Home News Komisi B DPRD DIY Mendukung Kebijakan Keringanan Biaya bagi Pelaku Usaha

Komisi B DPRD DIY Mendukung Kebijakan Keringanan Biaya bagi Pelaku Usaha

751
0
Ketua Fraksi PDI Perjuangan dan Pimpinan Komisi B DPRD DIY RB Dwi Wahyu B SPd MSi. Foto : Dok Pribadi

BERNASNEWS.COM – Wakil Ketua Komisi B DPRD DIY RB Dwi Wahyu B SPd MSi mendorong pemerintah untuk memberikan kelonggaran pembayaran pinjaman kredit kepada para pelaku usaha. Tidak hanya kepada para pengusaha hotel dan restauran, Dwi Wahyu melihat dampak pandemi Corona juga berpengaruh pada aktivitas para pelaku usaha kecil dan menengah (UKM).

“Kita terus mendukung upaya pemerintah dalam penanganan dan pengendalian penyebaran virus Corona. Di sisi lain, kita juga mendorong pemerintah untuk memberikan keringanan kepada para pelaku usaha,” kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DIY, Jumat (20/3/2020).

Hal itu disampaikan Dwi Wahyu untuk merespon keluhan dan permintaan Badan Pengurus Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (BPD PHRI) DIY agar mendapatkan keringanan biaya kepada pemerintah pusat.

Seperti diketahui, penyebaran Corona Virus Diseaase 2029 atau Covid-19 berdampak pada menurunnya tingkat hunian hotel dan kunjungan restoran di Yogyakarta. Oleh sebab itu, Badan Pengurus Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (BPD PHRI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berharap bantuan keringanan biaya kepada pemerintah pusat.

Empat jenis biaya yang diminta antara lain, relaksasi PPH pasal 21 untuk memberi ruang likuiditas bagi usaha pariwisata, khususnya hotel dan restoran, penangguhan atau cuti dalam melakukan pembayaran kewajiban perbankan serta pembebasan pembayaran BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan untuk membantu likuiditas pekerja dan perusahaan (Bernasnews.com, Rabu 18 Maret 2020).

Menurut Dwi Wahyu, kebijakan keringanan cicilan kredit bukan hal baru. Pasca gempa Yogyakarta 2006, Bank Indonesia pernah mengeluarkan kebijakan perlakuan khusus terhadap kredit pasca bencana alam. Intensif juga diberikan kepada pelaku usaha yang mengalami kesulitan usaha karena adanya kesulitan yang dialami produsen dan konsumen.

Bagaimanapun juga, menurut Dwi, pemutusan rantai penyebaran virus Corona harus tetap dilakukan. Anjuran dan kebijakan untuk mengurangi aktivitas di luar rumah tentu sangat berpengaruh terhadap para pelaku usaha. Selain itu, Dwi juga berharap kepada para pengusaha untuk menjamin kondisi kesehatan para karyawannya.

“Kita tidak boleh membiarkan para pelaku usaha dan UKM yang notabene adalah denyut nadi perekonomian Yogyakarta menjadi semakin lemah karena pandemi Corona,” ujarnya.

Sementara Sekretaris BPD PHRI DIY Herman Tony mengatakan, dari informasi yang diperolehnya, Presiden Joko Widodo sudah memberikan persetujuan terhadap permintaan keringanan pajak dari PHRI.

“Tinggal kita kawal agar segera keluar regulasinya. Tanpa itu, tidak ada yang berani eksekusi,” kata Herman Tony kepada Bernasnews.com, Jumat (20/3/2020) malam. (lip)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here