Home Ekonomi Komoditas Sembako, Jasa Pendidikan dan Kesehatan Tidak Dikenai PPN

Komoditas Sembako, Jasa Pendidikan dan Kesehatan Tidak Dikenai PPN

91
0
Asas, tujuan, muatan isi dan pemberlakuan UU HPP. Foto: Tangkapan layar akun twitter @prastow

BERNASNEWS.COM – Polemik mengenai perlu tidaknya pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap komoditas sembako, jasa pendidikan dan kesehatan berakhir sudah. Hal ini menyusul disetujuinya RUU HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) oleh DPR RI untuk disahkan menjadi Undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (7/10/2021).

Setelah disetujui DPR RI, selanjutnya RUU HPP tersebut diserahkan kepada pemerintah untuk disahkan menjadi UU HPP. Dalam UU HPP tersebut komoditas sembako, jasa pendidikan dan kesehatan tidak dikenakan PPN.

“PPN sembako/jasa pendidikan/kesehatan dibebaskan, sementara PTKP UMKM tak kena pajak dan tarif pajak orang kaya naik,” cuit Staf Khusus Menteri Menteri Kuangan Yustinus Prastow dikutip Bernasnews.com dari akun twitternya @prastow yang diunggah pada Jumat, 8 Oktober 2021.

Hal itu disampaikan Yustinus Prastowo menanggapi cuitan Muhammad Said Didu di akun twitternya, @msaid_didu yang menyinggung keringanan sanksi dalam hal pajak bagi orang kaya. Dalam cuitannya, Said Didu menyebutkan bahwa dalam UU Harmonisasi Peraturan Pajak (UU HPP) yang disetujui Pemerintah dan DPR terkait sanksi ada 3 hal yakni: 1) penghilangan sanksi pidana pengemplang pajak; 2) pengurangan denda penunggak; 3) tax amnesty (pengampunan pajak) terhadap pengakuan sukarela harta. “Artinya orang kaya duberikan keringanan dalam hal pajak,” tulis Said Didu menyimpulkan.

Sementara seorang netizen Dimas Satria di akun twitter @dimassatriae ikut menanggapi cuitan Said Didu dengan menulis: Rakyat kecil juga diberikan keringanan pak 1. UMKM sampai dengan 500juta bebas PPh 2. PPh 21 tarif 5% dinaikan jd 60jt yg sebelumnya 50jt Soal sanksi..emgnya orang kaya doang yg dapat sanksi pak? Yg kecil kan juga dpt…jd dimana ga adilnya pak?

Menurut Yustinus Prastowo, UU HPP memenuhi asas keadilan, kesederhanaan, efisiensi, kepastian hukum, kemanfaatan dan kepentingan nasional. Sedangkan tujuan UU HPP adalah untuk meningkatkan pertumbuhan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian.

Selain itu untuk mengoptimalkan penerimaan negara, mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum, melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif dan perluasan basis pajak serta meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak.

Sementara muatan isi dan pemberlakuan UU HPP adalah perubahan UU Pajak Penghasilan (PPh) dan berlaku tahun pajak 2022, perubahan UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berlaku mulai 1 April 2022 dan perubahan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) berlaku mulai tanggal dundangkan.

Kemudian, Program Pengungkapan Sukarela berlaku 1 Januari-30 Juni 2022, Pajak Karbon mulai berlaku 1 April 2022 dan perubahan UU Cukai berlaku mulai diundangkan. (lip)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here