Home News Komisi B Rekomendasikan Stok Beras di Kota Jogja 120 Ton

Komisi B Rekomendasikan Stok Beras di Kota Jogja 120 Ton

467
0
Aktivis Repdem Yogyakarta saat memberikan bantuan sembako kepada warga disabilitas terdampak Covid-19 beberapa waktu lalu. Foto : Istimewa

BERNASNEWS.COM – Dalam menghadapi situasi Pandemi Covid-19, Komisi B DPRD Kota Yogyakarta terus melakukan rapat kerja agar Pemerintah Kota Yogyakarta lebih siap dan menjamin keamanan dalam konteks kesehatan dan keselamatan warga Kota Yogyakarta.

Dalam rapat Rabu (15/4/2020) dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Yogyakarta yang dihadiri Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Yogyakarta Sugeng terungkap bahwa stok beras yang dimiliki Pemerintah Kota Yogyakarta sebesar 12 ton dan akan ditambah untuk antisipasi Covid-19 sebesar 18 ton (anggaran Rp 200 juta) sehingga total beras yang “akan” dimiliki Pemerintah Kota Yogyakarta sebanyak 30 ton.

Menanggapi apa yang disampaikan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Yogyakarta Sugeng, Anggota Komis B DPRD Kota Yogyaarta Antonius Fokki Ardiyanto S.IP meminta Pemkot Yogyakarta agar menambah stok beras/ pangan untuk mengamankan ketahanan pangan bagi masyarakat Kota Yogyakarta hingga sebulan ke depan. Karena dengan stok yang ada yakni 12 ton hanya dapat bertahan 4 hari, sementara kalau 30 ton hanya bertahan 7 hari.

Padi menguning siap panen di lahan persawahan Dusun Soman, Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Minggu (29/3/2020). Foto : Philipus Jehamun/ Bernasnews.com

Hal ini melihat situasi pandemi Covid-19 dan berdasarkan pengalaman empiris negara dan daerah lain serta fakta di DIY dimana pasien positif maupun yang PDP dan ODP terus bertambah sehingga masa stay at home akan lama sehingga kebutuhan pangan akan meningkat. Untuk itu, Fokki mendukung konsep kelurahan sebagai lumbung pangan untuk kampung kampung.

Menurut Fokki dalam rilis yang dikirim ke Bernasnews.com, Kamis (16/4/2020) dinihari WIB, untuk menyikapi dampak wabah Covid-19 dari sudut kewajiban pemerintah dalam melindungi tumpah darah warga Kota Yogyakarta dan dengan prinsip sedia payung sebelum hujan bukan pawang hujan, maka pembelian beras untuk stok pangan milik Pemkot selama sebulan sebesar 120 ton dengan anggaran Rp 800 juta-Rp 1 miliar. Dan dana ini bisa diambilkan dari sumbangan DPRD Kota Yogyakarta sebesar Rp 5,4 miliar yang masih bisa dinaikkan lagi hingga sekitar Rp 7 miliar.

Bu Broto (pakai caping) dan Bu Jupri (kanan), warga Dusun Jomblang, Desa Selomartani beristirahat di antara tumpukan karung berisi gabah usai panen di lahan persawahan miliknya, Minggu (29/3/2020) pagi. Foto : Philipus Jehamun/Bernasnews.com

Usulan ini juga telah diputuskan sebagai rekomendasi Komisi B DPRD Kota Yogyakarta yang harus segera ditindaklanjuti oleh Tim Gugus Tugas Pemkot Kota Yogyakarta dengan Ketua Harian Drs Heroe Purwadi MA yang juga Wakil Walikota Yogyakarta.

Menurut Fokki, sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka ketika Kota Yogyakarta sudah diputuskan tanggap darurat bencana maka beras yang selama ini ada di gudang Pemkot sebesar 12 ton bisa digulirkan karena problem mendasar sekarang adalah kedisplinan stay at home untuk memutus mata rantai penyebaran covid19.

“Kalimat kuncinya adalah ketahahan pangan dan yang paling terdampak adalah masyarakat kelas bawah,” kata anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Yogyakarta ini.

Pada rapat tersebut, Fokki juga mendesak Ketua Harian Gugus Tugas/Wawali Kota Yogykarta Heroe Purwadi untuk segera mengeluarkan beras 12 ton tersebut sebagai bantuan sosial (bansos) jaring pengaman sosial bagi warga yang terdampak.

Pertanyaan selanjutnya adalah siapa yang berhak? Menurut Fokki, berdasarkan data dan situasi obyektif maupun subyektif maka operasi ketahanan pangan tahap pertama adalah untuk warga Kota Yogyakarta yang menurut data tahun 2020 KMS (Kartu Menuju Sejahtera) dicabut atau warga non KMS.

Mengapa yang non KMS? Karena yang KMS dan PKH akan mendapatkan bansos dari Pemerintah DIY dan pusat. Di samping itu mereka (yang KMS dan/atau PKH) sudah mendapatkan affirmatif kebijakan dari pemerintah. (lip)


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here