Home News Koordinator TPDI Dukung Sikap Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo

Koordinator TPDI Dukung Sikap Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo

49
0
Koordinator TPDI dn Advokat Peradi Petrus Selestinus. Foto: Dok Pribadi

BERNASNEWS.COM – Koordinator TPDI (Tim Pembela Demokrasi Indonesia) yang juga Advokat Peradi Petrus Selestinus menilai pernyataan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Tjahjo Kumolo yang mendukung sikap KPK tidak memenuhi panggilan Komnas HAM, terkait TWK dan Pemberhentian 75 Pegawai KPK, sangat beralasan hukum. Karena itu, TPDI mendukung sikap Menteri PAN-RB tersebut.

Menurut Petrus Selestinus, masalah TWK masuk dalam domain eksekutif, dimana kewenangan itu berada pada Kemenpan, BKN, LAN, KASN dan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) menurut UU No 5 tahun 2014 tentang ASN.

Sementara Koalisi Masyarakat Sipil Antokorupsi, menurut Petrus Selestinus, melihat masalah 75 Pegawai KPK yang diberhentikan hanya pada perspekstif HAM secara sepotong-sepotong, namun tidak melihat masalah HAM sebagai pembatasan HAM dan larangan demi melindungi HAM orang lain.

(Baca juga : Hendardi: Pemanggilan Komnas HAM terhadap Pimpinan KPK dan BKN Mengada-ada)

Karena itu, menurut Petrus Selestinus, sikap Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi yang mendesak Presiden Jokowi agar memanggil, meminta klarifikasi dan mengevaluasi Tjahjo Kumolo, karena pernyataannya yang mendukung sikap Pimpinan KPK tidak memenuhi panggilan Komnas HAM, adalah sikap yang offside dan tidak tahu soal dan politicking.

Jaga Kepentingan Strategis Nasional

Menurut Petrus Selestinus, sebagai Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo sangat berkepentingan dengan persoalan TWK, karena nasib bangsa Indonesia bergantung kepada pelaksanaan tugas 4 juta lebih ASN sebagai Abdi Negara, Pelayan Publik. Karena itu dalam diri setiap ASN harus melekat Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku dan lain-lain yang nilainya jauh lebih tinggi, karena menyangkut kepentingan strategis nasional, yang berada di pundak Tjahjo Kumolo (Menpan, BKN, LAN, PPK, KASN) dan di pundak Pimpinan KPK, yang wajib dikedepankan ketimbang nasib 75 Pegawai KPK nonaktif. 

Jika persoalan tuntutan 75 Pegawai KPK nonaktif, agar tidak dirugikan akibat alih status kepegawaian KPK menjadi ASN, menurut putusan MK, maka masalahnya bisa saja persoalan tidak dirugikan itu hanya masalah materiil dan imateriil, maka silakan gugat ke Pengadilan/Pengadilan Industrial atau ke MK.

(Baca juga : Koordinator TPDI : Komnas HAM Bertindak Sewenang-wenang Terhadap KPK)

Saat ini 75 Pegawai KPK menuntut hak yang dirugikan dengan Uji Materiil UU KPK ke MK. Ini upaya hukum yang tepat, ketimbang ke Komnas HAM. Menurut ketentuan pasal 91 UU HAM, pemeriksaan kasus 75 Pegawai KPK tidak perlu dilanjutkan dan dihentikan, karena beberapa alasan : a. Materi pengaduan bukan pelanggaran HAM; b. Terdapat upaya hukum yang lebih efektif; c. Sedang berlangsung upaya hukum yang tersedia yaitu gugatan ke MK.

Petrus Selestinus mengatakan bahwa Koalisi Masyarakat Antikorupsi harus paham HAM yang dijamin dalam UUD 45 dan UU HAM itu bukanlah sebuah cek kosong yang boleh diisi siapa saja. Karena sesungguhnya ketika seseorang menuntut HAM maka seketika itu juga ia berhadapan dengan Pembatasan HAM sebagaimana diatur dalam pasal 28J UUD 45 dan pasal 73 Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM dan perundang-undangan lainnya.

Pembatasan HAM itu dirumuskan dalam kebijakan negara berupa Norma, Standar, Kriteria dan Prosedure, sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan termasuk dalam UU ASN dan lain-lain yaitu kalau mau jadi ASN harus TWK, karena menyangkut Nilai Dasar dan Kode Etik dan Kode Perilaku yang menjadi prinsip profesi ASN.

(Baca juga : Penonatktifan 75 Pegawai KPK Dapat Dipertanggungjawabkan)

Karena itu Tjahjo Kumolo tidak dapat bahkan tidak boleh disalahkan. Dia sangat paham dan tahu soal, mana yang menjadi domain Pimpinan KPK, mana domain BKN, LAN, Kemenpan, KSN dan PPK dan mana yang masuk domain Komnas HAM. Karena itu, pernyataan YLBHI bahwa Tjahjo Kumolo terkesan anggap enteng dan mengabaikan fakta bahwa TWK tidak sesuai peraturan perundang-undangan, adalah pernyataan asal bunyi.

“Bukankah Koalisi Masyarakat Anti Korupsi dan Komnas HAM-lah yang bersikap membesarkan soal-soal sepele di luar kompetensinya,” kata Petrus Selestinus dalam siaran pers yang dikirim kepada berbagai media, termasuk Bernasnews.com, pada Kamis 10 Juni 2021. (iip)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here