hari Selasa, 8 Juni 2021, namun Pimpinan KPK mengirim surat kepada Komnas HAM untuk meminta penjelasan mengenai bentuk atau jenis pelanggaran HAM apa yang dilkukan KPK

Menyalahgunakan wewenang

Menurut Petrus Selestinus, apa yang terjadi dengan Komnas HAM, yang saat ini katanya sudah memeriksa 19 orang pegawai KPK dan menerima 3 bundel dokumen terkait kasus dugaan pelanggaran HAM terkait TWK, itu jelas merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilarang oleh pasal 17 UU No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Tindakan menyalahgunkan wewenang oleh Komnas HAM dalam memproses pengaduan 75 Pegawai KPK, menurut Petrus Selestinus, meliputi tindakan melampaui wewenang; mencampuradukan wewenang; dan/atau bertindak sewenang-wenang. Oleh karena itu Pimpinan KPK cukup mengirim surat dan menyatakan keberatan memenuhi panggilan Komnas HAM dan persilakan 75 Pegawai KPK menggunakan haknya dengan mengugat ke PTUN Jakarta.

Anehnya, menurut Petrus Selestinus, Komnas HAM tidak bisa membedakan mana yang merupakan tindakan yang masuk kategori perbuatan melanggar hukum dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik dan mana yang masuk kategori Pelanggaran HAM, padahal UU sudah memberikan batasan yang jelas dan tegas, termasuk kapan Komnas HAM boleh bertindak. 

Menurut Petrus Selestinus, 75 Pegawai KPK dan Komnas HAM pura pura tidak tahu dan tidak memahami adanya upaya administratif dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan yang dapat ditempuh sebagai akibat dikeluarkannya keputusan atau tindakan yang merugikan.

Karena itu, jika 75 Pegawai KPK yang diberhentikan tidak menempuh upaya administratif, maka hal ini akan berimplikasi membawa Komnas HAM dan KPK, masuk dalam sengketa kewenangan sesuai pasal 16 UU No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang dikenal dengan upaya “keberatan” dan “banding”.

Oleh karena itu sikap Pimpinan KPK yang tidak memenuhi panggilan Komnas HAM sebagai sikap menghormati hukum, karena apa yang dilakukan Komnas HAM jelas telah memyalahgunakan wewenang, yaitu mengambil alih wewenang Pengadilan TUN. Perbuatan Komnas HAM jelas telah melanggar larangan menyalahgunakan wewenang, terdiri dari (melampauai wewenang, mencampuradukan wewenang dan bertindak sewenang-wenang). (lip)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here